Tipikornews.com,Soppeng ,Sulawesi Selatan, Rabu 15 Juli 2026 – Duka mendalam menyelimuti Desa Launga, Kecamatan Liliriaja. Seorang warga berinisial A meninggal dunia pasca perselisihan dengan pihak berinisial Fj pada Rabu (15/7). Peristiwa ini diduga kuat dipicu sengketa akses pengairan di tengah keterbatasan sarana irigasi. Ini bukan sekadar peristiwa kriminal semata, melainkan dampak nyata dan fatal dari belum terwujudnya janji politik utama Pilkada 2024: program unggulan "Listrik Masuk Sawah". Hampir dua tahun berlalu sejak mandat kepercayaan diberikan, janji itu belum menampakkan wujud fisik kini kelambanan tersebut harus dibayar lunas dengan nyawa rakyat yang menanti.
Ketiadaan Infrastruktur Membuka Jalan Konflik Berdarah
Saat masa kampanye, program ini disodorkan sebagai solusi nyata memajukan pertanian: menghadirkan aliran listrik hingga ke tengah persawahan agar petani dapat mengairi lahan secara mandiri dan efisien, sekaligus meredam potensi perselisihan pembagian air.
Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma yang juga duduk di Komisi III menegaskan kenyataan berjalan jauh dari janji. Hingga saat ini belum ada tanda kemajuan pembangunan. Terdesak kebutuhan air tanpa sarana pendukung yang layak, persaingan antarwarga semakin rawan gesekan.
"Perselisihan yang berujung kematian ini menjadi bukti nyata: ketika negara absen menyediakan fasilitas dasar, rakyat dibiarkan berjuang sendiri dalam risiko yang mematikan," tegasnya.
Apresiasi IWO Soppeng: Sikap Ini Mewakili Hati Nurani Publik
Merespons pernyataan tegas tersebut, Sekretaris Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng, Gasali Makkaraka, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberanian dan ketegasan Ardi Doma menyoroti akar masalah di balik tragedi ini.
"Sikap Anggota Dewan Ardi Doma ini sangat tepat, berani, dan mewakili hati nurani masyarakat luas. Masalah ini tidak boleh sekadar dianggap peristiwa kriminal biasa, melainkan harus dibongkar hingga ke akar persoalan kelalaian penuhan janji negara," ujar Gasali Makkaraka.
Menagih Tanggung Jawab Tanpa Kompromi
Tragedi ini mempertegas bahwa penundaan pembangunan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut keselamatan dan hak hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Soppeng wajib memberikan jawaban terbuka:
- Ke mana arah prioritas anggaran daerah, jika sarana penunjang kehidupan petani justru terbengkalai hingga memakan korban jiwa?
- Apa kendala sesungguhnya baik teknis, administrasi, maupun perencanaan sehingga program ini mandek selama hampir dua tahun?
- Langkah pencegahan apa yang telah disiapkan untuk mencegah konflik serupa terulang sebelum fasilitas yang dijanjikan benar-benar hadir?
Janji berpihak pada rakyat harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, bukan sekadar slogan. Membangun infrastruktur pertanian adalah kewajiban menjamin hak hidup warga negara.
Tuntutan Kejelasan dan Langkah Nyata Tanpa Penundaan
Pemerintah daerah wajib bersikap transparan dan bertanggung jawab melalui langkah konkret:
1. Menyampaikan klarifikasi resmi terkait status program beserta kendala yang dihadapi;
2. Menetapkan jadwal pelaksanaan yang pasti dan terukur, bukan janji tanpa batas waktu;
3. Melibatkan perwakilan warga Launga dan kelompok tani dalam pengawasan pelaksanaan;
4. Mengambil langkah darurat mencegah perselisihan pemanfaatan air selagi menunggu penyelesaian jangka panjang.
Rakyat tidak butuh narasi manis. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata: listrik mengalir, air terjamin, serta kepastian tidak ada lagi nyawa yang melayang demi setetes air.
Catatan Redaksi:
Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang tanggapan dan klarifikasi tetap terbuka seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun pihak terkait. Kami siap memuatnya secara berimbang guna menjawab keresahan masyarakat dan mencegah peristiwa serupa terulang.
(Tim Redaksi Investigasi)
0 Komentar