Tipikornews.com Soppeng Sulawesi Selatan – Ironi pedih terjadi di tengah gencarnya pelaksanaan program bantuan pangan nasional yang digagas Bappenas bersama Kemensos RI. Program yang sejatinya menjadi tameng hidup dan penyangga ekonomi bagi rakyat kecil, justru tak terjangkau oleh warga yang paling membutuhkan di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata. Warga yang nyata-nyata hidup dalam kemiskinan terpaksa hanya menjadi penonton diam, menyaksikan bantuan mengalir namun tak pernah menyentuh tangan mereka.
Program ini dibangun dengan tujuan mulia: menjaga daya beli, mencegah kelaparan, menekan angka kemiskinan, dan menahan laju inflasi. Namun di tanah Soppeng, niat baik itu hancur lebur oleh ketidaktepatan sasaran dan data yang tak sesuai fakta.
JMD, warga Lingkungan Sewo yang berprofesi sebagai tukang ojek—pekerjaan dengan penghasilan tak menentu—mengungkapkan kepahitan yang mendalam. Ia mengaku hanya pernah merasakan bantuan beras selama dua bulan saja, lalu setelah itu pintu bantuan tertutup rapat tanpa alasan yang jelas.
“Dapat dua bulan saja, setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang. Padahal hidup makin berat, penghasilan tak tentu, tapi kami seolah tak dianggap ada. Kami butuh, tapi tak diberi,” ucap JMD dengan nada putus asa.
Ketidakjelasan ini kian terasa saat Pelaksana Tugas Lurah Bila, Erwin, dikonfirmasi. Ia mengaku belum memahami alur dan persoalan penyaluran ini karena baru menjabat, dan sepenuhnya menyerahkan persoalan data kepada pihak yang berwenang.
“Data acuan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Silakan tanyakan langsung ke sana untuk kepastiannya,” ujar Erwin, melemparkan tanggung jawab tanpa solusi.
Fakta inilah yang memicu kritik tajam dan pedas dari Sekretaris Jenderal Lembaga Sipil Independen Nasional (SIN) Sulsel, A. Asis. Ia menilai proses validasi data yang dilakukan BPS di Kabupaten Soppeng sangat jauh dari kebenaran, bahkan merugikan secara nyata.
“INI KETIDAKADILAN YANG NYATA! Ada indikasi sangat kuat, warga yang dulunya masuk kelompok paling miskin desil 1–4, tiba-tiba digeser menjadi desil 6–10—kategori masyarakat mampu. Bagaimana mungkin kondisi ekonomi bisa berubah drastis begitu saja tanpa alasan jelas? Ini kesalahan fatal yang mencederai hak warga dan merusak tujuan negara membantu rakyatnya,” tegas A. Asis dengan nada tinggi dan penuh kemarahan.
Kesalahan data ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan memutus akses hidup bagi mereka yang berjuang keras memenuhi kebutuhan dasar. Program yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi dan kebutuhan pokok, kini justru menjadi bukti ketimpangan yang menyakitkan dan sangat tidak manusiawi.
Warga menuntut perbaikan data yang jujur dan sesuai fakta lapangan, serta penyaluran bantuan yang benar-benar tepat sasaran. Negara hadir untuk melindungi yang lemah, bukan membiarkan mereka terpinggirkan karena keteledoran birokrasi.
#Soppeng #BantuanPangan #KeadilanTerlanggar #DataSalahSasaran #KelurahanBila #Bappenas #Kemensos #BPS #BeritaTajam
#TIM Redaksi
0 Komentar