Tipikornews.com Manokoari – Rasa kecewa yang terpendam akhirnya meledak. Ratusan pelaku UMKM asal Papua Barat mengambil langkah ekstrem dengan melakukan aksi pemalangan jalan di depan Kejaksaan Tinggi Lama Swapen Bahari. Mereka melayangkan protes keras dan tuntutan hukum terhadap manajemen Badan Gerakan Nasional (BGN) Regional Papua Barat yang dinilai telah menipu dan menelantarkan nasib mereka.
Di bawah terik matahari, para pelaku usaha yang merupakan putra-putri asli daerah ini bersatu padu menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas kerugian yang menimpa mereka akibat ketidakprofesionalan pengelola.
"KAMI DITIPU! DIBIARKAN TERLANTAR SELAMA DUA BULAN!"
Koordinator aksi, Thomas Sanadi, menyampaikan kemarahan yang membara di hadapan awak media, Senin (04/05/2026). Ia menegaskan bahwa selama dua bulan terakhir, tidak ada koordinasi, tidak ada arahan, dan fasilitas usaha justru dibiarkan terbengkalai begitu saja.
"Kami merasa sangat ditipu! Selama dua bulan kami dibiarkan mengambang tanpa kepastian. Akibatnya, 24 karyawan kami tidak bisa digaji. Sewa mobil dan sewa ruko menumpuk utang. Semua ini murni akibat kelalaian dan ketidakbecusan pihak BGN Regional dalam mengelola program ini," ujarnya dengan nada tinggi.
Para pelaku usaha merasa sangat dirugikan. Padahal, mereka hadir bukan untuk meminta-minta, melainkan untuk bekerja keras mendukung program pemerintah pusat dalam memajukan ekonomi daerah.
IRONI PROGRAM BESAR, PENGELOLA BERANTAKAN
Yang membuat para pelaku usaha semakin geram adalah ironi yang terjadi. Program ini diketahui langsung oleh Wakil Presiden RI, didukung penuh oleh Gubernur Papua Barat selaku donatur, bahkan Polda Papua Barat pun telah memfasilitasi gedung yang layak dan representatif.
Namun, dukungan besar dari pemimpin daerah dan pusat itu seolah sia-sia karena ulah oknum pengelola di tingkat regional.
"Kami anak Papua yang mau bekerja, yang mau membangun negeri, justru dipersulit dan dihalang-halangi. Fasilitas sudah lengkap, dana sudah ada, tapi kenapa pengelolaannya berantakan? Di mana tanggung jawab Ketua BGN Regional dan Koordinator Wilayah Manokwari?" tanyanya menohok.
TUNTUTAN MUTLAK: COPOT JABATAN, BERI GANTI RUGI!
Melalui Thomas Sanadi, massa menyampaikan ultimatum keras kepada BGN Pusat (BGN RI). Mereka tidak mau lagi bernegosiasi dengan cara yang lembut.
"Kami minta BGN RI bertindak tegas! Ketua BGN Regional Papua Barat yang tidak bertanggung jawab ini HARUS SEGERA DICOPOT! Mereka tidak layak memimpin, tidak paham cara mengayomi anak bangsa, dan hanya membawa kerugian," tegasnya.
Massa juga menuntut diganti seluruh kerugian materiil yang telah diderita akibat kelalaian pihak pengelola selama dua bulan terakhir.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN Regional Papua Barat masih memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi apapun terkait aksi protes dan tuntutan keras yang dilayangkan para pelaku UMKM ini.
Publisher : TIM/RED
Penulis : Megy
0 Komentar