Tipikornews.com ,MAKASSAR,Sulawesi Selatan 05 -02- 2026 – Ribuan warga Kabupaten Soppeng menggelar aksi penegasan yang menggelegar di depan Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Jalan Bonto Lempangan. Aksi ini merupakan benturan langsung masyarakat terhadap dugaan praktik fee proyek di Pemkab Soppeng Tahun Anggaran 2025 , kasus yang telah sebelumnya dilaporkan ke Polda Sulsel namun belum menunjukkan langkah konkret penanganan.
Perwakilan DPD Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka, terpaksa menerima tuntutan tegas dari massa setelah didesak secara terbuka. Ia hanya mampu menjamin bahwa surat pernyataan sikap masyarakat akan disalurkan ke pimpinan pusat, tanpa memberikan janji apapun terkait tindak lanjut yang akan dilakukan.
KRISIS KEPERCAYAAN MEMBAKAR, MARWAH GOLKAR DIBAWAH TINJUHAN
Dalam pernyataan yang keras dan tidak bertele-tele, masyarakat Soppeng menyatakan bahwa aksi ini adalah akumulasi dari kekecewaan yang telah lama terkumpul. Dinamika pemerintahan daerah yang tidak transparan telah meledak menjadi krisis kepercayaan yang tidak hanya merusak citra Pemkab Soppeng, tapi juga menjatuhkan martabat Partai Golkar sebagai pendukung kepemimpinan daerah.
“Ini bukan masalah sepele yang bisa ditutup-tutupi. Ini persoalan yang menusuk akar dan merusak nama baik Partai Golkar di mata rakyat,” demikian bunyi poin krusial dalam pernyataan masyarakat.
Massa secara terbuka menunjuk jari pada Bupati Soppeng H. Suardi Haseng , kader Golkar yang dinilai gagal total menunjukkan kepemimpinan politik yang layak. Selain dugaan fee proyek, publik mengkritik keheningannya yang menusuk di tengah konflik antarpejabat, kisruh politik yang tak kunjung usai, dan spekulasi yang semakin menjalar.
KETUA DPRD TERBIARKAN, PUBLIK KEMARAHI KETIMPANGAN SIKAP
Aksi ini juga membongkar kedok ketidakadilan politik di internal Golkar Soppeng. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng , yang juga berasal dari kader Golkar , dianggap dibiarkan terjebak dalam konflik dan tekanan massa yang berulang-ulang. Masyarakat menilai tidak ada sedikit pun upaya dari pihak bupati untuk membela sesama kader, padahal Ketua DPRD dan jaringan Golkar daerah merupakan ujung tombak kemenangan Bupati Suardi pada Pilkada lalu.
Meskipun tidak meminta tindakan hukum terhadap Ketua DPRD dan Kepala Bidang BKPSDM yang terlibat dalam konflik, masyarakat menegaskan bahwa bupati harus segera tampil sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. “Setidaknya lakukan telaah yang jujur dan jaga harmoni sosial. Apalagi publik sudah tahu jelas, tidak ada satupun kasus penganiayaan seperti yang dibesar-besarkan oleh pihak tertentu,” jelas perwakilan massa dengan nada tegas.
NU DAN MUHAMMADIYAH BERSEKONGKOL: PENYELESAIAN HARUS BERMARTABAT
Dua kekuatan keagamaan terbesar di Soppeng , Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah , turut memberikan tekanan. Keduanya menyerukan agar persoalan ini diselesaikan secara musyawarah dan bermartabat sesuai nilai adat Budaya Soppeng, karena kegelisahan yang terjadi sudah tidak hanya sebatas urusan pemerintahan, melainkan telah menyentuh dasar moral masyarakat.
TUNTUTAN TAK TERBATALKAN: EVALUASI, PENINJAUAN, DAN SANKSI TEGAS
Masyarakat Soppeng mengeluarkan tuntutan konkret yang tidak bisa ditolak oleh DPP Partai Golkar:
1. Evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap kepemimpinan serta sikap politik Bupati Soppeng H. Suardi Haseng
2. Peninjauan ulang total dukungan politik Partai Golkar terhadap pemerintahan Kabupaten Soppeng
3. Pemberian sanksi organisasi yang tegas, termasuk pencabutan status kader, jika terbukti terdapat pelanggaran etika, disiplin partai, atau tindakan yang mencederai nama baik partai dan merugikan kepentingan negara serta rakyat
Hingga saat berita ini diterbitkan, pihak DPP Partai Golkar dan Bupati Soppeng masih memilih diam dan tidak memberikan tanggapan apapun terhadap gelombang tuntutan yang menggema. TIM
0 Komentar