Tipikornews.com Tangerang – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan komitmennya dalam mendorong keterbukaan informasi publik terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) melalui Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Jumat, 26 September 2025.
Rapat ini menghadirkan narasumber kompeten di bidang PBJ, yaitu Kepala Biro Humas dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Hermawan, S.E., M.M., dan Kepala Sub Bagian LPSE Kabupaten Serang, Eko Arifyanto, ST., MM. Peserta rapat terdiri dari perwakilan berbagai instansi pemerintah di wilayah Provinsi Banten, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Polhukam, Drs. Agung Pratistho, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar demokrasi dan hak fundamental rakyat. "Dengan transparansi, publik memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan pemerintah sehingga terwujud tata kelola yang akuntabel," ujarnya.
Forum ini menjadi wadah bagi instansi daerah untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam menerapkan keterbukaan informasi. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang untuk menyusun langkah strategis guna memperkuat kolaborasi antar-lembaga demi terciptanya tata kelola informasi publik yang akuntabel.
"Harapan kami, kegiatan ini menjadi momentum kolektif untuk memperteguh komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah," tutup Agung.
Sumber [Staf Humas Kemenko Polhukam]
Rudolf
