Tipikornews.com Madina, [Tanggal Hari Ini] – Gelombang protes mahasiswa asal Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memanas! Dengan suara lantang, mereka mendesak DPRD Madina untuk tidak tinggal diam dan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membongkar dugaan praktik lancung Hak Guna Usaha (HGU) serta pengingkaran kewajiban kebun plasma oleh sejumlah perusahaan perkebunan sawit.
Aksi ini dipicu oleh akumulasi laporan masyarakat yang merasa diperdaya. Janji manis perusahaan untuk membangun kebun plasma sebesar 20% dari total HGU, sesuai amanat undang-undang, hanya isapan jempol belaka.
"Cukup sudah! DPRD Madina jangan cuma jadi macan kertas di media. Kami tuntut tindakan nyata! Bentuk Pansus sekarang juga, usut tuntas semua pelanggaran HGU dan hak plasma yang telah dirampas dari rakyat," seru Ahmad Afandi Nasution, Koordinator Mahasiswa Pantai Barat, dengan nada berapi-api.
Mahasiswa menilai, selama ini pengawasan pemerintah daerah dan DPRD sangat lemah, sehingga perusahaan perkebunan sawit leluasa mengangkangi hak-hak masyarakat. Padahal, kebun plasma adalah wujud keadilan ekonomi yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat sekitar perkebunan.
"Rakyat Pantai Barat hanya jadi penonton di tanah sendiri! Perusahaan mengeruk untung selangit, sementara kami tetap miskin dan terpinggirkan," geram Ahmad Afandi.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut Bupati Madina untuk segera menginstruksikan pengukuran ulang seluruh lahan HGU. Tujuannya jelas: memastikan batas yang sah dan mengakhiri praktik penyerobotan lahan yang merugikan masyarakat. Hasil pengukuran ini harus menjadi amunisi bagi DPRD dalam membentuk Pansus dan menjerat para pelaku pelanggaran dengan jerat hukum.
"Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Jika DPRD Madina terus mengulur waktu, jangan salahkan kami jika turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar!" ancam mahasiswa dengan nada penuh determinasi.
Mahasiswa menegaskan, sudah saatnya pemerintah daerah dan DPRD Madina membuktikan keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada para pemilik modal yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. "DPRD harus menunjukkan bahwa mereka adalah wakil rakyat sejati, bukan antek perusahaan!" pungkasnya dengan nada menantang.
Sam purba
0 Komentar