TIPIKORNEWS.COM , KOLAKA UTARA,SULAWESI TENGGARA, 30 JULI 2026 – Apa yang semula terungkap lewat sepotong video di media sosial, kini berubah menjadi momentum perubahan nyata bagi dunia pendidikan di Dusun Tobau, Desa Batu Ganda. Kondisi ruang belajar SD Negeri 13 Batu Ganda yang sempat menyita perhatian publik, memaksa segala hambatan yang selama ini tertutup jarak dan medan, kini terbuka lebar untuk segera diselesaikan.
Merespons keluhan yang bergema luas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara bergerak cepat bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara meninjau langsung lokasi pada Rabu (24/6/2026). Langkah ini bukan sekadar memeriksa fakta, melainkan menjawab panggilan nurani bagi 46 siswa yang setiap hari menempuh perjalanan berat demi selembar ilmu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara, Alaudin Syah, mengakui informasi awal disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD setempat. Tanpa menutup-nutupi kenyataan, ia justru memandang sorotan itu sebagai berkah yang tak disengaja:
“Biarlah ini diketahui semua orang. Justru perhatian yang luas ini menjadi pengingat bersama: bahwa di tengah upaya efisiensi anggaran, hak pendidikan di daerah terpencil tidak boleh ikut tergerus. Viralnya kondisi ini adalah cermin jujur yang meminta kita bekerja lebih keras.”
Dari Gotong Royong Kayu Menuju Harapan Permanen
Terungkap kisah mengharukan di balik berdirinya sekolah ini: bukan dari anggaran negara, melainkan berkat keringat dan hati masyarakat setempat. Tahun 2014, warga secara swadaya membeli lahan seluas 900 meter persegi dan mendirikan dua ruang belajar sederhana dari kayu. Itu dilakukan semata agar anak-anak tidak terputus aksesnya saat jalan setapak menjadi lumpur tertutup hujan.
Setahun kemudian, kasih sayang warga itu diakui negara dan dinegerikan menjadi SD Negeri 13 Batu Ganda. Pemerintah daerah pun tak tinggal diam: rumah dinas guru dan dua ruang kelas permanen telah dibangun pada tahun 2020, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat akses yang hanya bisa ditembus kendaraan roda dua.
Namun, kebutuhan belum usai. Penambahan ruang belajar masih terhalang satu tembok tinggi: belum ada sertifikat hak milik lahan. Syarat mutlak ini menjadi gerbang utama agar bantuan dari pemerintah pusat dapat turun.
“Kami ingin memajukan sekolah ini, namun aturan adalah aturan. Tanpa kepastian hukum atas lahan, usulan kami belum bisa diproses. Maka kini seluruh energi kita fokus merampungkan dokumen itu secepat mungkin,” tegas Alaudin dengan tegas namun penuh harap.
Fakta di Lapangan Menggerakkan Hati Kementerian
Perwakilan BPMP Sulawesi Tenggara, Abdul Salam, yang menyusuri jalan terjal menuju lokasi tak kuasa menahan haru.
“Mata kami melihat langsung keterbatasan yang ada. Ini akan kami sampaikan secara utuh kepada pimpinan di pusat. Peluang usulan dalam program revitalisasi masih terbuka, asalkan sertifikat lahan tuntas sebelum Agustus nanti. Keputusan akhir memang berada di tangan seleksi nasional, namun fakta yang kami sampaikan akan menjadi pertimbangan yang berbobot,” ujarnya.
Kini, viralnya video itu bukan lagi sekadar berita yang lewat, melainkan bukti nyata bahwa perhatian publik adalah kekuatan yang mampu meruntuhkan tembok kelalaian. Pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat kini bersepakat: jarak jauh dan medan berat bukan alasan untuk menunda masa depan anak bangsa.
Perjuangan yang dimulai dari sebatang kayu hasil gotong royong, kini melangkah menuju bangunan permanen yang layak sebagai bukti bahwa setiap anak, di manapun ia berpijak, berhak atas cahaya ilmu yang sama terangnya.
Dedi Kadir
0 Komentar