Tipikornews.com Makassar,Sulawesi Selatan, Senin 22 Juni 2026 – Di balik deretan proyek pelabuhan strategis pesisir Sulawesi, tersusun jejak yang semakin terang: pasangan pelaksana dan konsultan yang sama, beralamat berdekatan di Kota Makassar, terus muncul dan memenangkan kontrak berturut‑turut dari masa ke masa. Jaringan Aktivis Sulawesi (JAS) mempertegas hasil kajiannya, menyodorkan bukti‑bukti data yang mengarah pada dugaan kuat persekongkolan, praktik persaingan tak sehat, dan celah penyimpangan anggaran negara senilai ratusan miliar rupiah di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Koordinator JAS, Akbar Busthami mantan Koordinator BEM Nusantara menegaskan: ini bukan sekadar kebetulan beruntung, melainkan pola terstruktur yang patut disidik tuntas aparat penegak hukum.
“Kejadian berulang di lokasi berbeda, nama perusahaan yang selalu bersandingan, alamat asal dari wilayah yang sama, akumulasi nilai kontrak yang melonjak drastis, hingga penggunaan metode penunjukan langsung untuk paket bernilai besar semuanya membentuk satu benang merah yang tak bisa diabaikan begitu saja,” ujar Akbar tegas.
Pasangan Tak Terpisah: Dari Kambuno 2020 Menuju Larea‑Rea 2026
Catatan data yang dihimpun JAS makin mengerucut ke dua entitas bisnis: PT Sulawesi Makmur Pratama dan PT Primatama Prima Konsultama. Keduanya tercatat kompak bekerja sama di Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Sinjai:
Pelabuhan Laut Kambuno: pelaksana dan konsultan di kontrak jamak 2020‑2021;
Pelabuhan Larea‑Rea: kembali berpasangan di kontrak jamak 2026‑2027;
Ditambah paket supervisi penggantian fasilitas senilai sekitar Rp1,9 miliar yang jatuh ke tangan PT Primatama Prima Konsultama lewat jalur penunjukan langsung.
JAS mempertanyakan kesesuaian metode tersebut dengan aturan pengadaan pemerintah: apakah kebutuhan mendesak benar‑benar ada, apakah alternatif peserta lain telah disisir, atau penunjukan langsung justru dijadikan jalan pintas memelihara kemenangan berulang kalangan terbatas.
11 Paket, Rp739,6 Miliar: Di Balik Kendali “RM”
Lebih dalam lagi, akumulasi kemenangan PT Sulawesi Makmur Pratama mencengangkan: 11 paket pekerjaan dalam kurung waktu singkat, total mencapai Rp739,6 miliar. Struktur pengurusannya pun disorot tajam: perusahaan beroperasi di bawah manajer utama berinisial “RM”, yang terungkap pernah aktif di organisasi sayap salah satu partai penguasa masa Orde Baru.
Akbar Busthami mengingatkan, hubungan sejarah politik‑organisasi‑bisnis semacam ini wajib ditelusuri hingga ke akar. Apakah ada akses istimewa, lobi tak kasat mata, atau tekanan tertentu yang membuat pintu tender Kemenhub kerap terbuka selebar‑lebarnya hanya bagi lingkaran itu saja?
“Kami tak menuduh pasti korupsi, tapi indikatornya sudah nyata: peserta yang sama, kemenangan berulang, nilai fantastis, latar belakang yang saling bertaut, dan celah prosedur yang dipakai berulang kali. Inilah definisi awal kecurigaan sah dalam pengadaan negara,” tandasnya.
Prinsip transparansi, persaingan setara, efisiensi, dan akuntabilitas yang tertuang tegas dalam aturan pengadaan, kata JAS, kini teruji kredibilitasnya di proyek‑proyek pelabuhan Sulawesi Selatan.
Berkas Lengkap Siap Dikirim ke KPK: Tak Berhenti di Tuduhan
Sebagai bukti keseriusan, Jaringan Aktivis Sulawesi memastikan seluruh temuan telah disusun rapi menjadi berkas laporan resmi, lengkap salinan dokumen kontrak, rekam jejak tender, analisis kesesuaian prosedur, peta keterkaitan perusahaan, serta uraian latar belakang kepengurusan. Segera, berkas ini diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tujuan kami tunggal: biarkan aparat yang berwenang bekerja profesional. Jika tak ada pelanggaran, mereka bersih dan nama baik terjaga. Tapi jika terbukti ada jaringan persekongkolan yang merugikan keuangan negara, hukum harus jatuh tegas tanpa pandang bulu,” tegas Akbar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Perhubungan maupun kedua perusahaan bersangkutan. Namun pertanyaan publik sudah melantang: apakah ratusan miliar rupiah itu benar‑benar dibangun menjadi pelabuhan yang kokoh, atau hanya menjadi mesin uang berputar di lingkaran tertutup yang sama?
Jawaban kini ada di tangan KPK.
Penulis: TIM REDAKSI BERITA INVESTIGASI & HUKUM
Sumber: Berkas laporan resmi & data pengadaan terverifikasi Jaringan Aktivis Sulawesi, Pernyataan Koordinator JAS Akbar Busthami, Catatan riwayat tender publik
Lokasi Liputan: Kota Makassar & Wilayah Sinjai, Sulawesi Selatan
Waktu Rilis: Senin, 22 Juni 2026
#TenderBerulangDisidik #JASKeKPK #PelabuhanSinjai #Rp739MiliarDipertanyakan #PersekongkolanTenderKemenhub #TransparansiAnggaranNegara #InvestigasiJaringanBisnis
0 Komentar