Tipikornews.com Jakarta - Ratusan pelajar di berbagai wilayah Papua menggelar aksi demonstrasi menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi serentak ini berlangsung pada Senin (17/2) di sejumlah kota seperti Wamena, Nabire, Yahukimo, Deiyai, Jayapura, dan beberapa daerah lainnya di Papua.
Para pengunjuk rasa, yang mayoritas merupakan murid SMP, SMA, dan SMK, menuntut agar program MBG digantikan dengan Program Pendidikan Gratis.
Mereka berpendapat bahwa pendidikan gratis lebih penting bagi masa depan mereka dibandingkan dengan program makan bergizi.
Ketua Gerakan Rakyat Cinta (Gercin) Indonesia Provinsi Papua Pegunungan, Baiter Bingga Wenda, menanggapi aksi ini dengan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dan Program Pendidikan Gratis memiliki sumber anggaran yang berbeda.
"Program MBG merupakan realisasi janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yang sepenuhnya dibiayai oleh APBN, bukan APBD," ujar Bingga di Jakarta, Selasa (18/2).
Ia juga menjelaskan bahwa pendidikan gratis di Papua sebenarnya telah diakomodasi dalam dana Otonomi Khusus (Otsus), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otsus Papua.
Menurutnya, sekurang-kurangnya 30 persen dari dana Otsus dialokasikan untuk pendidikan, dengan pembagian 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.
Bahkan, setiap kabupaten di Papua rata-rata menerima kucuran minimal Rp 140 miliar per tahun yang bisa digunakan untuk pendidikan gratis.
Bingga juga menyoroti pentingnya kebebasan berekspresi bagi para pelajar di Papua.
Namun, ia mengingatkan agar aksi demonstrasi ini tidak disusupi oleh kepentingan tertentu yang berusaha membenturkan dua program strategis ini.
"Jangan sampai ada pihak yang menunggangi aksi ini.
Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda Papua agar tumbuh sehat dan mampu membangun daerahnya," tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat Papua untuk lebih aktif mengawasi penggunaan dana Otsus agar benar-benar dialokasikan untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
"Jika ada aturan yang menghambat penggunaan dana Otsus untuk pendidikan dan kesehatan, segera sampaikan agar bisa diajukan revisi ke pemerintah pusat," tutup Bingga.
0 Komentar