Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum untuk Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung


Tipikornews.com-
DPRD Kota Bandung menggelar rapat paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 buah Raperda Cawu III tahun 2021, Jumat (12/11/2021). Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Ade Supriadi.

Pada rapat paripurna kedua selanjutnya, di hari yang sama, agenda diisi dengan Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 buah Raperda Cawu III tahun 2021, sekaligus Pembentukan dan Pengumuman Nama-nama Calon Anggota Pansus 9, 10, 11 dan 12. Rapat paripurna kedua ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha.

Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri dua rapat paripurna itu secara langsung maupun teleconference. Dari pihak eksekutif dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Pansus 11 yang dipimpin Hasan Faozi sebagai ketua dan Christian Julianto sebagai wakil ketua akan membahas Raperda Kota Bandung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Berikut ini pandangan umum fraksi pada Raperda Kota Bandung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pandangan Umum Fraksi PKS
Mengenai Usulan Lembaran Kota Tahun 2021 Nomor 14 Perihal Usul Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Fraksi PKS mempunyai pandangan sebagai berikut 
1. Retribusi dalam perizinan mendirikan bangunan merupakan salah satu pendapatan Daerah yang didayagunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan, sehingga perlu diatur dengan pasti, proporsional, dan berkeadilan.
2. Dengan berkembangnya pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi dari perizinan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, karena bukan saja sebagai fungsi pengendalian kelayakan dan ketertiban bangunan gedung, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Dari aspek pengendalian, diharapkan setiap bangunan gedung sesuai standar baik posisi dan estetikanya maupun struktur dan dampaknya terhadap lingkungan. Begitu pula dari aspek pendapatan, diharapkan berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan Kota Bandung.

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa retribusi dalam perizinan mendirikan bangunan merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah (PAD) yang didayagunakan untuk pembiayaan pembangunan, sehingga perlu diatur dengan pasti, proporsional dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Perda No.10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Kemudian dalam perkembangannya telah terlihat UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah besar pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hambatan investasi yang mengakibatkan peringkat Ease of Downing Business (EODB) tidak beranjak secara signifikan.

Sebagai implikasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja secara praktis bertujuan di antaranya untuk perluasan Cipta Kerja yang mengatur berbagai kebijakan pemerintah lintas sektor, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya konstelasi distribusi daerah pada golongan perizinan tertentu mengalami beberapa perubahan yaitu di antaranya perubahan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PGB).

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut catatan Fraksi PDI Perjuangan atas Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung:

1. Sejauh mana capaian wajib retribusi kepada orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi?
2. Bagaimana keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi?

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar
Setelah mempelajari dan mencermati Penjelasan dan draf Rancangan Peraturan Daerah pada Lembaran Kota Nomor Tahun 2021 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa pelaksanaan persetujuan tentang Persetujuan Bangunan Gedung ini merupakan wujud dari semangat Omnibus Law (Ciptaker).
Dengan adanya persetujuan pembangunan dan sistem ini merupakan langkah efektif dalam upaya pemulihan ekonomi saat ini, sebagaimana kita tahu Pandemi Covid-19 yang memiliki dampak pengaruh yang sangat luas bukan saja di negara kita tetapi di semua negara terjadi penurunan.

Dengan kondisi demikian, Fraksi Partai Golkar dapat merekomendasikan dalam menyampaikan Pemandangan Umumnya sebagai berikut: Nama dengan nama retribusi PBG adalah, Penertiban PBG dan SLF Penerbitan tersebut meliputi kegiatan layanan pemenuhan standar teknis penerbitan PBG, Inpeksi gedung-gedung, penertiban SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Selanjutnya adalah subjek retribusi PBG adalah, setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF; Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan tujuan unsur menutup sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PBG dan SLF, biaya penyelenggaraan Penertiban PBG dan SLF meliputi dokumen, inspeksi pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif Penerbitan PBG dan SLF.

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konstruksi sebagai berikut:
1. Bangunan gedung tarif retribusi PBG untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (ILo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (lt) dikalikan indeks bangunan gedung (Ibg) atau dengan rumus : LLt x (ILo xSHST) x lt x Ibg.
2. Prasarana bangunan gedung, tarif retribusi PBG untuk prasarana gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan indeks prasarana bangunan gedung (I) dikalikan indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: V x I x Ibg x HSpbg.

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat
Dalam rapat paripurna ini, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:
1. Rancangan Perda Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibahas, secara pokok merupakan perubahan atas bagian dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Persetujuan Bangunan.
2. Perubahan dilakukan berkenaan dasar yang sama dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Bangunan Gedung, dikarenakan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung.
3. Mencermati atas hal itu, maka tentu menjadi pertanyaan kita kenapa ketentuan yang mengatur tentang retribusi diatur dalam Perda tersendiri? Bukankah Retribusi Persetujuan Bangunan merupakan bagian dari ketentuan tentang Bangunan Gedung yang juga diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah bersamaan dengan ini?
4. Kiranya perlu dilakukan analisa terhadap kepentingan peraturan, apakah cukup digabungkan dengan Raperda Tentang Persetujuan Bangunan sebagai Bagian atau Bab dalam Perda dimaksud, atau memang lebih memiliki urgensi untuk dipisahkan?
5. Ketentuan tentang ini pada prinsipnya menjadi suatu hal yang sangat mendesak untuk secepatnya bisa dibahas, ditetapkan dan diberlakukan, sehingga apakah dengan digabungkan sebagaimana ketentuan pada Perda sebelumnya akan menjadi lebih ringkas dan simple untuk menjadikan efisiensi dalam pembahasannya.
6. Sebagaimana juga telah disampaikan di atas, mengingat urgensinya dikarenakan adanya kekosongan hukum, maka Peraturan Daerah ini menuntut pengesahan dalam waktu yang cepat, atau kemungkinan diterbitkannya terlebih dahulu Peraturan Walikota sebagai landasan pemberlakuan peraturan sehingga tidak terjadi kekosongan peraturan.
7. Kekosongan peraturan tersebut bisa berdampak pada tertundanya pelayanan masyarakat yang harus cepat diselesaikan serta hilangnya kontribusi atas retribusi yang seharusnya diterima sebagai pemasukan pendapatan daerah.

Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem
Berkaitan dengan Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Fraksi Partai NasDem melihat sisi spirit adanya pembahasan Raperda tentang Restribusi Persetujuan Bangunan Gedung (atau selanjutnya disingkat dengan RPBG) merupakan bagian dari amanat konstitusi.

Semangat dari perubahan Perda Kota Bandung No 10 Tahun 2019 sudah memenuhi syarat atau memiliki kejelasan yuridis substansial karena mengikuti adanya perubahan dan atau menyesuaikan dengan adanya perubahan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) di atasnya sebagaimana tingkatan klasifikasi aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Secara normatif relaksasi Perda yang berkaitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung di Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan retribusi sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada sisi lain, dengan keterbatasan lahan serta semakin tingginya harga tanah dan bangunan di Kota Bandung, maka hal tersebut juga memiliki dampak sosial ekonomi yang tidak sedikit bagi masyarakat (pada gilirannya hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung), apalagi mengingat masih tingginya ketimpangan pendapatan di Kota Bandung.

Untuk itu, spirit kehadiran Perda tentang PBG tidak saja untuk tujuan memberikan kepastian hukum bagi siapapun yang akan mendirikan bangunan di Kota Bandung, tetapi juga memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

Skenario peningkatan kesejahteraan melalui restribusi PBG dalam hal ini dapat bersifat langsung (direct) oleh karena meningkatkatnya kebutuhan masyarakat (orang pribadi atau badan) untuk mendirikan bangunan dan hal-hal lain terkait substansi objek maupun subjek retribusi menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat dan selanjutnya diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan investasi, penciftaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, melalui pemungutan retribusi tersebut diharapkan Pemerintah Kota Bandung dapat lebih berdaya secara keuangan sehingga selanjutnya mampu meningkatkan alokasi belanja untuk pembangunan di Kota Bandung.

Minimnya penerimaan retribusi di Kota Bandung dan bahkan kecenderungannya semakin menurun dari tahun ke tahun diharapkan dapat diatasi dengan kehadiran Perda PBG yang di dalamnya telah memuat secara komprehensif mengenai kejelasan dan kepastian hukum serta hak dan kewajiban bagi siapapun yang akan mendirikan bangunan di Kota Bandung.

Secara material, Perda PBG juga sudah secara jelas dan rinci mengatur hal-hal yang terkait langsung dengan hak dan kewajiban orang pribadi maupun badan ketika akan mendirikan bangunan, termasuk kejelasan peran pemerintah sebagai regulator dengan seluruh fungsi hukum yang melekat di dalamnya.

Kehadiran Perda dimaksud juga diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) serta semakin memperkuat implementasi zona integritas dilingkungan Pemkot Bandung, khususnya pada OPD yang menangani perizinan sebagai entitas pemungut retribusi.

Fraksi Partai NasDem juga melihat bahwa baik Bab per Bab maupun Pasal per Pasal sudah sangat mumpuni untuk mengatur peran para pihak yang terlibat dalam sebuah rangkaian proses perizinan bangunan gedung di Kota Bandung.

Poin-poin tersebut meliputi kejelasan ketentuan umum; nama objek, subjek dan golongan; tingkat pengukuran besaran retribusi, dan sebagainya sampai kepada poin keringanan, pengurangan dan bahkan pembebasan retribusi.

Namun, Fraksi Partai NasDem juga ingin memberikan catatan atau fokus perhatian terhadap Bab XIV Pemeriksaan. Fraksi Partai NasDem memandang bahwa upaya kontrol atau istilah monitoring dan evaluation (Monev) juga harus terus ditingkatkan dan dilakukan secara periodik, sebab secara empiris melihat dari berbagai kasus-kasus sebelumnya cukup banyak ditemukan adanya ketidakpatuhan orang pribadi atau badan terhadap berbagai ketentuan yang diatur dalam PBG (atau dulu disebut IMB), disamping juga ada peran dugaan kelalaian aparatur terkait implementasi Perda yang sudah ditetapkan.

Fraksi Partai NasDem memandang bahwa ke depan hal-hal semacam itu tidak boleh lagi terjadi. Untuk itu, Fraksi Partai NasDem secara tegas akan ikut mengawal implementasi Perda PBG ini nantinya dalam proses sosialisasi maupun implemetasi.

Pandangan Umum Fraksi PSI-PKB
Berikut ini adalah pandangan umum Fraksi PSI-PKB tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung:
1. Sesuai dengan Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain, “menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional” perlu diingat bahwa perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung bukan sekadar pergantian nama, melainkan usaha mempermudah dan mempersingkat proses, terutama bagi koperasi dan UMKM.
2. Selama ini proses keluarnya IMB telah sering menjadi momok bagi masyarakat karena lambat, bertele-tele, dan kerap menimbulkan biaya tinggi. Diharapkan Persetujuan Bangunan Gedung dapat dikelola dengan lebih cepat dan transparan.
3. Persetujuan Bangunan Gedung merupakan persetujuan atas objek, yaitu Bangunan Gedung, sedangkan Izin Mendirikan Bangunan merupakan persetujuan atas proses pekerjaan mendirikan bangunan.

Dengan persetujuan Bangunan Gedung, maka pemilik Bangunan Gedung dapat membangun, mengubah, memperluas, sejauh masih dalam standar teknis Bangunan Gedung yang telah disetujui. Dengan demikian, Fraksi PSI-PKB bisa menegaskan bahwa tidak semua proses perubahan bangunan membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung, selama perubahan itu tidak keluar dari pokok-pokok Persetujuan yang telah dikeluarkan sebelumnya.
4. Fraksi PSI-PKB tidak sepakat jika target Retribusi Daerah diterapkan pada Persetujuan Bangunan Gedung sama dengan target pada Izin Mendirikan Bangunan, sehingga dalam pelaksanaannya semua proses mendirikan bangunan membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung – itu berarti sama saja masih IMB dan membuat pengubahan menjadi PBG tidak ada artinya, juga tidak sesuai dengan tujuan dari UU No. 11 Tahun 2020 yang mendasari Perda ini. (tn/h.dprd)

Posting Komentar

0 Komentar