Tipikornews.com Jakarta, 29 Agustus 2029 – Gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja DPR RI semakin memuncak. Aksi demonstrasi yang digelar oleh berbagai elemen masyarakat di depan gedung DPR RI pada [Tanggal Demo] lalu, justru disambut dengan absennya para wakil rakyat.
"Ke mana kalian, wahai para anggota dewan? Saat rakyat mengadukan nasib, keluhan mereka, mengapa kalian justru menghilang? Bukankah tugas kalian adalah menemui, menerima aspirasi, dan menenangkan kegalauan masyarakat yang telah memilih kalian dengan gaji besar?" ujar Prof. Sutan Nasomal, pakar hukum internasional dan ekonomi, dengan nada geram saat diwawancarai via telepon seluler, [29-08-2025 Wawancara].
Prof. Sutan Nasomal menyoroti berbagai permasalahan yang menjadi pemicu kemarahan publik:
- Kenaikan PPN 12%: Di tengah kesulitan ekonomi, pemerintah justru menaikkan PPN, semakin membebani masyarakat.
- Pagar Laut dan Sertifikat di Atas Laut: Kebijakan ini dinilai menguntungkan pengusaha tertentu dan merugikan masyarakat pesisir.
- Pencabutan Izin Pengecer Gas Melon: Masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi, sementara DPR RI dan DPRD terkesan tutup mata.
- Bensin Oplosan Pertalite: Kerugian negara mencapai ratusan triliun, namun para pejabat yang terlibat belum tersentuh hukum.
- Penundaan Pengangkatan CPNS: KemenPAN RB menunda pengangkatan CPNS, menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan: Kerusakan ekosistem di berbagai daerah akibat pertambangan, namun DPR RI dan DPRD bungkam.
- Penyerahan Empat Pulau di Aceh ke Sumut: Isu ini berpotensi memecah belah persatuan Indonesia, namun DPR RI dan DPRD tidak bersuara.- Pengambilan Tanah Masyarakat yang Menganggur: Kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat di daerah dan melupakan sejarah perjuangan bangsa.
- Pemblokiran 122 Juta Rekening oleh PPATK: Masyarakat kesulitan mengakses dana mereka, termasuk TKI dan pelajar di luar negeri.
- Kenaikan PBB yang Gila-Gilaan: Pajak properti melonjak drastis, memicu kemarahan masyarakat.
- Kenaikan Gaji Anggota DPR RI dan DPRD: Di tengah kesulitan ekonomi rakyat, gaji wakil rakyat justru dinaikkan, melukai hati masyarakat.
"Mahasiswa dan masyarakat hanya disuguhi gas air mata dan ancaman penangkapan. Apakah DPR RI dan DPRD bersembunyi atau enggan berhadapan dengan rakyat?" tanya Prof. Sutan Nasomal.
Prof. Sutan Nasomal yang juga Ketua Umum Partai POM (Partai Oposisi Merdeka) menilai bahwa berbagai kebijakan pemerintah telah membuat gaduh dan menambah penderitaan rakyat. Ia pun mempertanyakan legitimasi DPR RI dan DPRD yang terkesan abai terhadap aspirasi masyarakat.
"Apa salah rakyat dan mahasiswa melakukan demo ke DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia?" pungkasnya.
Narasumber: Prof. DR KH Sutan Nasomal SH,MH
Ketua Umum Partai POM (Partai Oposisi Merdeka)
Tim
0 Komentar