Tipikornews.com Jakarta, 8 Juli 2025 —Pernyataan keras dilontarkan Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menyusul penurunan drastis pagu indikatif anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk tahun 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BPOM RI, politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah I ini menyebut pemangkasan anggaran hingga 54,47 persen sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan rakyat.
“Penurunan ini tidak sekadar angka. Ini menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan publik. Fungsi BPOM sebagai garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan harus diperkuat, bukan malah dipangkas,” tegas Haris, dengan nada prihatin.
Berdasarkan paparan dalam rapat tersebut, anggaran BPOM tahun 2026 hanya dialokasikan sebesar Rp1,16 triliun, turun drastis dari Rp2,56 triliun pada 2025. Lebih memprihatinkan lagi, alokasi untuk program pengawasan obat dan makanan anjlok hingga 92,05 persen.
BPOM sendiri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,43 triliun untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi strategisnya—mulai dari pengawasan mutu, pendampingan UMKM, hingga mendukung program nasional pemenuhan gizi dan keamanan pangan berisiko.
Muh Haris menilai, langkah pemangkasan ini sangat kontraproduktif dengan agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor kesehatan dan ketahanan industri farmasi serta pangan dalam negeri.“Kita butuh sinergi lintas kementerian. Pengawasan obat dan pangan itu bukan beban anggaran—itu investasi untuk keselamatan dan masa depan bangsa,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap obat dan makanan bukan sekadar teknis administratif, tetapi menyangkut hak konstitusional rakyat atas kesehatan. Melemahkan BPOM, menurutnya, sama saja membuka celah bagi masuknya produk-produk berisiko yang bisa mengancam masyarakat.
Di sisi lain, Muh Haris mengapresiasi sejumlah capaian BPOM sepanjang semester I tahun 2025, di antaranya realisasi anggaran yang mencapai 57,41 persen serta penguatan pengawasan berbasis digital dan dukungan terhadap UMKM. Namun, ia menegaskan bahwa semua capaian itu tak akan berlanjut tanpa dukungan fiskal yang kuat dan konsisten.
“Kami di Komisi IX akan terus mengawal agar anggaran BPOM tidak hanya cukup, tapi mampu memberi dampak nyata bagi perlindungan konsumen dan kemajuan industri nasional,” pungkasnya.
Rudolf/Tim
tipikornews23@gmail.com
0 Komentar