Tipikornews.com Jakarta – "Presiden harus segera bertindak mengatasi krisis ekonomi dan menghentikan penderitaan rakyat! Seluruh elemen, baik menteri, gubernur, bupati, maupun walikota, harus ambil bagian dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, menekan pengangguran dan kemiskinan yang semakin membengkak di seluruh daerah," tegas Prof. Dr. Sutan Nasomal SH MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, saat menjawab pertanyaan dari para pemimpin redaksi media cetak dan online dalam dan luar negeri di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, 1 November 2025.
Presiden RI Harus Tegas: Kepala Daerah Wanprestasi Harus Mundur!
Prof. Dr. Sutan Nasomal menyoroti bahwa kesulitan masyarakat saat ini adalah dampak dari ketidakmampuan kepala daerah menepati janji politik atau bertanggung jawab terhadap kondisi ekonomi yang berat. Banyak perusahaan bangkrut dan meninggalkan jejak PHK, menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan.
"Kepala daerah yang tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat harus mundur dari jabatannya!" seru Prof. Dr. Sutan Nasomal. Ia mengecam cara-cara pencitraan kepala daerah yang tidak paham hukum dan menghimbau mereka untuk fokus menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Jeritan Masyarakat: Kemiskinan Meluas, Lansia Terlantar
Masyarakat mengadukan keadaan sulitnya ekonomi, di mana untuk mencari sesuap nasi pun harus memulung atau mengamen bersama anak-anak. Mereka meminta Presiden RI untuk tegas terhadap kepala daerah yang wanprestasi.
Prof. Dr. Sutan Nasomal mencontohkan banyaknya warga Jawa Barat yang menjadi "manusia gerobak" karena kesulitan mencari kerja. Ia juga menyoroti temuan awak media tentang seorang lansia bernama Ibu Mumun yang hidup sendiri tanpa penerangan selama lima tahun karena kemiskinan di Desa Pamijahan, Kabupaten Bogor.Advokat Diminta Turun Tangan
Prof. Dr. Sutan Nasomal meminta semua pimpinan organisasi advokat untuk menjalankan tugasnya membantu masyarakat yang terdampak akibat kepala daerah wanprestasi.
Himbauan Tegas untuk Presiden RI
"Kepala daerah harus mematuhi hukum dan bertanggung jawab atas meluasnya kemiskinan! Jangan jadikan rakyat sebagai tumbal praktek politik singkat. Kepala daerah digaji mahal, tetapi tidak mampu membangun lapangan pekerjaan untuk rakyat," tegas Prof. Dr. Sutan Nasomal.
Ia menyadari bahwa banyak ibu rumah tangga terpaksa menjadi pengamen, mengais uang receh berbaju boneka dan melibatkan anak-anaknya demi sesuap nasi.
Narasumber: Prof. Dr. KH Sutan Nasomal SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, dan Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Tim


0 Komentar