"BERHENTI HUJAT KAPOLRI!" – LAKSI SERU ELIT PUBLIK HENTIKAN UJARAN BENCI YANG MERUSAK PERSATUAN

Tipikornews.com JAKARTA – Serbuan ujaran kebencian dan hujatan yang menyasar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di media sosial kini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pernyataan sejumlah tokoh nasional yang menggunakan bahasa tidak santun dan narasi yang tidak beradab menuai kecaman luas, bahkan dianggap telah mengancam kesehatan mental individu serta persatuan bangsa yang kita junjung tinggi.

Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi menegaskan bahwa perbedaan pandangan terkait kedudukan Polri , baik di bawah Kementerian atau langsung di bawah Presiden , bukan alasan untuk saling menyerang. "Perbedaan pendapat dan dukungan publik adalah hal yang wajar dan alamiah. Tidak perlu diperbesar menjadi konflik, apalagi sampai berujung pada hujatan yang tidak terkendali," tegasnya dalam siaran pers hari ini.

LAKSI mengimbau para tokoh elit untuk berhenti melakukan penggiring opini yang menyesatkan publik, dan kembali menjadi contoh dalam menyampaikan masukan serta kritik yang konstruktif. Azmi menilai bahwa pandangan yang disampaikan sebagian tokoh publik di medsos selama ini kurang berkualitas dan gagal memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat. "Hanya saling hujat tidak akan mendapatkan simpati , justru membuat masyarakat semakin jengkel dan kebingungan," jelasnya.

Menurut Azmi, setiap tokoh elit nasional harus mampu menunjukkan tata krama dan kesantunan dalam setiap ucapan yang disampaikan. "Statemen yang santun akan melahirkan ide-ide sejuk dan solusi yang membangun. Narasi positif inilah yang akan membawa perbaikan nyata bagi institusi dan bangsa," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa saatnya kita tinggalkan budaya provokasi, hujatan, dan ujaran kebencian. "Tokoh publik harus menyampaikan narasi yang bijak, kooperatif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat – bukan hanya mengejar popularitas atau kepentingan kelompok tertentu," tegasnya.

LAKSI mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan narasi saling menghujat, demi menjaga kondusifitas dan kedamaian di ruang publik maupun media sosial. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Polri saat ini tengah fokus memperbaiki pelayanan dan kinerjanya dengan pendekatan humanis serta respons cepat terhadap keluhan warga.

Data dari rilis akhir tahun 2025 menunjukkan tren positif yang menguatkan kepercayaan publik terhadap Polri , institusi ini masuk dalam tiga besar lembaga negara paling dipercaya dengan angka kepuasan mencapai 78,2% menurut survei Litbang Kompas. Selain itu, komitmen Polri dalam menindak tegas anggota yang melanggar aturan , termasuk praktik pungli – juga menjadi bukti nyata upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.

"Kritik tetap sangat dibutuhkan untuk mendorong transparansi dan perbaikan kinerja Polri, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Namun kritik tersebut harus dibangun dengan rasa hormat dan bertujuan untuk kemajuan bersama," pungkas Azmi.

Azmi Hidzaqi

Kordinator LAKSI

Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia

Ahmad BD