Tipikornews.com Tanjab Propinsi Jambi– Diduga jadi biang berlarut-larutnya konflik lahan masyarakat dan perusahaan. Hingga saat ini pihak ATR BPN Tanjab Barat, belum serahkan hasil evaluasi HGU PTPN Bukit Kausar. Minggu (27/4/2025).
kinerja kantah ATR BPN Tanjab Barat jadi sorotan masyarakat. Pasalnya, konflik lahan masyarakat 6 Desa Satu Kelurahan wilayah kecamatan Renah Mendaluh, kabupaten Tanjab Barat, hingga kini terus bergulir. Lambannya proses penyelesaian diduga disebabkan belum keluarnya hasil evaluasi ATR BPN Tanjab Barat, selaku instansi yang membidangi persoalan pertanahan.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini, pada 15 April 2025 lalu telah digelar rapat tertutup antara timdu dan instansi terkait untuk percepatan penyelesaian konflik lahan masyarakat dan PTPN Regional IV Bukit Kausar.
Pada rapat tersebut ditetapkan bahwa pada 22 April 2025 pihak ATR BPN Tanjab Barat telah menyerahkan hasil evaluasi lahan kepada pemerintah kabupaten Tanjab Barat melalui timdu. Sayangnya hingga saat ini rekomendasi ATR BPN Tanjab Barat belum keluar.
Hal itu dibenarkan ketua Poktan Doa Berkah Jaya Bersama, Syahrial saat dikonfirmasi media ini. Menurutnya sampai hari ini 27 April 2025 belum ada kemajuan terkait penyelesaian konflik lahan masyarakat 6 Desa satu kelurahan dengan PTPN Bukit Kausar.
” Sampai hari ini belum ada kemajuan, informasi yang kami dapat bahwa pihak kantah ATR BPN Tanjab Barat belum menyerahkan hasil evaluasi ke timdu, ” katanya.
Dia juga menyayangkan lambannya pihak BPN Tanjab Barat dalam menyikapi persoalan konflik ini, menurut bukan rahasia umum adanya lahan PTPN diluar HGU yang selama ini digarap oleh pihak perusahaan.
” Kami minta pihak ATR BPN serius dalam menangani persoalan ini, jangan permainkan kesabaran masyarakat, karna kesabaran tentu ada batasnya, ” tegas ketua Poktan saat dikonfirmasi melalui via telepon.
Beredar informasi dimasyarakat terdapat ratusan hektar lahan perusahaan PTPN Bukit Kausar diluar HGU PTPN Regional IV Bukit Kausar.
” Itu bukan menjadi rahasia umum lagi diwilayah ini, pertanyaan nya sekarang berani tidak BPN Tanjab Barat buka data yang sebenarnya, jika tidak bearti artinya patut diduga pihak BPN turut bermain dalam persoalan ini, ” kata warga yang mengikuti perkembangan persoalan konflik lahan perkebunan PTPN dan masyarakat.
Sementara itu kepala kantah ATR BPN Tanjab Barat, Idian belum berhasil dikonfirmasi terkait kisruh lahan masyarakat kecamatan Renah Mendaluh dan PTPN Bukit Kausar.
Saat dihubungi melalui nomor telepon yang biasa digunakan nya terdengar nada tidak aktif.
Demikian juga kepala Kesbangpol kabupaten Tanjab Barat, Dianda belum dapat keterangan terkait lambannya penyelesaian konflik masyarakat dan PTPN Bukit Kausar terkait kisruh lahan. (Narasumber; BEN)
0 Komentar