Tipikornews.com Jakarta, 11 Januari 2025 – Kasus tragis ibu rumah tangga beserta anaknya yang mengakhiri hidup dengan p diri akibat kelaparan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menusuk dalam hati pakar hukum internasional Prof Dr Sutan Nasomal SE, SH, MH. Menurutnya, kejadian tersebut bukan sekadar peristiwa tunggal, melainkan bukti nyata kegagalan sistem pemerintahan desa dalam melindungi dan mengayomi warganya yang terjepit kesulitan ekonomi.
“Ini adalah krisis sosial yang sudah mencapai tahap warna merah. Bagaimana bisa sebuah desa tidak menyadari ada warganya yang tenggelam dalam keputusasaan hingga terpaksa mengambil jalan paling pahit? Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat – jika desa gagal, maka rakyat akan terlupakan,” tegasnya saat menjawab pertanyaan redaksi media dalam dan luar negeri melalui telepon seluler dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.
Prof Sutan mengungkapkan prihatin mendalam terhadap gelombang kejadian serupa yang muncul seiring tantangan ekonomi nasional. Ia menekankan perlunya langkah tegas dari pusat hingga daerah, dengan menyerukan agar Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengamanatkan kewajiban pemerintah desa untuk memastikan setiap warganya tercukupi kebutuhan dasar sandang dan pangan.
“Tidak boleh ada satu pun warga negara NKRI yang kelaparan hingga kehilangan harapan hidup. Pemerintah desa harus menyisir dan mendata secara cermat setiap keluarga yang mengalami kesulitan. Bupati dan Walikota harus segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwali) sebagai instrumen antisipasi agar kejadian tragis tidak terulang,” jelasnya.
Prof Sutan juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya terpaku pada kepentingan pribadi. “Kasus di Kebumen harus menjadi teguran keras bagi seluruh pemkab, pemdes, dan tokoh masyarakat termasuk ulama. Jangan hanya memikirkan perut sendiri – perut rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya. Ia bahkan tidak sungkan mengajak pejabat yang tidak mampu bertanggung jawab untuk mundur dari jabatan.
“Indonesia akan dipimpin oleh Presiden Prabowo yang dikenal penuh kasih sayang dan perduli pada rakyat pada tahun 2026. Maka para pemimpin daerah harus menyamai semangat itu. Setiap provinsi memiliki puluhan milyar anggaran cadangan – gunakanlah untuk membantu masyarakat yang tengah sengsara,” imbuhnya.
Pada akhir pernyataannya, ia berharap TNI dan Polri dapat turut berperan aktif dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan serupa. “Kita memiliki institusi yang dicintai rakyat – mari bersama-sama memastikan tidak ada lagi cerita pilu ibu dan anak yang harus mengakhiri hidup karena kelaparan dan kemiskinan,” pungkasnya.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SE, SH, MH – Pakar Hukum Internasional
Tim
0 Komentar