Tipikornews.com Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan massa dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan komunitas ojek online, mewarnai Kota Siantar pada Senin (01/09/2025). Aksi yang berlangsung di depan Polres Siantar dan kantor DPRD Siantar ini sempat diwarnai beberapa insiden kecil.
Gelombang pertama aksi dimulai oleh Cipayung Plus dan Koalisi Masyarakat yang melakukan orasi di depan Polres Siantar. Karena Kapolres Siantar, AKBP Sah Udur Sitinjak, sedang tidak berada di tempat, massa kemudian bergerak menuju kantor DPRD Siantar. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan personel kepolisian.
Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara massa dan aparat kepolisian di depan gerbang kantor DPRD Siantar. Beberapa oknum bahkan melempar benda keras ke arah petugas TNI dan Polri yang berjaga di halaman kantor.
Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima oleh unsur Forkopimda Siantar dan sejumlah anggota DPRD Siantar. Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan tuntutan yang meliputi pembatalan tunjangan mewah DPR RI, penghentian tindakan represif aparat, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi Polri, dan penegakan HAM.
Unsur Forkopimda menyetujui tuntutan tersebut dan menandatangani fakta integritas yang disaksikan oleh Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, Walikota Wesly Silalahi, Danrem 022/PT Kol.Inf Agus Suprioni, dan Kepala Kejaksaan Negeri Siantar, Erwin Purba.
Gelombang kedua aksi unjuk rasa dilakukan oleh Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat se-Kota Pematangsiantar. Aksi ini diwarnai dengan pembakaran ban yang menyebabkan asap tebal membubung ke langit. Di tengah aksi, seorang pria tertangkap mencuri handphone seorang siswa SMA yang sedang menonton unjuk rasa. Pria tersebut sempat menjadi bulan-bulanan massa sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak berwajib.
Massa aksi kemudian menyampaikan aspirasi yang meliputi pembatalan dan penghapusan tunjangan DPRD Siantar, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan RUU Anti Korupsi. Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga, dan Walikota Wesly Silalahi bersedia menandatangani fakta integritas.
Walikota Wesly Silalahi juga menandatangani fakta integritas yang berisi pembatalan segala kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat Kota Siantar, memprioritaskan pembangunan renovasi Pasar Horas, menghentikan pembangunan kantor DPRD Siantar, serta membatalkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 1000 persen yang memberatkan masyarakat.
Dalam aksi ini, nama anggota DPRD Siantar dari Fraksi NasDem, Robin Manurung, sempat disuarakan karena diduga melakukan pemukulan terhadap mahasiswa saat unjuk rasa penolakan RUU TNI. Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Siantar, Ramses Manurung, menjelaskan bahwa laporan terhadap Robin Manurung telah dicabut pada 10 Agustus 2025.
Gelombang unjuk rasa terakhir dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pematangsiantar-Simalungun, dan Koalisi Masyarakat Sipil di Pematangsiantar.
Fakta integritas yang diajukan kepada Ketua DPRD Siantar meliputi evaluasi tunjangan dan fasilitas anggota DPRD Siantar, transparansi informasi mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas, serta penerapan pola hidup sederhana dan tidak anti kritik. Selain itu, Pansus DPRD diminta untuk mengevaluasi kenaikan NJOP 100 persen, menyerap aspirasi pengemudi ojek online, dan Polres Siantar diminta untuk aktif mengantisipasi kemacetan lalu lintas di Jalan Merdeka depan Pasar Horas.
Usai penandatanganan fakta integritas, pengunjuk rasa terlibat aksi dorong-dorongan dengan kepolisian. Saat hujan deras mengguyur, massa berhasil mencopot pintu gerbang kantor DPRD Siantar sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Aksi unjuk rasa yang terdiri dari empat gelombang ini berlangsung aman dan kondusif, meskipun sempat diwarnai beberapa insiden kecil. Seribuan massa yang menyaksikan unjuk rasa di sekitar Jalan H Adam Malik dan Lapangan H Adam Malik juga tampak tertib. (S.Hadi Purba)
0 Komentar