TIPIKORNEWS.COM , KOLAKA UTARA,SULAWESI TENGGARA, 30 JULI 2026 – Tumpukan sampah yang menggunung di sejumlah titik Kota Lasusua sejak beberapa hari terakhir bukan sekadar masalah kebersihan semata. Di balik bau tak sedap dan keresahan warga, tersingkap fakta pahit: anggaran pemeliharaan armada pengangkut telah habis sejak akhir Mei 2026, memaksa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berutang ratusan juta rupiah hanya agar pelayanan tak mati sepenuhnya.
Kepala DLH Kabupaten Kolaka Utara, Asriani, S.Kom., mengakui secara terbuka keterbatasan yang mencekik operasional. Saat ini instansi tersebut menanggung utang pemeliharaan mendekati Rp300 juta—lebih dari Rp50 juta kepada sejumlah bengkel dan sisanya lebih dari Rp200 juta untuk perbaikan alat berat skylift di Makassar.
“Sejak akhir Mei kami tak punya anggaran lagi untuk perawatan kendaraan. Karena pelayanan kepada rakyat tak boleh berhenti, kami terpaksa berutang. Alhamdulillah setelah berkoordinasi dengan Bappeda dan pihak terkait, kami diberi kesempatan kembali berutang Rp50 juta untuk menyelamatkan sebagian armada. Ini solusi darurat sembari menunggu perubahan anggaran,” ungkap Asriani.
Setengah Armada Mati, Dua Sif Bertahan
Dari total 12 unit truk pengangkut yang dimiliki, kini hanya enam unit yang bisa bergerak. Dua unit melayani pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir, sementara empat sisanya berjuang membersihkan tumpukan di dalam kota. Akibatnya, ada sampah yang menumpuk hingga tujuh hari belum terangkut.
Untuk menutupi kekurangan, petugas kini bekerja dengan sistem dua sif: satu kendaraan dipakai bergantian pagi dan siang oleh kelompok berbeda.
“Kami maksimalkan apa yang ada. Target kami, paling lambat hari ini seluruh tumpukan sudah terangkut. Namun cara ini tentu belum ideal dan membebani petugas,” tegasnya.
Efisiensi yang Mematikan Layanan Dasar
Masalah berakar dari pemangkasan anggaran drastis. Pos pemeliharaan kendaraan yang dulunya dialokasikan lebih dari Rp600 juta per tahun, kini dipangkas menjadi hanya Rp220 juta. Padahal anggaran itu harus menanggung perawatan seluruh truk, 18 unit motor roda tiga, hingga alat berat di TPA.
“Pengelolaan sampah adalah urusan nyawa dan kesehatan masyarakat. Tidak bisa diperlakukan seperti pos pengeluaran lain yang mudah dipangkas. Kami berharap kebutuhan riil ini dikaji ulang dalam penyusunan anggaran mendatang. Jangan sampai efisiensi justru melumpuhkan pelayanan paling dasar yang dirasakan langsung oleh rakyat,” tutup Asriani dengan nada prihatin namun tegas.
Kini seluruh jajaran DLH berjuang memadamkan api darurat tumpukan sampah, sekaligus mempertanyakan: apakah layanan dasar warga harus selalu terancam hanya karena perhitungan anggaran yang tak berpijak pada kenyataan lapangan?
Dedi Kadir
0 Komentar