Kapolri Jalin Dialog dengan Masyarakat Sipil, Serap Aspirasi Demi Ruang Demokrasi yang Terjaga

Tipikornews.com Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar dialog publik bersama koalisi masyarakat sipil dan berbagai lembaga lainnya, sebagai upaya menyerap aspirasi, kritik, dan saran untuk perbaikan institusi Polri ke depannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan menjaga ruang demokrasi di Indonesia.

Dialog yang mengusung tema "Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum" ini, dilaksanakan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).

"Tentunya kami ingin mendengar langsung dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan," ujar Sigit.

Kapolri menegaskan bahwa kegiatan dialog dan diskusi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menyerap aspirasi masyarakat, dengan harapan dapat menjadikan Polri sebagai institusi yang diharapkan dan dicintai masyarakat.

Sigit juga menyoroti pentingnya mengantisipasi dan mencari solusi terhadap potensi kerusuhan di masa depan. Ia menekankan perlunya pemilahan kasus yang dapat diproses hukum, kasus yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, serta upaya edukasi yang lebih baik dari sisi Polri maupun masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, Kapolri memastikan bahwa Polri akan terus berupaya melakukan transformasi reformasi serta beradaptasi dengan segala bentuk tantangan zaman yang ada. 

"Ke depan, diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi terus bisa berlanjut dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal. Kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan, melakukan transformasi reformasi, hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman," tutup Sigit. 

Dialog ini menghadirkan 10 narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain:

- Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)

- Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)

- Rocky Gerung (Pengamat Politik)

- M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)

- Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)

- Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)

- Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)

- Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI)

- Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)

- Iftitah Sari, S.H. (Sekjen / Manajer Program Institute For Criminal Justice Reform) 

Rudolf