Medan Berdarah: Ketua PKC PMII Sumut Ungkap Represi Brutal Polisi Saat Aksi Damai Mahasiswa!

Tipikornews.com Medan – Ketua PKC PMII Sumatera Utara, Muhammad Agung Prabowo, dengan nada geram membeberkan kronologi mencekam aksi damai Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu yang berujung represi brutal aparat kepolisian, Rabu (27/8). Aksi yang diikuti berbagai elemen mahasiswa seperti PMII, IMM, HIMMAH, HMI, PMKRI, GMNI, GMKI, KAMMI, dan BEMNUS, awalnya berjalan tertib dan khidmat, namun berubah menjadi mimpi buruk saat adzan Ashar berkumandang.

"Kami datang dengan damai, menyampaikan aspirasi dengan orasi dan simbol. Tapi apa yang kami dapat? Kekerasan brutal dari aparat yang seharusnya melindungi kami!" seru Agung dengan suara bergetar. 

Tomat Busuk Jadi Alasan, Represi Brutal Jadi Jawaban 

Agung menjelaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas berbagai kebijakan DPR yang dianggap menyengsarakan rakyat. Pelemparan tomat busuk ke arah gedung DPRD Sumut, menurutnya, bukanlah tindakan anarki, melainkan simbol perlawanan terhadap "busuknya" kinerja para wakil rakyat.

"Itu bukan kekerasan, itu ekspresi kemarahan rakyat! Tomat busuk itu simbol pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan!" tegas Agung.

Namun, saat massa aksi hendak menghentikan kegiatan untuk melaksanakan ibadah Ashar, aparat kepolisian dengan perlengkapan lengkap—helm, perisai, dan pentungan—tiba-tiba menyerbu dan membubarkan massa secara brutal tanpa peringatan. 

"Kami hanya membawa bendera dan semangat juang, mereka datang dengan pentungan dan kekerasan! Puluhan mahasiswa luka-luka, bahkan rakyat kecil pun jadi korban!" lanjut Agung dengan nada berang. 

UMKM Jadi Korban, Demokrasi Terinjak

Aksi represif tersebut juga berdampak pada pedagang kecil dan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Gerobak mereka porak poranda, dagangan berserakan, dan beberapa di antaranya mengalami kerugian besar akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh tindakan aparat. 

Agung Prabowo menuntut pertanggungjawaban penuh atas kekerasan yang terjadi dan mendesak kepolisian untuk membuka penyelidikan terhadap oknum yang terlibat.

"Permintaan maaf saja tidak cukup! Ini soal keselamatan masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Jangan biarkan demokrasi diinjak-injak oleh kekuasaan yang semena-mena! Kami akan terus bersuara!" pungkasnya dengan semangat membara.

Peristiwa ini menjadi catatan kelam bagi demokrasi, mengingatkan publik bahwa menyampaikan pendapat di muka umum, yang dijamin konstitusi, belum tentu mendapat perlindungan sebagaimana mestinya.

Samhadi Purba

0 Komentar