Dewan Pers Indonesia Rekrut Konstituen Baru Dan Perjuangkan Kemerdekaan Pers

TIPIKORNEWS.COM-
Memasuki tahun kedua perjalanan Dewan Pers Indonesia pasca Kongres Pers Indonesia tahun 2019, terdapat dua program utama yang sedang dipasilitasi oleh Dewan Pers Indonesia melalui organisasi - organisasi pers yang tercatat sebagai konstituen Dewan Pers Indonesia.

Kedua program utama yang dilaksanakan berdasarkan amanat Kongres Pers Indonesia 2019 itu adalah Sertifikasi Media dan persiapan pelaksanaan Uji Kopetensi Wartawan melalui lembaga penguji kopetensi yang berlesensi yaitu Badan Nasional Sertifikasi Propesi atau BNSP.

Pelaksanaan kedua program tersebut, menurut Ketua Dewan Pers Indonesia Haintje Mandagi masih belum massif oleh seluruh organisasi pers konstituen Dewan Pers Indonesia, " Pelaksanaan setipikasi media itu sangat penting dilakukan agar puluhan ribu media yang kesulitan mengikuti verifikasi media atau perusahaan pers di Dewan Pers dapat diberi akses dan kemudahan oleh organisasi - organisasi pers untuk melakukan sertifikasi media melalui Dewan Pers Indonesia ," ungkap Mandagi melalui siaran pers yang dikirim redaksi, Jumat (25/9/2020).

Atas pertimbangan itu, Mandagi menjelaskan, Dewan Pers Indonesia memututuskan untuk merekrut organisasi - organisasi pers yang ada di seluruh Indonesia, baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal untuk bergabung sebagai konstituen baru Dewan Pers Indonesia, persyaratan untuk menjadi kontituen Dewan Pers Indonesia, menurutnya hanya satu yakni media yang ada diorganisasi pers tersebut harus berbadan Hukum Indonesia.

"Kita ingin memudahkan calon konstituen bergabung di Dewan Pers Indonesia karena upaya untuk mengembangkan Kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional adalah merupakan tanggung jawab penuh Dewan Pers Indonesia sebagai wadah organisasi pers Indonesia sebagaimana diatur dalam BAB.V pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," imbuhnya.

Mandagi juga mengatakan, " Karena pada prakteknya, Sertipikat Media yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia sudah diakui dan diterima diseluruh Indonesia, sehingga pada gilirannya, puluhan ribu media yang disebut abal - abal oleh Dewan Pers selama ini bisa dipasilitasi oleh seluruh kekuatan konstituen Dewan Pers Indonesia," ujar Mandagi.

Sementara itu, menyangkut Uji Kopetensi Wartawan, Mandagi mengatakan, sudah hampir 75 tahun lamanya sejak Indonesia merdeka, profesi dibidang wartawan belum ada Standar Kopetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang disahkan oleh negara.

Lebih lanjut dikatakannya, Standar Kopetensi Wartawan yang dipakai Dewan Pers selama ini ternyata tidak bisa digunakan sebagai Skema Kopetensi sektor Wartawan ketika sebuah Lembaga Sertipikat Profesi atau LSP mengajukan permohonan lisensi BNSP.

Mandagi menegaskan, pihaknya tidak menentang program UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers sepanjang itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan insan pers lebih baik.

Namun , Mandagi menilai, UKW yang selama ini dilaksanakan hanya dijadikan sebagai alat untuk mengejar keuntungan . " Di satu sisi puluhan ribu wartawan disebut abal - abal itu dijadikan objekan dalam bisnis UKW puluhan LSP 'bodong' bentukan Dewan Pers, dengan cara melempar propaganda wartawan non UKW dicap abal - abal agar terpaksa berbondong - bondong mengikuti UKW," ungkap Mandagi.

Dengan alasan itulah Mandagi mengajak dan membuka pintu lebar - lebar bagi seluruh organisasi pers ditingkat Nasional dan Lokal, yang masih setia dengan perjuangan kemerdekaan pers, untuk ikut bergabung menjadi konstituen Dewan Pers Indonesia.

" Ini adalah saatnya kita menunjukan bahwa konstituen Dewan Pers Indonesia adalah profesional dan media kita semua berbadan hukum dan dijamin Undang - Undang Pers, bahkan kita harus berani untuk mengungkap bahwa program UKW Dewan Pers selama ini adalah abal - abal karena tidak berlisensi Badan Nasional Sertipikat Profesi (BNSP), dan berpotensi penerimaan negara melalui program UKW berbayar tidak jelas," pungkasnya.

Selanjutnya disebutkan, bagi organisasi pers yang akan bergabung maka Surat Pernyataan dari pimpinan organisasi pers dapat di ajukan kepada Dewan Pers Indonesia dan dapat dikirimkan ke alamat : Jl.K.H.Zainul Arifin Komplek Ruko Ketapang Indah Blok.B2 No.33-34 Krukut, Jakarta Barat, atau melalui email : dewanpersindonesia@yahoo.com
Untuk contoh surat pernyataan dapat diminta melalui nomor WA 081340553444. (tn/sai)

Posting Komentar

0 Komentar