Tipikornews.com, Jakarta, 28 JUNI 2026 - Indonesia adalah negeri yang diberkahi kelimpahan luar biasa: laut, daratan, dan bumi menyimpan kekayaan yang seolah tak habis‑habis. Seperti ungkapan bijak: “tongkat yang ditancapkan ke tanah pertiwi pun akan tumbuh dan berbuah”. Namun di balik kelimpahan itu, muncul pertanyaan tajam yang terus menggema: ke mana mengalir manfaat kekayaan itu? Apakah benar‑benar dinikmati oleh rakyat yang tinggal di atasnya?
Dalam wawancara khusus kepada pemimpin redaksi media dalam dan luar negeri, Prof. DR. KH Sutan Nasomal, SH., MH. Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Nasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka menyampaikan pandangan mendalam dari kantor pusat partai di kawasan Cijantung, Kompleks Kopasus, Jakarta.
KEKAYAAN LUAR BIASA, TAPI PEMBAGIAN BELUM ADIL
“Indonesia sangat kaya raya. Namun kekayaan itu harus disertai keberpihakan nyata bagi negara dan bangsa. Saya yakin setiap program yang diluncurkan Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto berjiwa besar dan berorientasi masa depan. Mari kita dukung sepenuhnya dengan hati nurani dan pikiran terbuka namun dukungan tidak berarti menutup mata terhadap hal yang perlu diperbaiki,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Menurutnya, rakyat tidak pernah menolak pembangunan atau kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Justru masyarakat berharap dilibatkan bukan hanya sebagai objek, melainkan pengawas sekaligus penerima manfaat utama. Jika ada penyimpangan, suara rakyat harus didengar tanpa hambatan.
PENGGALIAN BESAR, HUTAN HILANG KESEJAHTERAAN BELUM SAMPAI KE AKAR
Selama puluhan tahun, batu bara, nikel, bauksit, timah, emas, minyak bumi dan gas dieksploitasi dalam jumlah raksasa dan dijual ke seluruh dunia menguntungkan kas negara dan mitra usaha. Namun data dan fakta di lapangan menyisakan tanda tanya besar:
Lebih dari 369.356 hektare hutan hilang akibat tambang; dalam 30 tahun terakhir jutaan hektare lenyap akibat tambang, perkebunan dan kebakaran
Hutan yang dulu menjamin panen melimpah, sumber air bersih, dan penghidupan turun‑temurun kini gundul, berdebu, dan gersang
Di banyak wilayah mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara hingga Papua sisa hanyalah kenangan orang tua tentang tanah yang dulu subur
Jalan masih tanah, listrik belum merata, sementara kekayaan alam terus diangkut keluar
Utang negara tercatat mendekati 10.000 triliun rupiah, sementara hasil penjualan SDA bertriliun‑an rupiah selama puluhan tahun jalurnya masih menjadi pertanyaan publik
“Apakah warga asli daerah yang tanahnya digali habis ikut menjadi makmur? Atau justru makin terjebak kemiskinan? Apakah kerusakan ekosistem dipulihkan setelah diambil habis‑habisan? Ini pertanyaan mendasar yang tak boleh dibiarkan tanpa jawaban,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
SUARA RAKYAT HARUS JADI PENGENDALI KEADILAN
Selama 81 tahun merdeka, Indonesia telah mengalami kedewasaan demokrasi dan delapan kali pemilu, namun kesenjangan antara kekayaan alam dan kesejahteraan rakyat masih lebar.
Prof. Sutan Nasomal menekankan: keterbukaan adalah kunci. Setiap izin usaha, rencana kerja, hasil penjualan, hingga kewajiban pemulihan lingkungan harus jelas dan diawasi rakyat.
HARAPAN PADA PERUBAHAN SISTEM DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRABOWO
“Kami melihat Presiden Prabowo bekerja keras untuk memperbaiki tatanan yang keliru. Kami berharap kebijakan baru akan membuka ruang seluas‑luasnya bagi suara rakyat, mengubah pola eksploitasi menjadi pengelolaan bijak, dan memastikan bahwa setiap butir kekayaan yang diambil dari bumi Indonesia kembali memberi manfaat bagi masyarakat di akar rumput — bukan hanya menumpuk di tangan segelintir pihak,” ujarnya menutup pernyataan.
PROFIL NARASUMBER:
Prof. DR. KH Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Pidana Internasional & Ekonom Nasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia
Pengasuh Pondok Pesantren ASS‑SAQWA PLUS
TIM REDAKSI
#KekayaanUntukRakyat #KelolaSDABijak #PulihkanHutanIndonesia #SuaraDaerahDidengar #HarapanPerubahanSistem
0 Komentar