Tipikornews.com Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pendataan aset lahan pemerintah yang potensial dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Infrastruktur ini meliputi gerai hingga fasilitas pergudangan. Mendagri menegaskan bahwa Kopdeskel adalah program strategis nasional yang digagas oleh Presiden, sehingga dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.
“Program ini merupakan bagian dari visi-misi Presiden dan termasuk dalam program strategis Quick Win,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang diadakan secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10/2025).
Mendagri menekankan pentingnya langkah konkret dan dukungan dari para kepala daerah untuk mempercepat proses ini. Ia menginstruksikan agar para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan sebagai prioritas utama di daerah masing-masing. Implementasinya dapat melibatkan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pemda diharapkan aktif mengarahkan kepala desa dan perangkatnya untuk melaksanakan pendataan lahan pemerintah. “Kami meminta agar rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, memberikan arahan yang jelas, mengingat bupati dan wali kota memiliki peran sebagai pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” tambahnya.
Mendagri juga mengingatkan Pemda untuk memperhatikan empat kriteria utama dalam menentukan lahan yang layak untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut meliputi: status hukum lahan yang jelas, luas minimal 1.000 meter persegi, lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, serta kondisi tanah yang siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.
Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan pendataan lahan Kopdeskel Merah Putih. Satgas ini terdiri dari empat tim yang masing-masing bertugas untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia. Satgas ini akan bekerja paralel dengan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Kami akan melakukan evaluasi mingguan. Setiap minggu, kami akan mengumumkan daerah-daerah mana saja yang telah menunjukkan progres dan mana yang belum,” jelasnya.
Mendagri optimis bahwa sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, dan pemerintah desa akan mempercepat proses pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih. Ia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih dalam memperkuat pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dengan segala hormat, kami mengajak rekan-rekan kepala daerah untuk bergerak bersama. Tentu saja, semua ini memerlukan proses dan tidak bisa terjadi secara instan,” pungkasnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, serta pejabat terkait lainnya. Para kepala daerah, perangkat daerah, camat, dan jajaran pemerintah daerah lainnya juga turut hadir secara virtual.
Puspen Kemendagri
M. Rdf
0 Komentar