Tipikornews.com MERANGIN , 12 Juni 2026 - Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di SPBU 24.373.80 Simpang Limbur, Kabupaten Merangin menjadi sorotan tajam. Diduga ada praktik pelangsiran terorganisir menggunakan kendaraan pikap/truk yang dimodifikasi tangki tambahan melebihi kuota resmi dan disalurkan ke pihak tertentu. Masih beredar kabar dugaan keterlibatan oknum kepolisian berinisial WL dengan isu setoran sekitar Rp20.000 per kendaraan, meski belum terverifikasi resmi.
Warga khawatir: petani, nelayan, UMKM justru kesulitan dapat subsidi, sementara harga energi terus naik. Pengawasan distribusi dinilai longgar dan butuh transparansi penuh.
PERNYATAAN TEGAS PROF. DR. SUTAN NASOMAL, S.H., M.H.
Menanggapi kasus ini, Prof. Sutan Nasomal mendesak BPH Migas, Aparat Penegak Hukum, serta Divisi Propam & Paminal Mabes Polri segera turun investigasi menyeluruh:
“Negara tidak boleh kalah melawan mafia BBM. Jika terbukti ada pelangsiran terstruktur maupun penerimaan keuntungan oleh oknum, usut sampai tuntas — tanpa pandang bulu. Ini merugikan keuangan negara sekaligus mencederai hak rakyat kecil.”
PERHATIAN PENGGUNAAN KENDARAAN MODIFIKASI & BARCODE
Ass. Adv. Slamet Riyadi (Bang Dewan), Pimpinan Umum media daring Jakarta, juga menyoroti celah pengawasan:
Kendaraan modifikasi tangki tambahan
Dugaan penyalahgunaan sistem barcode
Jaringan distribusi di luar jalur resmi
Seluruhnya harus dibongkar sampai ke akar.
Insan pers di Jakarta dikabarkan sedang menyusun laporan resmi ke Propam & Paminal Mabes Polri guna klarifikasi dugaan keterlibatan oknum, demi menjaga kepercayaan publik.
BELUM ADA KETERANGAN RESMI
Hingga berita diterbitkan, manajemen SPBU 24.373.80 Simpang Limbur maupun pihak yang disebut dalam informasi belum memberikan tanggapan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
#BBMSubsidi #Merangin #SimpangLimbur #PengawasanEnergi #ProfSutanNasomal #BPHMigas #PropamPolri #TepatSasaran
0 Komentar