TIPIKORNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Hadiah atau bingkisan yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara akan langsung dianggap gratifikasi atau suap jika tak dilaporkan kepada KPK selama 30 hari kerja sejak diterima. Imbauan ini disampaikan terkait dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H.

“Jadi semua hadiah wajib ditolak, atau laporkan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di kantornya, Jumat, 23 Juni 2017.

Agus mengatakan dalam agama Islam memang tak ada larangan menerima hadiah. Namun hadiah yang bisa mempengaruhi keputusan terkait jabatan seseorang, masuk dalam kategori gratifikasi yang melanggar undang-undang. Hadiahnya bisa berupa uang tunai, bingkisan makanan minuman, parsel, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya dari rekanan/pengusaha/masayarakat yang berhubungan dengan jabatannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi bertentangan dengan kode etik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain larangan menerima gratifikasi, KPK juga melarang pegawai negeri dan penyelenggara negara untukk mengggunakan mobil dinas untuk mudik.

“Penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi itu termasuk penyalahgunaan kekuasaan,” kata Agus.

Terkait dengan hadiah Lebaran, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, dalam dua tahun terakhir laporan yang diterima KPK terkait dengan hadiah lebaran meningkat.

Pada 2015 ada 35 laporan terkait dengan Lebaran yang terdiri dari parsel makanan minuman, peralatan dapur, batu cincin, dan furniture senilai Rp 35,8 juta. Tahun berikutnya, laporan meningkat lebih dari 10 kali lipat menjadi 371 laporan yang terdiri dari uang tunai, parsel makanan minuman, voucher belanja, barang elektronik, sarung, Kristal, dan lain-lain senilai Rp 1,1 miliar.

“Jumlah ini hanya yang melapor, bisa jadi masih ada yang belum sadar untuk melapor,” kata Giri.

Aturan mengenai gratifikasi tertuang dalam Pasal 12B ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya tertera setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kemudian, dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan penerima gratifikasi akan didenda dengan pidana seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ingin melaporkan hadiah terkait jabatan, silahkan hubungi nomor telefon 021.25578440/8448, pesan singkat ke 0855-8845678, surat elektronik ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau pelaporan daring https://gol.kpk.go.id.

Pelaporan juga bisa juga dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi di instansi masing-masing, kemudian akan diteruskan kepada KPK. Untuk melaporkannya, penyelenggara negara harus menggunakan formulir gratifikasi yang dapat diunduh di situs KPK. (tn)

TIPIKORNEWS.COM - Kolonel Inf Widi Prasetijono resmi menjabat Komandan Korem 074/Warastratama. Dia menggantikan Kolonel Inf Maruli Simanjuntak memimpin prajurit Korem di wilayah Solo Raya.

Prosesi serah lepas sambut dilakukan di Markas Korem 074/Warastratama, Surakarta, Jumat (23/6/2017) sore. Usai acara lepas sambut, Danrem lama kemudian dilepas dengan tradisi TNI yang dipadukan tradisi Jawa.

Berkalungkan untaian melati, Maruli beserta istri diantarkan seluruh prajurit Korem 074/Warastratama. Penari gambyong dan tokoh ksatria wayang menjadi cucuk lampah, memandu menuju kereta kencana.

Menantu Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan itu kini menjabat sebagai Wakil Komandan Paspampres, "Saya yakin semua program akan tetap berjalan. Dandim-dandim saya kira sudah mengerti, sudah berjalan baik, tinggal Danrem yang baru mengkoordinir," ujar Maruli.

Kolonel Inf Widi Prasetijono merupakan ajudan pertama Joko Widodo setelah dilantik menjadi Presiden RI. Dia mengaku siap melanjutkan program-program positif yang selama ini telah berjalan.

Sebelumnya, Widi pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta, tempat Jokowi pernah menjadi wali kota. Dia juga pernah menjadi Danton Grup 2 Kopassus di Kandang Menjangan, Kartasura, pada 1995. Widi Prasetejiono merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993, "Yang pasti saya konsolidasi internal dahulu. Walaupun saya pernah di Solo, saya belum tahu perkembangan terakhir, pastinya banyak perkembangan. Program-program yang luar biasa, tentunya akan kita lanjutkan," ungkap Widi. (tn/dtk)

TIPIKORNEWS.COM - Warga Pagarsih mendukung program Pemerintah Kota Bandung untuk membuat saluran air bawah tanah di sepanjang jalan Pagarsih. Hal itu terungkap saat pertemuan Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil dengan para tokoh masyarakat Pagarsih di Pendopo Kota Bandung, Jumat (23/6/2017).

Pada pertemuan itu, tampak hadir para ketua RW dan para pelaku usaha yang tinggal di sepanjang Jalan Pagarsih. Warga yang akan terkena dampak pembangunan itu bermusyawarah bersama wali kota untuk merumuskan solusi agar pembuatan saluran air tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, "Tadi bermusyawarah dengan warga Pagarsih agar banjir Pagarsih yang selama ini selalu menjadi kehebohan nasional ini bisa selesai tahun ini," ucap Ridwan di Pendopo.

Hasil pertemuan tersebut diputuskan bahwa pengerjaan saluran air itu akan dilaksanakan bertahap selama 6 bulan, "Jangan semua jalan dibongkar sekaligus sehingga ekonomi berhenti. Tapi cukup seperempat-seperempat," katanya.

Daerah Pagarsih terkenal cukup ramai dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Bandung. Di sekitar kawasan tersebut, banyak pengusaha percetakan yang tumbuh dengan omzet penjualan yang baik.

Pada saat musim hujan lalu, daerah Pagarsih kerap menjadi perbincangan karena terkena musibah banjir. Pada puncaknya, diperkirakan tinggi permukaan air di kawasan tersebut mencapai 80 cm dari muka jalan dan melebar hingga 12 meter.

Kondisi itulah yang membuat pemerintah kota berinisiatif untuk membuat saluran air di bawah tanah. Pembangunan saluran itu merupakan hasil kajian para ahli dari Institut Teknologi Bandung.

Pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung berencana akan membuat saluran air bawah tanah sepanjang 260 meter di Jalan Pagarsih. Saluran sedalam 2,85 meter dengan lebar 4 meter itu diharapkan dapat mengatasi banjir yang selalu terjadi di kawasan tersebut. (tn)

TIPIKORNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Juni 2017 lalu telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebelumnya, pada tanggal 31 Mei 2017, Jokowi telah pula menetapkan Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, dalam upaya percepatan pengadaan tanah yang dikuasai masyarakat dan meminimalisasi dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan masyarakat dimaksud untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Hal utama dalam perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah pembiayaan dalam pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui non anggaran pemerintah, “Proyek Stategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” bunyi Pasal 2 ayat (4) Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, sesuai Pasal 19 ayat (3), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi PSN.

Sedangkan untuk penetapan tanah lokasi PSN, sesuai Pasal 21 Ayat (4), dilakukan oleh Gubernur. “Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional,” bunyi Pasal 21 ayat (5).

Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi dimaksud, sesuai Pasal 21 Ayat (6), telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbaharui penetepan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

“Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaharuan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi Pasal 21 ayat (7).

Adapun dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri, sesuai Pasal 24 ayat (2), Penanggung Jawab PSN dapat bekerja sama dengan badan usaha nasional dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN.

Diinformasikan dalam laman resmi Sekretariat Kabinet RI, dalam Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan perkembangan Proyek Strategis Nasional, perhitungan proyek sudah selesai sebanyak 20 Proyek, proyek dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebanyak 15 proyek, serta 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang masuk menjadi Proyek Strategis Nasional, sehingga total daftar Proyek Strategis Nasional menjadi 245 Proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang. (tn/pr.f)

TIPIKORNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Shalat Ied di Lapangan Gasibu Kota Bandung, 1 Syawal 1438 H dan dimulai pada pukul 06.00 WIB.

Kepala Bagian Publikasi Setda Jawa Barat Ade Sukalsah mengatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sendiri yang direncanakan bertindak sebagai khotib. “Sedangkan untuk Imam insya Allah akan menghadirkan KH. Cecep Abdullah Syahid dari Pondok Pesantren Al Quran Al Falah,” katanya.

“Pemerintah Provinsi mengundang secara terbuka kaum muslimin warga Jawa Barat untuk melaksanakan shalat Ied di Lapangan Gasibu, bagi yang membawa kendaraan kami siapkan tiga tempat parkir yaitu di area parkir Gedung Sate, Gedung DPRD dan di area parkir Pudai Jabar," jelas Ade.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi pun akan menggelar silaturahim lebaran atau open house di kediaman dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Negara Pakuan, Jalan Oto Iskandar Dinata No. 1 Bandung, "Tradisi open house seperti biasanya kita gelar di Gedung Pakuan, terbuka untuk semua kalangan masyarakat dan dilaksanakan selepas Sholat Ied atau pukul 08.30 - 16.00 WIB," tutup Ade. (tn)