Tipikornews.com Jakarta, 14 Oktober 2025 – Aroma korupsi kembali menyeruak! Koalisi Aktivis Nusantara dengan berani melaporkan Kepala Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) (13/10/2025). Sangkaan yang dilayangkan adalah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dalam proses pembebasan lahan yang merugikan masyarakat!
Laporan ini merupakan buntut dari terbitnya Surat Pernyataan Kepala Desa Lalampu Nomor: 593/835/LLP/IX/2024 tertanggal 17 September 2024. Surat tersebut menyatakan bahwa pemerintah desa menyetujui kegiatan pembebasan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) oleh PT. Erabaru Timur Lestari dan afiliasinya seluas sekitar 38,20 hektare.
Namun, yang membuat geram adalah klaim palsu dalam surat tersebut! Disebutkan bahwa masyarakat Desa Lalampu telah menerima pembayaran pembebasan lahan dan menyetujui kegiatan perusahaan. Padahal, fakta di lapangan membuktikan sebaliknya: masyarakat tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima sepeser pun ganti rugi!
Menurut Koalisi Aktivis Nusantara, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lalampu tersebut berpotensi menjadi alat legalisasi pembebasan lahan secara tidak sah.
Hal ini jelas merugikan hak-hak masyarakat Desa Lalampu, karena ditandatangani tanpa sepengetahuan sebagian besar warga, dan diduga digunakan untuk melegitimasi pembebasan lahan tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa musyawarah desa!
Koalisi Aktivis Nusantara menilai bahwa tindakan Kepala Desa Lalampu yang secara sepihak menandatangani surat pernyataan tersebut berpotensi melanggar Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, serta menyalahi prinsip transparansi dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa!
Bukti fisik berupa salinan surat pernyataan kepala desa, dokumen pendukung, dan testimoni masyarakat turut diserahkan kepada KPK untuk memperkuat dasar penyelidikan.
“Kami meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Lalampu serta pihak perusahaan yang terlibat! Kami menduga ada unsur gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan surat tersebut!” ungkap Iman Pagala dengan nada geram.
Koalisi Aktivis Nusantara menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bagian dari perjuangan panjang masyarakat Lalampu untuk mendapatkan hak yang dirampas dengan cara melawan hukum.
“Surat itu seolah-olah menyatakan masyarakat sudah menerima pembayaran dan menyetujui pembebasan lahan. Faktanya, masyarakat tidak pernah dilibatkan dan belum menerima sepeser pun ganti rugi! Ini jelas tindakan penyalahgunaan wewenang yang harus diusut oleh KPK!” tambah Iswanto, Sekretaris Koalisi Aktivis Nusantara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Kami tidak akan berhenti sampai KPK turun tangan! Ini bukan sekedar soal lahan, tetapi soal martabat rakyat yang diinjak oleh kekuasaan dan korporasi!” tutupnya dengan nada berapi-api.
Tim
0 Komentar