Tioikornews.com JAKARTA – Isu pembangunan hunian tetap (Huntara) bagi korban musibah di Desa Rina Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, menjadi sorotan tajam. Menolak keras adanya praktik "bermain di atas kesedihan", Pakar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., angkat bicara lantang. Ia menuding adanya dugaan spekulasi anggaran yang mencederai nurani, sekaligus mendesak pemimpin negara dan daerah bertindak nyata demi kemanusiaan.
Pernyataan keras ini disampaikan Prof. Sutan dari Markas Pusat Partai di Jakarta, Minggu (12/4/2026), saat menanggapi pertanyaan para pemimpin redaksi media nasional maupun asing melalui sambungan telepon selulernya.
JANGAN JADIKAN MUSIBAH LAHAN TAMBAH UANG
Prof. Sutan menegaskan batas toleransi yang tidak boleh dilanggar. Musibah yang menimpa warga seharusnya menjadi momen persaudaraan dan bantuan tulus, bukan ladang basah untuk mengeruk keuntungan sepihak.
"Sangat kejam dan biadab jika di tengah penderitaan warga yang kehilangan tempat berteduh, justru ada tangan-tangan jahil yang memanfaatkannya untuk memperkaya diri. Ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang terselubung di balik proyek kemanusiaan," tegasnya dengan nada geram.
Ia menyoroti kasus di Desa Rina Raya, di mana pembangunan Huntara dinilai harus diawasi dengan kaca pembesar agar benar-benar tepat sasaran dan manusiawi.
PERINTAH TEGAS: AWASI KETAT DARI PUSAT HINGGA DAERAH
Untuk memutus mata rantai penyimpangan ini, Prof. Sutan melontarkan usulan strategis kepada tingkat tertinggi pemerintahan. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan para Gubernur untuk melakukan pengawasan ketat dan mengaudit langkah kinerja para Bupati dan Wali Kotanya.
"Saya minta Presiden memberikan mandat tegas kepada para Gubernur: Cek dan ricek setiap sen anggaran yang turun. Pastikan para Bupati dan Wali Kota membangun Huntara yang layak huni, kokoh, dan manusiawi. Jangan bangun 'kandang' lalu disebut rumah layak huni, sementara selisih uangnya lari ke kantong pribadi. Jangan permainkan uang rakyat," serunya.
DIMINTA SIGAP & TANGGUNG JAWAB
Secara khusus, Prof. Sutan menyoroti Bupati Bener Meriah agar tidak lengah dan segera bertindak. Ia menuntut kepala daerah bersikap responsif, transparan, dan akuntabel dalam menangani pembangunan Huntara di wilayah Pintu Rime Gayo.
"Bupati harus sigap. Tunjukkan bukti kerja nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas. Pastikan setiap rupiah yang digelontorkan berubah menjadi atap yang melindungi warga, bukan aset yang melindungi oknum. Hukum harus ditegakkan bagi siapa saja yang berani menukar penderitaan sesama dengan keuntungan materi," pungkasnya.
Narasumber: Prof. Sutan Nasomal SH,MH (Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS)
Tim
0 Komentar