Penyusunan Program Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung Tahun 2021

TIPIKORNEWS.COM- Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah seharusnya melalui proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dituangkan dalam Program Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). 

Program Pembentukan Perda ini disusun bersama-sama antar DPRD Kota Bandung dengan Wali Kota Bandung. Adapun yang dibahas adalah daftar Raperda yang berasal dari eksekutif maupun yang berasal dari legislatif. Hasil pembahasan tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang kemudian menjadi Program Pembentukan Perda Kota Bandung. Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda ini harus ditetapkan sebelum penetapan APBD. Hal ini dimaksudkan agar semua perencanaan pembentukan perda harus teranggarkan dalam APBD. 

Dalam proses pembuatan daftar raperda yang berasal dari eksekutif (Pemerintah Kota) inventarisasi dilakukan sejak awal tahun anggaran. Biro Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung mengkoordinir seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk menginventarisir kebutuhan produk hukum setiap SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan. 

Setelah mendapatkan daftar Raperda yang akan diajukan oleh seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), lebih lanjut akan dikerucutkan raperda mana saja yang telah siap secara penganggaran atau telah siap secara substansi. Siap secara substansi disini maksudnya adalah apakah Raperda yang diajukan tersebut telah memiliki Naskah Akademik atau belum. Naskah Akademik disini adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Daftar Raperda yang telah siap tersebutlah yang diusulkan oleh Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) ke DPRD Kota Bandung untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda dengan skala prioritas. Dengan ditetapkannya Program Pembentukan Perda, maka DPRD Kota Bandung bersama-sama Pemerintah Kota Bandung terikat kewajiban untuk membahas dan menyelesaikan Raperda-raperda yang ada di Program Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). 

Walaupun Program Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah ditetapkan, bukan berarti DPRD Kota Bandung dan/atau Pemerintah Kota (Pemkot) tidak bisa membahas Raperda diluar dari Program Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Raperda diluar dari Program Badan Pembentuka Peraturan Daerah dapat dibahas bersama apabila dikriteriakan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, akibat kerjasama dengan pihak lain, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu raperda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Biro Hukum Setda Pemerintah Kota Bandung. 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk mengoptimalkan tugas dan peran fungsi legislasi dalam setiap proses penyusunan Program Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama eksekutif. “Raperda yang dibahas Tahun 2021 yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung, Raperda dengan PD Perizinan Berusaha, dan Raperda Pengelolaan Sampah,”. Hal tersebut disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung Ir. H. Agus Gunawan saat membahas Persiapan 4 Raperda Caturwulan I Tahun 2021, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Kota Bandung Rabu, (10/3/2021). 

Seperti halnya Raperda tentang kemudahan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua bulan, sebelum dibahas dan disahkan dalam agenda rapat paripurna caturwulan I tahun anggaran 2021. “Karena harus di masukan dalam pembahasan Raperda Caturwulan I tahun anggaran 2021, kami mendorong agar persiapan proses pembentukan dua buah Raperda ini harus dapat segera diselesaikan dan dimatangkan di tingkat Pansus selama dua bulan ini, sebelum dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan dibahas dalam Rapat Paripurna," ujar Agus.
Raperda Kemudahan Perizinan Berusaha merupakan sebuah sistem peraturan yang baru, yang lahir dari turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021, yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan produk hukum di tingkat pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, pembahasan detil Raperda ini harus segera dilakukan secara intensif dan komprehensif pasal per pasal di Pansus, sambil terus berkoordinasi dengan tim penyusun naskah akademis. 

Raperda ini merupakan sebuah aturan baru untuk diimplementasikan di Kota Bandung, karena seluruh tahapannya terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi. “Meskipun demikian, Raperda Kemudahan Izin Berusaha ini memiliki dampak implikasi yang sangat besar terhadap iklim investasi dan izin berusaha di Kota Bandung, sehingga pembentukan Raperda ini harus diperjuangkan secara serius agar dapat menjadi salah satu acuan regulasi di Kota Bandung," terang Agus. 

Anggota Bapemperda DPRD Kota Bandung Riantono ST, mendorong dalam penyusunan Raperda dan pejelasan redaksional harus menjadi perhatian dari tim penyusun naskah akademis dan juga DPMPTSP sebagai pelaksana dari regulasi tersebut. Dengan begitu, ketelitian dalam naskah akan memberikan pemahaman terkait maksud dari isi kalimat dalam pasal-pasal di dalamnya. “Kejelasan redaksional harus menjadi gambaran dari maksud dan tujuan atas adanya regulasi ini, sebab, bukan tidak mungkin bila hal ini diabaikan, akan ada potensi multitafsir pemahaman yang dapat menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan dari aturan tersebut," ucapnya 

Sementara itu, Agus Salim mengatakan, dalam rangka memperkuat dan mempermudah penyusunan Raperda ini, DPMPTSP perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya. Sehingga, hal-hal yang bersifat diperlukan konsultasi hukum dapat segera dilakukan sedini mungkin, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari dalam pengimplementasian dari Perda tersebut. “Karena tujuan hadirnya Perda ini untuk mempermudah izin dari para pelaku usaha, maka Perda ini harus dipastikan dapat dan ramah untuk diakses oleh semua kalangan masyarakat. Dengan demikian, Perda Kemudahan Izin Berusaha akan membentuk iklim investasi ekonomi yang baik di Kota Bandung," katanya. 

Lain halnya dengan pembubaran PD kebersihan perlu disertakan data aset yang jelas dan harus adanya alasan kuat pembubaran PD Kebersihan di perda pengelolaan sampah karena memungkinkan ada dampak besar di masa mendatang. “Sangat setuju bahwa opsi pembubaran PD Kebersihan diambil harus ada alasan, minimal ada empat alasan, konsep, manajerial, teknis, dan prospek ke depan. Untuk meminimalisir. Meskipun sedikit, tapi dampaknya bisa jadi besar.". kata Anggota Bapemperda DPRD Kota Bandung Siti Nurjanah, SS. 

“Amanah pembubaran PD Kebersihan di perda pengelolaan sampah itu tidak ada amanah pembubarannya, regulasinya ga ada. Harus ada proses peraturan atau likudasi untuk melakukan aturan pembubaran. Harus ada likuidasi tentang pengelolaan keuangan, aset, pekerjaan dan sebagainya," kata Siti. 

Menurut Siti, diperlukan kesiapan matang PD Kebersihan agar Raperda bisa dilakukan pasa catur wulan I. “Likuidasi yang melebur dari PD Kebersihan ke DLHK, kalau memang siap maka kita lakukan di cawu I. Jika belum siap jangan dipaksakan nanti akan mungkin di Raperda PD kebersihan cawu II," tuturnya. 

Terkait dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Bandung bisa meningkatkan pelayanan HAM Agus menerangkan, “OPD-OPD yang terkait langsung dengan HAM, mudah-mudahan bisa meningkatkan pelayanannya dari masing-masing OPD dan bisa berkoordinasi dengan dinamis. Mencerminkan kota Bandung sebagai kota peduli HAM. Misal dari Dinkes terkait program penanganan pada kesehatan bagi kaum minoritas,” kata Agus. 

“Saya sebagai perwakilan rakyat mengapresiasi yang telah dilakukan OPD, dari Dewan pun ke depannya akan dibuat Perda Pembangunan Keluarga, yang akan dibahas tahun 2021 ini, mudah-mudahan menjadi solusi," ujar Agus. 

Kepala Sub-Bagian Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Bandung, Drs. Muhamad Djumhana, S.H mengatakan, "Saya sangat mendukung pelaksanaan Undang-Undang yang ada di DPRD Kota Bandung. Pada dasarnya pembentukan perda masih ada peraturan yang belum mendukung untuk HAM. Namun, di Kota Bandung sudah membentuk dan menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan. Perda mengenai kesehatan, perda perempuan dan anak, semua itu pada perspektif HAM,” kata Djumhana.
Harapan Agus, Bapemperda DPRD Kota Bandung bersama eksekutif sepakat untuk menghasilkan perda-perda sebagai produk hukum daerah secara professional dan melalui sejumlah mekanisme pembahasan secara berkualitas, termasuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam rangka mendalami usulan yang dihasilkan bersama eksekutif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh lapisan unsur masyarakat. “Karena Perda-perda yang disepakati ini akan berlaku jangka panjang, tidak hanya satu dua tahun. Akan berjalan seterusnya selama itu sesuai dengan muatan-muatan lokal dan sesuai perkembangan zaman. Jika perda yang dihasilkan berkualitas, sinkronisasinya juga lebih tercapai, dampaknya kepada masyarakat akan bagus,” ungkap Agus. (tn/sumber:dprd.bandung)

Posting Komentar

0 Komentar