SOROTAN TEGAS: PROF. SUTAN NASOMAL DESAK PRESIDEN EVALUASI RSUD, TIDAK ADA TEMPAT BAGI PELAYANAN BOBROK

Tipikornews.com Pemalang – Dugaan praktik penolakan pasien yang menimpa RSUD M. Ashari Pemalang menjadi bukti nyata masih adanya penyakit kronis dalam birokrasi kesehatan di daerah. Menanggapi kasus yang menimpa Sisono (suami PNS guru) tersebut, Pakar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., angkat bicara keras. Ia menilai fenomena "pintu tertutup" di rumah sakit milik pemerintah adalah aib yang tak terampuni dan mesti segera diberantas.
 
Dalam pernyataan persnya di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Sabtu (11/4/2026), Prof. Sutan menekankan bahwa layanan kesehatan adalah hak konstitusional mutlak rakyat.
 
"Pelayanan bobrok dan penolakan pasien di fasilitas milik negara tidak boleh dibiarkan berlangsung. RSUD dibangun dengan uang rakyat, untuk rakyat. Jika pintunya tertutup atau diskriminatif, maka itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi yang nyata," tegasnya dengan nada kritis.
 
DESAK INTERVENSI PRESIDEN: PERINTAH TEGAS UNTUK KEPALA DAERAH
 
Melihat maraknya keluhan serupa, Prof. Sutan melontarkan usulan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Kepala Negara mengeluarkan instruksi langsung kepada seluruh jajaran kepala daerah dari Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota.
 
"Kami mendesak Presiden Prabowo memberikan mandat tegas: seluruh RSUD wajib berbenah. Kepala daerah harus memastikan rumah sakit di wilayahnya melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang status, baik PNS maupun warga biasa. Tidak boleh ada diskriminasi dalam menyelamatkan nyawa," ujarnya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan di setiap daerah memperketat kontrol dan pengawasan terhadap kinerja manajemen rumah sakit agar kasus penolakan pasien seperti yang terjadi di Pemalang tidak terulang kembali.
 
SISTEM PENGHARGAAN SEBAGAI PEMICU PERUBAHAN
 
Selain tindakan korektif, Prof. Sutan juga menawarkan solusi konstruktif. Ia mengusulkan pemerintah membangun sistem insentif berupa penghargaan prestisius bagi fasilitas kesehatan yang menunjukkan kinerja unggul.
 
"Berikan apresiasi nyata berupa piagam atau penghargaan bagi RSUD, klinik, maupun rumah bersalin yang memberikan pelayanan terbaik. Ini akan menjadi motivasi sehat agar standar pelayanan di seluruh Indonesia terus terangkat," tambahnya yang juga merupakan Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS ini.
 
Menutup pernyataannya, Prof. Sutan menegaskan bahwa meski sistem kesehatan Indonesia secara umum sudah terstruktur rapi, perbaikan mendasar di lapangan adalah keharusan mutlak. "Keadilan dan kesetaraan akses adalah kunci. Jangan biarkan rakyat kecewa di depan pintu rumah sakit miliknya sendiri," pungkasnya.
 
 
Nara Sumber: Prof. Sutan Nasomal SH MH (Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS)