Tipikornews.com BANDUNG, 13 MEI 2026 Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana memberlakukan tarif berbayar pada seluruh jalan provinsi di wilayah Jawa Barat, kini mendapat penolakan keras dan kritik tajam dari pakar hukum dan ekonomi sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH.
Melalui pernyataan tegasnya di Jakarta, Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menolak keras dan tidak menyetujui permohonan tersebut jika nantinya diajukan Gubernur Jabar. Langkah ini dinilai tidak masuk akal, menyengsarakan rakyat, dan hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat yang saat ini sudah terhimpit berat.
“Pak Presiden, tolong jangan diteken, jangan disetujui. Jalan tol saja sudah ada dan selama ini sudah sangat memberatkan rakyat. Sekarang ada pemimpin yang punya pikiran nyeleneh: jalan provinsi pun mau dijadikan berbayar. Apakah tidak cukup berat beban warga Jawa Barat yang sudah terjepit ekonomi? Jangan ditambah lagi, Pak Gubernur. Harap dikaji ulang, jangan dipaksakan!” tegas Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan awak media, Rabu (13/5/2026).
Kritik ini disampaikan berdasar fakta nyata kondisi ekonomi masyarakat. Menurut pantauan di lapangan, daya beli masyarakat masih anjlok di seluruh pasar tradisional, harga kebutuhan pokok terus naik, dan ekonomi rakyat belum membaik sama sekali. Beban hidup yang berat ini, kata dia, sudah menimbulkan stres tinggi hingga membuat masyarakat mudah jatuh sakit.
“Jawa Barat butuh pemimpin cerdas, yang memikirkan kesejahteraan, bukan pemimpin yang sibuk bikin aturan baru yang hanya menambah kesulitan. Pemimpin wajib punya ilmu keseimbangan dan tata negara; setiap keputusan harus manusiawi, tidak boleh semena-mena,” tegasnya.
Tuntutan rakyat Jawa Barat sangat sederhana: lapangan kerja terbuka, mencari nafkah mudah, kebutuhan terpenuhi, anak bisa sekolah, wilayah aman. Itu saja. Namun wacana jalan berbayar justru berbalik arah: akan menaikkan harga semua barang pokok, mematikan usaha kecil, membuat pasar makin sepi, hingga berujung pada putus sekolah dan keretakan rumah tangga.
Prof. Sutan Nasomal memperingatkan: 70% pemilih kepala daerah adalah rakyat kecil dan masyarakat yang belum sejahtera. Jika pemimpin daerah justru membuat kebijakan yang memangkas mata pencaharian warga dengan alasan dan aturan serampangan, maka mereka telah gagal menjalankan amanah.
“Saya minta Presiden RI berani bertindak tegas. Turunkan atau lengserkan pemimpin daerah yang tidak peduli rakyatnya susah. Jangan biarkan kepala daerah bikin kebijakan yang memiskinkan, tapi tidak mampu meningkatkan pendapatan warga miskin sedikit pun,” desaknya.
Jika jalan provinsi dijadikan berbayar, dampak berantai pasti terjadi: biaya angkut barang naik harga sembako melonjak daya beli makin runtuh pedagang bangkrut pengangguran bertambah. Ini adalah resep kemiskinan massal, bukan solusi pembangunan.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan, kebijakan ini tidak cerdas, tidak berpihak pada rakyat, dan hanya akan mencoreng wajah pemerintahan daerah.
“Kami menanti sikap tegas Presiden. Bukti cinta rakyat itu bukan diam melihat rakyat makin susah, tapi berani menghentikan kebijakan yang menyengsarakan. Jangan izinkan jalan provinsi berbayar di Jawa Barat. Rakyat sudah terlalu berat memikul beban,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Internasional & Ekonomi
Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia
0 Komentar