Peran Penyelenggara Perda Bandung Kota Ramah Lansia Harus Diperjelas

TIPIKORNEWS.COM-
Peran penyelenggara Peraturan Daerah (Perda) Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Lansia) perlu diperjelas. Hal tersebut dikatakan Anggota Pansus 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Heri Hermawan pada Rapat Kerja Pansus 6 dengan DP3APM, Dinsosnangkis, Dinkes, Bagian Kesra & Bagian Hukum Kota Bandung. Rapat membahas draf Raperda tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Selasa (25/8/2020).

Penjelasan peran dan tanggungjawab penyelenggara pada Raperda Bandung Kota Ramah Lansia tersebut harus jelas, Hal ini karena penyelenggara berada pada peran dan tanggungjawab birokrasi bukan non-birokrasi.

"Secara agama, orangtua menjadi tanggung jawab keluarga, Perda ini adalah regulasi mengatur bagaimana penyelenggaraan tanggungjawab di tingkat birokrasi. Maka itu domainnya ada di pemerintah, didukung dengan beberapa unsur, termasuk masyarakat. Beda lagi secara spiritual dan moral itu ranahnya keluarga, privat, harus ada penjelasan peran dan tanggungjawabnya dalam ranah penyelenggaraannya," ungkap Heri.

Heri melanjutkan, selain itu perlu adanya penjabaran tugas penyelenggara dengan porsi yang jelas.

"Lanjut usia dilaksanakan perangkat daerah selaku pengaturan lansia, maka yang bertanggung jawab pertama adalah pemerinta, seperti dicantumkan dalam pasal 6 (raperda). Penyelenggaraannya keluarga, masyarakat, badan usaha, dan pemerintah. Harus jelas pembagian tugasnya seperti apa, harus jelas juga porsinya," kata Heri.

Anggota Pansus 6 lainnya, Susi Sulastri mengungkapkan perlu juga adanya dukungan perhatian penyelenggaraan moral dan spiritual, tidak hanya jasmani. "Perhatian tidak hanya jasmani, tapi juga moral dan spiritual bisa dimasukan dalam perda, dalam hal tanggung jawab penyelenggaraannya lanjut usia di kota Bandung," kata Susi.

Rapat kerja tersebut dilakukan dengan peneraparan protokol kesehatan, penggunaan masker dan jaga jarak. (Tn/dprd.bdg)

Posting Komentar

0 Komentar