Disbudpar Terus Berupaya Kembangkan Seni Budaya Kota Bandung

Kompas Mem-bully Umat Islam

Mereka ingin membangun opini bahwa arah perda syariah itu mengancam kebhinekaan, berbau diktator, diktator mayoritas dan tidak adil.
 
Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang terhadap sebuah warung makan (warteg) di Serang, Banten, menjadi perhatian publik setelah di-blow up oleh media nasional Kompas. Warung milik Saenih ini terpaksa ditutup oleh Satpol PP karena melanggar peraturan daerah yang melarang warganya berjualan di siang bolong saat Ramadhan.

Ketika berita ini mencuat, perdebatan pun terjadi. Ada yang pro dan kontra. Ada yang kasihan pada si ibu pemilik warung, adapula yang mendukung kebijakan Pemkot Serang sebagai bentuk ketegasan hukum di daerah tersebut.

Sama pula dengan media massa, ada yang pro dan adapula yang kontra. Namun ternyata jika terus mengikuti perkembangan media massa yang pro terhadap Saenih, si pemilik warung, ada opini yang berbahaya yang ingin disampaikan oleh Kompas.

Kompas membesarkan kasus ini dari sisi human interest dengan mengeksploitasi keprihatinan terhadap Saenih. Pasti orang akan iba terhadap nasibnya, jika faktor ini yang disorot. Sayangnya faktor lainnya tidak.
Namun lama kelamaan, ujung dari pemberitaan Kompas itu kian tendensius. Kompas menggunakan kesempatan ini untuk mem-bully atau menyerang perda-perda yang mengarah ke syariah Islam dalam pemberitaan Saenih.

Seperti yang disampaikan oleh JITU (Jurnalis Islam Bersatu) melalui akun twitternya, “Ironisnya, kita melihat pemberitaan di media soal penggusuran Ibu Saenih sangat tendensius. Meskipun mereka bilang ini bukan soal agama” tulisnya.

Dan pada akhirnya Kompas lebih terlihat menyinggung segala bentuk perda yang berbau syariah Islam, terlihat dalam salah satu judul berita di Kompas “Ribuan orang tanda tangani petisi cabut perda larangan berjualan makanan”.  Isi beritanya menyinggung peraturan daerah dengan yang berdasarkan syariah Islam dibentrokkan dengan Pancasila, dan mengomentari perda-perda lain Kota Serang yang berbau syariah.
Anehnya, sikap Kompas berbeda terhadap penggusuran-penggusuran lain, seperti yang dilakukan Pemprov Jakarta misalnya, padahal dalam penggusuran kasus serupa Saenih pun banyak terjadi. Mengapa Kompas tidak mempermasalahkan kebijakan Ahok?

Di bulan puasa ini Kompas juga mengembangkan opini toleransi yang kebablasan, seperti dalam berita “Ketika Buka Puasa Digelar di Tempat Ibadah Umat Yahudi”, padahal jelas Islam melarang melakukan ibadah di tempat ibadah non Muslim.

Anggota Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Iwan Januar menilai fenomena ketendesiusan media Kompas adalah bentuk dari gerahnya orang-orang sekuler dan liberalis terhadap keberadaan perda-perda syariah.  “Karena mereka yang menguasai media massa jadi isu-isu seperti Ibu Saenih jadi amat lezat  bagi mereka untuk digoreng. Mereka ingin membangun opini bahwa arah perda syariah itu mengancam kebhinekaan, berbau diktator, diktator mayoritas dan tidak adil,” ujarnya kepada Media Umat.

Iwan melihat bahwa ketidakadilan justru ada di pihak mereka (Kompas atau media sekuler) itu. “Mereka suka memainkan standar ganda. Coba saja isu tentang larangan jilbab di sejumlah instansi swasta dan pemerintah. Dari mereka malah minim pemberitaan, atau kasus pemaksaan karyawan Muslim mengenakan busana dan aksesoris Natal juga tidak dipersoalkan. Ini kan hipokrit,” tegasnya.

Iwan mengatakan, seharusnya jika ditinjau dari sudut hukum dan sosial perda-perda itu justru adil, dikarenakan umat Muslim di negara ini adalah mayoritas, dan seharusnya hukum Islamlah yang berlaku di negeri ini.

“Isu menghormati orang yang tidak berpuasa juga aneh kalau diangkat. Katanya di negeri ini harus ada toleransi antar umat beragama? Lho giliran Muslim minta ditolelir mereka malah menolak, tapi kalau non Muslim yang ibadah mereka teriak-teriak toleransi agama. Umat Muslim kurang toleransi bagaimana di Bali karena kita minoritas kita hormati hari raya Nyepi. Adzan pun tidak dikeraskan, tapi kenapa saat umat Islam yang mayoritas berpuasa, kenapa umat lain tidak mau menghormati? Malah kita yang disuruh menghormati yang tidak puasa, ini logika absurd,” ungkap Iwan.

Ia mengungkapkan, di balik semua yang terjadi ada agenda deislamisasi yang simultan di negeri ini. [] fatihsholahuddin

(Source : http://hizbut-tahrir.or.id/2016/06/14/harian-kompas-mem-bully-umat-islam/)

WAKIL WALI KOTA MERESMIKAN OPERASI PASAR MURAH

TIPIKORNEWS.COM - Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial meresmikan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Tahun 2016, di Kantor Kecamatan Cinambo, Jalan Cinambo No.56 Bandung, Selasa 14/07/2016.
Oded menjelaskan, gelar operasi pasar murah kebutuhan pokok bersubsidi ini untuk meringankan masyarakat khusus keluarga miskin ketika menghadapi harga yang naik di bulan Ramadhan dan menjelang lebaran, “Kegiatan ini memang ini luar biasa, pemerintah berkewajiban memberikan keringanan kepada masyarakatnya. Serta berterima kasih kepada Provinsi Jawa barat yang telah memberikan anggaran subsidi untuk masyarakat,” jelasnya.

Oded menambahkan, kegiatan seperti ini merupakan hal yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih pada saat saat seperti sekarang ini harga beberapa jenis bahan pokok mengalami kenaikan,” ujarnya.
“Dengan kenaikan harga yang cukup meningkat. Kita sebagai konsumen perlu pintar dalam membeli bahan pokok yang ada saat ini di pasaran,”ujar oded.

Menurutnya, kegiatan operasi pasar murah ini kemungkinan kecil tidak mempengaruhi harga pasaran, karena perbandingannya hanya stimulus, hanya beberapa orang saja yang kita berikan yaitu masyarakat yang kurang mampu, “ Harapan saya kepada masyarakat yang membeli bahan pokok di pasar murah ini bisa mengatur kebutuhan sesuai penghasilan yang didapatnya, sehingga kebutuhan setiap harinya bisa terpenuhi,”pungkas Oded.
Kepala Dinas KUKM Perindag Kota Bandung Eric M. Attahauric, SH menjelaskan, kerjasama Pemkot Bandung dengan Provinsi Jawa Barat ini khususnya untuk rumah tangga miskin dimana populasi keluarga miskin berjumlah 7500 kepala keluarga, sehingga kita menggelar kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) untuk membantu keluarga miskin dengan harga bahan pokok yang cukup murah, “OPM ini terapat 4 Jenis komoditi yaitu beras premium, gula pasir kemasan, minyak goreng kemasan serta daging sapi,” jelasnya.

Eric menambahkan, dari paket komoditi terdapat 5 kg beras, 3 kg telur, 3 liter minyak goreng dan 1 kg dagimg sapi, dengan harga dasar Rp.249.000 per paket, masyarakat cukup membayar Rp.128.000 setelah dikurangi subsidi senilai Rp.121.000 atau 46,59%, “ Dengan harga sebesar itu, warga kurang mampu bisa membelinya. Sebab harga OPM ini cukup murah dan terjangkau,” katanya.

Eric menambahkan, lokasi rencana kegiatan ini, di 6 wilayah kota bandung, waktu pelaksanaan dari tanggal 14 sampai tanggal 17 juni 2016. Distribusi komoditi pangan yang disubsidi tersebut akan dilakukan di 6 titik, antara lain di Halaman Kantor Kecamatan Cinambo untuk wilayah Kecamatan Panyileukan, Ujung Berung, Arcamanik, Antapani, Cinambo, Cibiru, dan Mandalajati; Depan Kantor Kecamatan Sukasari untuk Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Andir, dan Cicendo; Perumahan Mustika Hegar Regency untuk wilayah Kecamatan Rancasari, Gedebage, Buah Batu, dan Bandung Kidul; Halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk wilayah Kecamatan Astanaanyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Bandung Kulon, dan Babakan Ciparay.

Selain itu, distribusi dilakukan di Depan Lapangan Lodaya untuk wilayah Kecamatan Kiaracondong, Batununggal, Lengkong, dan Regol; serta di Halaman PD Kebersihan untuk wilayah Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler, dan Cibeunying Kidul.

“Saya harap, mudah-mudahan kegiatan ini dapat dikembangkan lagi sehingga berdampak luas, yaitu disamping membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah.”pungkas Eric.

Kadisperindag Prov Jawa Barat Dr. Hening Widiatmoko, SH mengatakan setiap tahun saat bulan Ramadhan dan menjelang lebaran kebutuhan masyarakat meningkat, tapi disisi lain daya beli masyarat juga tidak semua bisa menyesuaikan dengan kenaikan harga tersebut. Sehingga melalui APBD Provinsi alokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

" Masyarakat tetap membeli namun dengan harga terjangkau. Penerima harus sesuai data base rumah tangga miskin yakni masyarakat yang memang membutuhkan," jelasnya.

Menurutnya, dari 27 kabupaten/ kota di Jawa Barat, hanya 24 yang mengajukan pasar murah. Tiga kabupaten/kota yang tidak mengajukan yakni Depok, Sukabumi, dan Kabupaten Bekasi. Ketiga daerah ini tidak mengajukan bukan berarti di daerah tersebut tidak ada warga tidak mampu, tapi karena daerah tersebut sudah memiliki anggaran sendiri untuk menggelar OPM. (tn)