Tipikornews.com, Jakarta — Angin segar kembali berembus bagi para pekerja di tengah derasnya tantangan ekonomi. Kebijakan subsidi upah sebesar Rp600 ribu per bulan selama dua bulan yang digulirkan pemerintah mendapat sambutan positif dari Anggota Komisi IX DPR RI, Muh. Haris. Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara di sisi rakyat yang membutuhkan.
"Subsidi upah ini adalah angin segar bagi para pekerja yang selama ini menanggung beban hidup yang semakin berat. Saya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli atas perhatian nyata terhadap sektor ketenagakerjaan," ujar Muh. Haris di Jakarta, Selasa (24/6).
Lebih dari sekadar bantuan tunai, politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini menilai bahwa kebijakan tersebut membawa dampak signifikan, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis bagi para pekerja.
“Di saat harga-harga kebutuhan pokok meningkat dan daya beli masyarakat melemah, kehadiran subsidi ini sangat berarti. Ia menjaga semangat kerja dan memberikan harapan di tengah ketidakpastian,” tambahnya.
Muh. Haris juga menegaskan komitmen Komisi IX DPR RI untuk mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Menurutnya, transparansi dan akurasi data penerima menjadi kunci keberhasilan program.“Kami akan terus mengawasi agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang berhak. Jangan sampai niat baik pemerintah tercoreng karena lemahnya pengawasan atau sistem distribusi yang tidak merata,” tegasnya.
Lebih jauh, Muh. Haris mendorong agar subsidi upah tidak berhenti sebagai kebijakan temporer semata, melainkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih tangguh.
“Sudah saatnya kita memperkuat perlindungan sosial yang mencakup seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Ketahanan sektor ketenagakerjaan tidak boleh hanya bergantung pada respons sesaat, tapi perlu fondasi yang kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan suara yang konsisten membela hak-hak pekerja, Muh. Haris kembali menegaskan bahwa masa depan ketenagakerjaan Indonesia bergantung pada keberpihakan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Rudolf
0 Komentar