Tipikornews.com Makassar, 7 Juni 2025 – Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI RI) melayangkan protes keras terhadap Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng atas dugaan diskriminasi dan politisasi dalam proses penetapan media mitra program informasi publik.
Rekomendasi Diminta, Tapi Diabaikan
AMJI RI menyebut Kominfo Soppeng sebelumnya secara resmi meminta rekomendasi media dari organisasi ini. Namun, meski AMJI RI telah mengirimkan daftar media yang sah dan terverifikasi, tidak satu pun diakomodir. Bahkan, beberapa media yang sebelumnya bermitra justru dicoret tanpa penjelasan.
“Ini menimbulkan pertanyaan serius. Banyak media yang kami rekomendasikan dikenal kritis dan pernah bermitra dengan kandidat yang kalah di Pilkada lalu. Apakah ini seleksi politis atau upaya membungkam kritik?” tegas Ketua Umum AMJI RI, Arham MSi La Palellung.
Bukan Kepentingan Pribadi
Arham menegaskan perjuangan AMJI RI bukan demi keuntungan pribadi. “Media saya sendiri tidak saya ajukan. Yang kami bela adalah hak rekan-rekan jurnalis independen di lapangan,” jelasnya.
Indikasi Kepemilikan Ganda dan Profesionalisme Dipertanyakan
AMJI RI juga menerima laporan bahwa ada pemilik media yang mengelola lebih dari satu media mitra, serta wartawan yang tercatat dalam beberapa media sekaligus. AMJI RI menuntut Kominfo membuka data secara transparan dan melakukan verifikasi menyeluruh.
“Media mitra harus berbadan hukum PT, punya struktur redaksi yang jelas, domisili pasti, dan rekam jejak jurnalistik yang kredibel,” tambah Arham.
Tuntutan AMJI RI terhadap Kominfo Soppeng:
- Transparansi data media mitra, termasuk legalitas dan kepemilikannya.
- Audit dan verifikasi ulang seluruh media mitra.
- Hentikan diskriminasi terhadap media independen.
- Libatkan AMJI RI dalam pembinaan dan pengawasan media lokal.
Pers Bukan Alat Kekuasaan
“Jika media hanya menyuarakan satu narasi, maka kita sedang menuju autokrasi informasi. Pers adalah penjaga akal sehat publik, bukan alat propaganda,” tutup Arham.
AMJI RI menyatakan siap menempuh jalur advokasi, mediasi, hingga hukum jika diskriminasi terhadap media independen terus berlangsung.
Tim red
0 Komentar