Tipikornews.com Jakarta Senin, 13 Oktober 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama percepatan pembangunan di Papua. Langkah strategis ini vital untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Penegasan ini disampaikan Mendagri saat menerima audiensi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025). Pertemuan tersebut membahas upaya konkret pemerintah dalam mendorong kemajuan di wilayah timur Indonesia.
Mendagri menjelaskan, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pro-Papua, termasuk Otonomi Khusus (Otsus) dengan alokasi dana signifikan serta pemekaran wilayah dari dua menjadi enam provinsi. Pemekaran ini bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan.
“Tujuannya percepatan pembangunan. Saat itu rapat kita di DPR dan pemerintah, DPR juga diwakili oleh perwakilan dari Papua, DPD juga Papua sama menyampaikan setuju,” jelas Mendagri, menyoroti dukungan luas terhadap keputusan pemekaran yang lahir dari aspirasi masyarakat Papua langsung kepada Presiden.
Pemekaran wilayah, lanjut Mendagri, didasari pertimbangan geografis Papua yang luas serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah dibandingkan daerah lain. "Harapan kita dengan adanya pemekaran ini akan terjadi kecepatan pembangunan Papua. Terjadi [alur] birokrasi yang pendek [sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses]," ujarnya, mencontohkan keberhasilan model serupa di Sumatera Selatan dan Papua Barat yang terbukti meningkatkan fokus pembangunan dan efisiensi birokrasi.
Namun, Mendagri menyoroti tantangan utama: masih lemahnya koordinasi antarinstansi. Banyak program kementerian/lembaga berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah, mengakibatkan hasil yang kurang maksimal. “Tapi masalahnya siapa yang mensinkronkan program-program ini? Karena program-program tingkat pusat ini bergerak masing-masing,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Mendagri menekankan peran krusial Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Kedua badan ini dibentuk untuk mengharmonisasikan program lintas kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota, memastikan pembangunan di Papua berjalan terintegrasi.
“Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” terang Mendagri. Ia juga meminta agar pengawasan pelaksanaan program dilakukan secara langsung di lapangan, tidak hanya berdasarkan laporan administratif. "Pengawasan itu tidak sekadar hanya di atas kertas, laporan-laporan rapat saja, tidak di atas kertas. Betul-betul turun ke bawah melihat yang tadi sudah direncanakan ya," tandasnya.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai beserta jajaran, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, anggota BP3OKP dari enam provinsi, serta pejabat terkait lainnya.
Rdf
0 Komentar