Turunkan Korupsi Jangka Panjang, KPK Bangun Budaya Antikorupsi lewat Pendidikan

Tipikornews.com-
Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan capaian kinerja selama semester I/2021 pada pelaksanaan fungsi pendidikan antikorupsi dan fungsi prime over yang meliputi unsur kesetjenan, dukungan teknologi informasi, kerja sama kelembagaan, serta pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat KPK.

Hadir dalam konferensi pers Nurul Ghufron Wakil Ketua KPK, Cahya H Harefa Sekretaris Jenderal, Wawan Wardiana Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, dan Mochamad Hadiyana Deputi Bidang Informasi dan Data.

Nurul Ghufron mengatakan bahwa tahun ini KPK berupaya mengarahkan seluruh sumber daya dengan menitikberatkan pada lima fokus area, yaitu korupsi pada sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dalam lima fokus area tersebut, KPK menerapkan trisula pemberantasan korupsi, yakni strategi penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. KPK meyakini melalui pendidikan antikorupsi dapat menurunkan tingkat korupsi pada jangka mendatang. “Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan Integritas, kelak orang tidak ingin lagi korupsi,” jelas Ghufron.

Sebagai salah satu trisula pemberantasan korupsi, pendidikan antikorupsi memegang peran penting dalam membangun budaya antikorupsi. Melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK telah menyusun strategi yang diharapkan bisa menghasilkan dampak jangka panjang berupa penurunan tingkat korupsi melalui pembangunan budaya antikorupsi.

Strategi yang dilakukan antara lain dengan mendorong insersi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan dan profesi serta perbaikan tata kelola jaringan pendidikan; Kolaborasi dan aksi kolektif dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperluas daya pengaruh hasil sosialisasi dan kampanye antikorupsi; Mendorong inisiatif antikorupsi oleh masyarakat sipil, komunitas, korporasi dan swasta serta mendorong perbaikan infrastruktur dan sistem pendukung peran serta masyarakat; serta penguatan kompetensi antikorupsi yang berkelanjutan dengan profesionalisasi proses sertifikasi kompetensi bidang antikorupsi serta mendorong alumni diklat antikorupsi untuk menerapkan kompetensi antikorupsinya.

Meski kedeputian baru, selama semester I/2021 KPK telah melakukan banyak kegiatan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan, diantaranya mendorong implementasi pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. KPK meminta setiap daerah menerbitkan regulasi sebagai dasar. KPK mencatat telah terbit 318 Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait implementasi pendidikan antikorupsi, yaitu 15 Perkada di tingkat Provinsi, 69 Perkada di Tingkat Kota, dan 234 Perkada di tingkat Kabupaten. Selain itu telah diterbitkan juga regulasi-regulasi terkait pendidikan antikorupsi untuk satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, Kemendikbud Ristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan. Hingga kini tercatat 8.302 program studi di perguruan tinggi telah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. (Tn/kpk.go.id)

Informasi selengkapnya dapat diakses pada tautan berikut.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Biro Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan
Call Center KPK: 198
www.kpk.go.id
Juru Bicara Bidang Pencegahan
Ipi Maryati Kuding - 0811864648

Posting Komentar

0 Komentar