Tipikornews.com Jakarta, 22 Juni 2026 – Angka yang mencengangkan, kerugian yang tak terbayangkan, dan jejak kejahatan sistemik yang berjalan puluhan tahun tanpa tersentuh hukum. Begitu bunyi peringatan keraswarning dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Association Of Young Indonesian Advocate / PAMID), sekaligus Pengasuh Ponpes ASS‑SAQWA PLUS.
Berbicara lewat sambungan telepon seluler dari kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Komplek Kopasus Cijantung Jakarta Timur, 20 Juni 2026 saat menjawab puluhan pemimpin redaksi media dalam dan luar negeri, ia menunjuk langsung: kekayaan alam Indonesia batu bara, nikel, biji besi, bauksit, timah, kayu, emas telah lama menjadi sasaran “tikus berdasi” yang bersekongkol lintas instansi dan lintas negara. Kerugian akibat praktik ini disebut menembus puluhan ribu trilyun rupiah, akumulasi selama 60 tahun berjalan.
“Saya harapkan Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto segera menghindari kebocoran akibat gigitan tikus berdasi yang bermain dalam jaringan eksportir‑importir, luar maupun dalam negeri. Perlu segera, sangat mendesak, dibentuk lembaga khusus berwenang penuh guna mengawasi, menelusuri, dan memutus mata rantai permainan kotor ini,” seru Prof. Nasomal lugas dan tak bertele‑tele.
Angka Mencengangkan: Rp16.000 Trilyun Lebih Hilang Setahun, Cermin Statistik PBB
Dasar peringatan itu bukan dugaan kosong. Ia merujuk hasil investigasi yang diklaim digarap langsung Presiden Prabowo Subianto beserta tim senyap, memperkuat data yang sejalan temuan PBB soal perbedaan cermin statistik perdagangan internasional. Modus operandi berjalan sistematis: under‑invoicing, undercounting, hingga penyeludupan terstruktur.
Contoh nyata yang dipaparkan:
Indonesia kirim tercatat 15.000 ton batu bara, namun dokumen resmi negara penerima hanya mencatat masuk 5.000 ton. Selisihnya lebih dari 50%—hilang tak bertuan, nilainya dikantongi oknum, kekayaan negara lari ke luar negeri.
Pola serupa berulang di semua komoditas tambang dan hutan; data ekspor domestik nyaris tak pernah cocok dengan impor mitra dagang.
“Selama enam dasawarsa, meja‑meja birokrasi jadi alat melegalkan pencurian raksasa. Oknum di pelabuhan, bea cukai, Kemendag, Deplu, Pajak, hingga lingkaran oligarki saling bergandengan. Hasilnya: rekening‑gendut di Singapura, Eropa, dan negara lain tumbuh subur sementara kita makin terjerat utang,” tegasnya.
Hutang Menggunung, Pajak Meningkat: Beban Ditimpakan ke Rakyat
Prof. Nasomal menghubungkan langsung praktik pencurian ekonomi ini dengan kenyataan pahit yang dirasakan 280 juta warga Indonesia:
Utang negara makin berat;
Berbagai jenis pajak terus dinaikkan tahun demi tahun;
Harga kebutuhan pokok melambung tak terkendali;
Beban hidup rakyat makin berat seolah dipaksa membayar kerugian akibat korupsi birokrasi.
Ia melontarkan pernyataan tajam yang memukul kesadaran publik:
“Seandainya seluruh kekayaan alam ini dikelola tangan jujur, setiap warga Indonesia bisa digaji Rp 20 juta per bulan tanpa harus bekerja dari pemerintah. Tapi tikus‑tikus ini merampoknya habis‑habis selama 60 tahun—dan tak ada yang berani bongkar sampai hari ini.”
Pertanyaan keras ia lemparkan ke meja kekuasaan: Siapa nama‑nama oknum tikus itu? Di jabatan mana mereka bersembunyi? Mengapa mereka masih aman, kaya raya, dan tak tersentuh hukum?
Desakan Resmi: Awasi Tanpa Tebang Pilih, Bentuk Lembaga Khusus
Peringatan ke Presiden Prabowo berisi tuntutan konkret, bukan sekadar kritik:
1. Perintahkan aparat penegak hukum menyisir total jaringan ekspor‑impor: mulai petugas pelabuhan, pungutan, pencatatan, hingga pejabat pengambil kebijakan yang diduga bersekongkol;
2. Bentuk lembaga independen khusus, berwenang audit silang data dengan negara mitra dagang, akses rekening luar negeri, serta wewenang penindakan cepat tanpa harus berbelok birokrasi;
3. Jadikan kasus ini prioritas nasional: buka data kerugian akumulatif, sebut pelaku terbukti, sita seluruh aset hasil curian baik di dalam maupun luar negeri.
“Negara tak boleh lagi jadi sasaran rampokan resmi. Kalau hari ini tak diputus mata rantainya, kerugian puluhan ribu trilyun akan terus bertambah, hutang makin menenggelamkan, dan rakyat yang harus menanggung dosa tikus berdasi itu,” tutup Prof. Nasomal dengan nada serius, menantang pemerintah menjawabnya lewat tindakan nyata, bukan janji manis semata.
Hingga berita diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Istana Kepresidenan maupun instansi terkait atas peringatan keras dan data‑data yang disodorkan. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah namun mendesak transparansi publik demi kepentingan nasional.
Penulis: TIM REDAKSI BERITA INVESTIGASI & EKONOMI POLITIK
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum PAMID, Pengasuh Ponpes ASS‑SAQWA PLUS
Sumber: Pernyataan langsung 20 Juni 2026, konteks data PBB, angka kerugian dan modus operandi jaringan ekspor‑impor
Lokasi Liputan: Jakarta Timur
Waktu Rilis: Senin 22 Juni 2026
#PeringatanProfNasomal #NegaraDirampokPuluhanRibuTrilyun #TikusBerdasiEksporImpor #AwasiEksportirImportir #BentukLembagaKhusus #HutangNegaraBebanRakyat #SelamatkanKekayaanAlamIndonesia
0 Komentar