Ketua Komisi B, Hasan Faozi: Kawal Bantuan UMKM dari Pemerintah Pusat

TIPIKORNEWS.COM-
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung meminta Dinas Koperasi dan KUKM Kota Bandung untuk mengawal bantuan bagi UMKM sebesar Rp 2,4 juta, yang berasal dari pemerintah pusat. 

Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Hasan Faozi mengatakan bahwa bantuan bagi UMKM tersebut, merupakan bagian dari kepedulian terhadap dunia usaha kecil dan mikro, di tengah pandemi Covid-19. 

"Ini perlu dikawal oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, agar tepat sasaran dan bermanfaat dalam memutar kembali roda perekonomian, khususnya di UMKM," ungkapnya ketika audiensi dengan Forum KUKM Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (31/8/2020). 

Lebih jauh, hingga hari akhir pendaftaran bantuan UMKM pada tanggal 31 Agustus 2020, sebanyak 70 ribu pelaku UMKM yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. 

"Dengan dibantunya pemberkasan dan pendataan bantuan UMKM ini, menjadi bukti salah satu perhatian Pemkot Bandung kepada pelaku UMKM," ujarnya. 

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Siti Nurjanah menerangkan bahwa verifikasi pendataan UMKM harus dilakukan, agar tidak ada penerima bantuan tersebut yang ganda. 

"Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, bisa berkoordinasi dengan forum pelaku UMKM agar tidak ada data yang ganda atau salah," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum KUKM Kota Bandung, Tedi Yusnanda menuturkan bahwa masih banyak pelaku UMKM, terutama usaha kecil atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih belum melek teknologi. Sehingga pendaftaran bantuan tersebut yang dilakukan secara online, menjadi kendala tersendiri. 

"Kita berharap ada kebijakan dari pemerintah, terutama bagi rekan-rekan kami yang belum melek teknologi. Walau kami terus membantu mereka agar tetap terdaftar di website terkait," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Atet Dedi Handiman mengatakan bahwa pihaknya akan mengakomodasi pelaku UMKM yang menerima bantuan tersebut, baik secara online maupun offline. 

"Pendaftaran secara offline dilakukan untuk mempermudah warga yang masih bingung atau belum melek teknologi, hanya saja waktunya yang terbatas," tambahnya. (Tn/dprd.bdg)

Posting Komentar

0 Komentar