Tipikornews.com Jakarta – Kebijakan kenaikan pajak yang kini menyentuh angka 22% menuai sorotan keras dari berbagai kalangan. Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH, dengan tegas meminta Presiden Republik Indonesia, Jenderal Haji Prabowo Subianto, segera meninjau ulang kebijakan yang dinilai mencekik leher perekonomian rakyat ini.
Pernyataan tegas ini disampaikan Prof. Sutan Nasomal kepada sejumlah pemimpin redaksi media di Kantor Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta (3/6/2026). Ia menilai kebijakan ini bertentangan dengan semangat Ekonomi Pancasila yang sering digaungkan Presiden, justru berpotensi menghancurkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan.
PAJAK NAIK, EKONOMI KERAKYATAN MENJURU RUNTUH
Menurut Prof. Sutan, dampak kenaikan pajak ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan petaka nyata di lapangan.
“Kenaikan pajak ini hanya akan memperburuk keadaan. Lihatlah dampaknya: proyek perumahan dan apartemen banyak yang mangkrak, perusahaan gulung tikar di berbagai sektor, hingga gelombang PHK massal tak terelakkan.
Penasihat negara harus berani menyampaikan fakta ini kepada Bapak Presiden. Jangan diam saja seolah semuanya baik-baik saja. Pikirkan apa yang akan dibebankan kepada rakyat dan pengusaha, bukan sekadar target pendapatan negara,” tegasnya.
Ia menguraikan, di tengah kondisi daya beli yang anjlok dan nilai tukar Rupiah yang terus terpuruk, kebijakan pajak tinggi ini ibarat “menambahkan garam di luka”. Puluhan ribu jenis barang mengalami lonjakan harga, sementara kemampuan rakyat untuk bertahan hidup kian tipis.
“Rakyat sedang bangkrut di tengah kebijakan ekstrem ini. Lapangan pekerjaan langka, usaha mati suri. Ini bukan lagi soal angka, ini soal perut 280 juta rakyat Indonesia yang terancam kehilangan pengharapan,” tambahnya.
PANCASILA HANYA JADI KUTIPAN, RAKYAT TERTINDAS FAKTA
Prof. Sutan mengingatkan amanat Presiden Prabowo saat peringatan Hari Lahir Pancasila (4/6/2026), yang menegaskan bahwa Pancasila, dan Ekonomi Pancasila, harus menjadi fondasi pembangunan yang berpihak pada rakyat. Namun realitas kebijakan saat ini dinilai berjalan berlawanan arah.
“Presiden telah menekankan Ekonomi Pancasila, namun kebijakan pajak 22% ini justru mencekik ekonomi rakyat kecil. Para pengamat sepakat, beban ini mematikan usaha menengah ke bawah, melemahkan jaringan ekonomi nasional, dan membuat Rupiah semakin jatuh. Sejarah mencatat, hanya Alm. Prof. BJ Habibie yang pernah sukses menguatkan Rupiah dan daya beli saat kritis. Setelah itu, tak ada pemimpin yang berani benar-benar mengurangi beban rakyat,” kritiknya tajam.
JANGAN JADIKAN RAKYAT TUMBAL!
Di akhir pernyataannya, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia ini mengajak pemerintah untuk berpihak pada hajat hidup orang banyak, bukan pada kepentingan segelintir elit.
“Apakah persoalan perut rakyat tidak penting diperjuangkan? Apakah mengembalikan daya beli tidak prioritas? Kami himbau pemerintah: Beranilah hadir membela rakyat luas, jangan membela kepentingan mereka yang menari di atas penderitaan orang lain!”
“Jangan jadikan nafas hidup rakyat sebagai tumbal ambisi atau kepentingan sekelompok orang serakah yang tak peduli rakyat tertindas. Presiden Prabowo dikenal tegas dan bijaksana, kami percaya Beliau mau mendengar jeritan rakyatnya sebelum semuanya terlambat,” pungkas Prof. Sutan Nasomal.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH
(Pakar Hukum Internasional | Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia | Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia | Pengasuh Ponpes ASS SAQWA SAQWA PLUS)
📞 Call Center: 087719021960
#Pajak22Persen #EkonomiIndonesia #SutanNasomal #PrabowoSubianto #BeritaViral #KrisisEkonomi
0 Komentar