"Kenaikan gaji maupun tunjangan pejabat negara di berbagai lini tentunya ada maksud dan tujuan, seperti untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat dan menghindari korupsi. Namun, Presiden perlu mengevaluasi apa dan bagaimana di balik itu semua. Pemerintah juga harus memikirkan rakyatnya agar tidak merasa terabaikan," ujar Prof Dr Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online di kantornya, Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka Jakarta, 13/9/2025, melalui telepon seluler.
Prof Dr Sutan Nasomal menyoroti ironi di tengah PHK yang meluas dan angka pengangguran yang tinggi, namun gaji serta tunjangan Kepala Daerah dan DPRD justru naik signifikan.
"Mungkin tujuan Pemerintah yang dipimpin oleh Jenderal Haji Prabowo Subiyanto menaikkan tunjangan dan gaji Kepala Daerah adalah untuk menghentikan KKN, pungli, suap-menyuap, dan memberantas mafia berdasi di seluruh Indonesia. Maka fungsi BPK dan KPK sebagai pengawas tindak pidana korupsi harus dioptimalkan," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan masyarakat yang terpuruk dan masuk golongan miskin akibat bangkrut. Seharusnya keuangan negara digunakan untuk membantu anak-anak agar tidak putus sekolah dan memberdayakan masyarakat miskin dengan program berkarya.
Prof DR KH Sutan Nasomal memaklumi pentingnya kenaikan tunjangan dan gaji bagi Kepala Daerah dan Anggota DPRD untuk mengoptimalkan pekerjaan besar mereka. Namun, pengawasan ketat terhadap hasil pekerjaan mereka harus dimaksimalkan. Praktik korupsi dan pungli harus diseret ke meja hukum.
Prof DR KH Sutan Nasomal meminta Presiden RI Prabowo Subiyanto mengevaluasi semua tunjangan dan kenaikan gaji ke jajarannya, DPR RI, dan DPRD di seluruh Indonesia. Bagi yang tidak serius bekerja dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya, anggarannya harus dihapus.
"Masih ada yang lebih urgen untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, di mana anggaran besar dimanfaatkan untuk menyentuh ekonomi, pembangunan, dan memperhatikan masyarakat miskin," ujarnya.
Prof DR KH Sutan Nasomal juga mendorong Presiden RI untuk membuka program berkarya dan ekonomi agar bisa mendorong roda ekonomi. Ia menekankan perlunya langkah istimewa agar investor dari luar negeri semakin banyak yang mau bekerja sama membangun usaha di Indonesia sehingga mampu menyerap jutaan tenaga kerja.
"Bebaskan pajak 10 tahun bagi investor dari luar negeri yang menanamkan jutaan dolar membangun usahanya di Indonesia. Tentu jutaan lapangan pekerjaan pasti menyerap dari masyarakat pemuda Indonesia. Mudahkan urusan administrasi dan perizinan. Akan ada banyak keuntungan bagi Indonesia di alur pajak impor ekspor," sarannya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi perbuatan Kepala Daerah dan DPRD yang mengecewakan masyarakatnya sehingga reaksi dan aksi marah dari masyarakat semakin meluas.
Narasumber: Prof DR KH Sutan Nasomal SH, MH, Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, dan Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta.
Tim Red
0 Komentar