SABET KETEGASAN: PROF. SUTAN NASOMAL DESAK PRESIDEN PERINTAHKAN TNI-POLRI "BABAT HABIS" PREMANISME DI SELURUH INDONESIA

Tipikornews.com JAKARTA – Wajah keamanan di Indonesia kembali ternoda oleh kebangkitan "hukum rimba". Maraknya aksi premanisme dan kejahatan jalanan yang kian beringas memicu reaksi keras dari Pakar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. Melalui pernyataan tegasnya dari Markas Pusat Partai di Cijantung, Jakarta, Sabtu (12/4/2026), ia langsung menyoroti presiden dan pucuk pimpinan pertahanan-keamanan untuk turun tangan memberantas biang kerok ketakutan masyarakat ini.
 
"Kejahatan harus dibabat habis. Kami mendesak Yang Terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan instruksi tegas kepada Kapolri dan Panglima TNI. Perbanyak patroli di titik rawan, dari Sabang sampai Merauke. Hanya dengan kehadiran fisik aparat yang masif, rasa aman akan benar-benar terasa oleh rakyat di setiap kota dan kabupaten," ujar Prof. Sutan melalui sambungan telepon selulernya.
 
UCAPAN SEREMONIAL VS REALITAS JALANAN
 
Keprihatinan mendalam disampaikan mengingat realitas di lapangan yang kontras dengan janji-janji di atas panggung. Ia menilai pidato para pejabat tentang "perang melawan premanisme" seolah hanya menjadi kata-kata kosong tanpa bukti nyata.
 
Fakta memilukan terlihat dari berbagai peristiwa yang menyayat hati: tukang bakso di Tanah Abang yang diperas hingga gerobaknya dihancurkan, hingga pengendara yang sekadar mencari alamat tiba-tiba dikejar dan dimintai "jatah lewat" saat hari raya.
 
"Di mana penanggung jawab keamanan daerah? Mengapa aksi pemerasan, ancaman, dan kekerasan justru berjalan terang-benderang seolah tak ada hukum? Ini adalah kegagalan sistem yang nyata," tegasnya.
 
BONGKAR JARINGAN DAN PELINDUNG
 
Prof. Sutan menyoroti bahwa kebalnya para preman ini bukan tanpa alasan. Ia menuding adanya "payung pelindung" yang membuat mereka berkeliaran dengan leluasa, baik siang maupun malam. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak diam saja.
 
"Jadikan ponsel sebagai senjata. Rekam, dokumentasikan, dan viralkan setiap aksi pemerasan. Tekan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak. Jangan biarkan ketakutan membuat kita lumpuh," serunya.
 
Ia juga menegaskan peran vital kepala lingkungan mulai dari RT, RW, hingga Lurah. Data warga yang terindikasi terlibat harus segera dilaporkan ke Bimas atau Babinsa. "Mereka tahu siapa saja yang bekerja sebagai 'sapi perah' di wilayahnya. Diamnya mereka sama saja dengan membiarkan kejahatan beranak pinak," tambahnya.
 
PREMANISME = KEJAHATAN TERORGANISIR: TIDAK ADA AMPUN
 
Menurut definisi hukum dan sosial yang dikemukakannya, premanisme adalah kristalisasi kejahatan terorganisir: mulai dari geng motor brutal, pemeras jalanan, perampasan, hingga pengeroyokan. Semua itu adalah ancaman nyata bagi kedaulatan rakyat.
 
"Jangan beri ruang sedikit pun bagi hukum rimba. Jika APH lengah atau kurang tegas, maka preman akan merasa kebal hukum. Ini tidak boleh terjadi. TNI dan Polri harus turun ke jalan, mengamankan setiap jengkal tanah air, dan memastikan bahwa pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan, bukan berkeliaran bebas menakuti warga," pungkas Prof. Sutan yang juga merupakan Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS ini.

 
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal SH,MH (Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS)