Tipikornews.com Makassar ,Sul-Sel – Penanganan kasus dugaan penyimpangan dan pungutan liar bantuan alat mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Soppeng yang dinilai jalan di tempat, memicu reaksi keras dari organisasi pers. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulawesi Selatan, Zulkifli Tahir, menegaskan sikapnya: jika dalam waktu dekat tidak ada kepastian hukum, kasus ini akan diteruskan langsung ke tingkat pusat untuk ditangani oleh Bareskrim Polri. Jumat (17/04/2026).
Zulkifli menyatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat uang negara yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan petani justru dijadikan lahan pengerukan keuntungan oleh oknum tak bertanggung jawab.
“INI BUKAN URUSAN SEPELE, INI PENGKHIANATAN NEGARA”
"Bantuan alsintan adalah program strategis yang dirancang untuk mengangkat derajat petani dan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun faktanya, program ini justru diselewengkan, dijadikan komoditas bisnis, dan dinikmati segelintir orang. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan negara," tegas Zulkifli dengan nada tegas.
Ia menyoroti indikasi kuat bahwa bantuan yang seharusnya dibagikan secara cuma-cuma itu justru diperjualbelikan, di mana petani yang berhak dipungut biaya mahal, sementara alat-alatnya dialihkan ke pihak yang memiliki modal. Praktik busuk ini dinilai telah mencederai tujuan mulia program pemerintah.
“JIKA MANDENG DI DAERAH, KITA BAWA KE PUSAT”
Menurut Zulkifli, penanganan kasus ini terkesan mandek dan tidak menunjukkan kemajuan berarti, padahal indikasi penyimpangan sudah terang benderang. Ia memberikan tenggas tegas kepada aparat penegak hukum di daerah.
"Kami mengamati, proses hukum ini terhenti di tengah jalan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, tidak ada penetapan tersangka, dan tidak ada kepastian hukum, kami tidak akan ragu lagi. Kasus ini akan kami angkat ke tingkat pusat dan kami serahkan langsung ke Bareskrim Polri untuk ditangani secara lebih serius dan tuntas," tandasnya.
TUNTUTAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Lebih lanjut, Zulkifli menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam pengelolaan setiap program bantuan pemerintah. Ia berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, tanpa pandang bulu, dan tidak terpengaruh oleh tekanan apapun.
"Keadilan tidak boleh berhenti hanya karena ada kekuatan yang berusaha menutupi. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, agar tidak ada lagi program pemerintah yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Rakyat berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan pelaku penyelewengan harus dihukum seberat-beratnya," pungkasnya keras.
Tim Redaksi
0 Komentar