Tipikornews.com JAKARTA, [Tanggal Rilis] – Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., seorang pakar hukum internasional, menyampaikan pernyataan keras mengenai pentingnya seleksi ketat terhadap pejabat negara. Menurutnya, pejabat yang mengalami gangguan jiwa atau stres berat dapat menyebabkan negara mengalami kerugian besar, bahkan kolaps.
Pernyataan ini disampaikan Prof. Sutan Nasomal dalam wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring di Markas Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, pada 3 November 2025. Ia menekankan bahwa Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, perlu melibatkan pakar kejiwaan dalam menyeleksi ulang para pejabat tinggi negara, termasuk para menteri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa individu dengan gejala atau gangguan kejiwaan tidak diberi amanah jabatan penting yang dapat meresahkan masyarakat.
"Agar negara bisa maju, seleksi pejabat harus ketat. Pejabat yang sakit jiwa atau stres, pecat saja! Presiden harus hadir menengahi," tegas Prof. Sutan Nasomal. Ia juga menambahkan bahwa tokoh lintas agama perlu dilibatkan dalam proses seleksi ini.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, masalah dalam pemerintahan sering kali disebabkan oleh orang-orang dengan gangguan jiwa yang diberi posisi penting. Kasus korupsi di berbagai negara, misalnya, sering dilakukan oleh pejabat berpendidikan tinggi yang memiliki posisi strategis. Mereka melakukan korupsi dengan sadar dan tanpa rasa bersalah karena jiwa mereka telah terpapar penyakit.
"Perjalanan sistem di negara manapun selalu tidak melibatkan para pakar kejiwaan ketika pemilu dan pembentukan para pembantu dari pemimpin atau presiden serta para raja. Sehingga kejiwaan para pelaksana di pemerintah lepas dari pengawasan," ujarnya.
Prof. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa para koruptor sering kali beroperasi secara berkelompok, melibatkan pejabat penting lainnya. Mereka sangat licin dan licik, memanfaatkan orang-orang waras yang terpaksa atau takut diintimidasi. Pejabat yang sakit jiwa dan memiliki jabatan penting sangat sensitif dan mudah merasa terancam jika tidak didukung dalam tindakan negatif mereka.
Ia mencontohkan kasus oknum pejabat penegak hukum yang memiliki gaji 5 juta per bulan tetapi memiliki kekayaan ratusan miliar atau bahkan triliunan rupiah. Kekayaan yang tidak wajar ini menjadi indikasi bahwa mereka adalah pelaku orang sakit jiwa yang diberikan jabatan.
Prof. Sutan Nasomal membedakan antara sakit jiwa umum dan sakit jiwa khusus. Sakit jiwa umum adalah kondisi di mana seseorang mengalami halusinasi, tidak sadar akan penampilannya, dan kehilangan rasa malu. Sementara itu, sakit jiwa khusus adalah kondisi di mana orang-orang cerdas dan berilmu tinggi merasa nyaman berbuat salah dan menikmati peran mereka sebagai koruptor.
"Negara sehat dan kaya juga bisa kolaps atau bangkrut bila banyak pejabatnya yang sakit jiwa memegang posisi jabatan penting," tegasnya.
Oleh karena itu, Prof. Sutan Nasomal mendesak presiden atau para raja untuk membentuk dewan pengawas dan kode etik yang melibatkan para ahli kejiwaan. Dewan ini bertugas memberikan laporan penting jika ada pejabat yang memiliki sakit jiwa berat tetapi tidak terlihat. Ia juga menyoroti bahwa gaya hidup sering kali menutupi penyakit jiwa, terutama psikopat yang sering diidap oleh para pejabat koruptor.
"Semoga belum terlambat untuk dibenahi dan dilibatkan para ahli jiwa untuk menjaga Negara Indonesia," pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
- Pakar Hukum Internasional, Ekonom
- Presiden Partai Oposisi Merdeka
- Jenderal Kompii
- Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta
Tim
0 Komentar