Ketua Dewan Pers Indonesia, Hence Mandagi: Legalitas Wartawan Sah Lewat Organisasi Pers

TIPIKORNEWS.COM-
Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI) Hence Mandagi dalam siaran persnya mengatakan, Seluruh Pimpinan Redaksi dan Wartawan diseluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) merupakan hasil dan monitoring Dewan Pers Indonesia, ujarnya Hence  di Jakarta, Rabu (12/08/20).

Hence Mandagi menyampaikan bahwa hampir sebagian besar wartawan hanya dibekali Kartu Pers dari Pimpinan Redaksi Medianya masing - masing untuk melakukan peliputan berita.

Padahal dalam situasi seperti itu wartawan sangat rentan sekali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dikriminalisasi dari pihak - pihak yang merasa dirugikan akibat dari pemberitaan yang dibuatnya.

Praktis tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi wartawan, maka tidak jarang wartawan sering dilaporkan ke polisi dan dipenjara akibat pemberitaannya, hal itu terjadi karena tidak ada pendampingan dari organisasi pers, jadi seolah - olah wartawan itu berdiri sendiri.

Seharusnya semua pihak atau Penegak hukum, Legeslatif, Ekskutif, Punguasa, Penguasa Pemerintah non Pemerintah, Swasta dan semua elemen bangsa harus tau dan paham bahwa Undang-undang Nomor. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam Undang-undang itu yang akan memberi jaminan perlindungan hukum bagi wartawan yang telah menjadi anggota organisasi pers. Pada BAB. II UU Pers, kata Hence Mandagi , secara eksplisit diatur tentang difinisi wartawan.

"Jadi penerapan Pasal 8, yang berbunyi, (Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum) Pasal 8 ini tidak berlaku bilamana wartawan tersebut belum memenuhi ketentuan pada Pasal 7, ayat (1) dan ayat (2) yang bunyinya, ayat (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan, ayat (2) Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik, dengan demikian sebaiknya setiap wartawan yang ada di seluruh Indonesia segera dan memilih untuk bergabung dalam salah satu organisasi wartawan yang ada di Indonesia" terang Mandagi.

Dewan Pers Indonesia (DPI) juga mempersilahkan setiap wartawan Indonesia memilih bergabung didalam keanggotaan organisasi pers, baik yang menjadi konstituen Dewan Pers Indonesia maupun diluar konstituennya.

Dewan Pers Indonesia sendiri sudah ada 11 organisasi pers yang tercatat sebagai kontituennya yaitu : 
Serikat Pers Republik Indonesia ( SPRI) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia ( IPJI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Perkumpulan Wartawan Online Independent Nusantara (PWOIN), Perserikatan Journalist Siber Indonesian (PJSI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KWPPI), Sindikat Wartawan Indonesia ( SWI), Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), dan Asosiasi Kabar Online Indonesia (AKOI) 

Hence Mandagi berharap agar setiap Pimimpinan Redaksi dapat memahami itu, (Ketentuan tentang difinisi wartawan dalam Undang-undang Nomor. 40 tahun 1999 tentang Pers) dan mewajibkan seluruh wartawannya memilih menjadi anggota organisasi pers yang dianggap layak untuk menjadi tempat bernaung dan mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya hingga ke akar rumput.

Disini jelas bahwa legalitas wartawan itu menurut Undang-undang Pers adalah menjadi anggota organisasi pers dan bukan berdasarkan ikut uji kopetensi wartawan sebagaimana selama ini yang diklaim Dewan Pers" paparnya.

Hence Mandagi juga meminta pada setiap nara sumber atau pejabat, baik pemerintah maupun non pemerintah atau swasta, wajib melayani wartawan yang memiliki Kartu Pers dari Redaksi tempatnya bekerja dan Kartu Tanda Anggota dari Organisasi Pers yang sah.

Mandagi menyarankan agar setiap wartawan yang dilaporkan pencemaran nama baik ke pihak kepolisian oleh nara sumber yang merasa dirugikan akibat pemberitaannya, Agar kiranya dapat segera atau melaporkan balik si pelapornya, dan mengacu pada Pasal 8 mengenai perlindungan hukum wartawan, dan Pasal 18 ayat (1) yang bunyinya : Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran sementara pada ayat (3) berbunyi, Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan infomasi, pelanggaran terhadap pasal itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Menurut Hence Mandagi, wartawan Indonesia sering mendapatkan perlakuan kriminalisasi akan tetapi jarang menggunakan hak perlindungan hukumnya dengan melaporkan balik si pelapornya ke pihak kekepolisian.

Hence Mandagi mencontohkan pengalaman Ketua DPD SPRI NTT, Bonifasius Lerek yang melaporkan balik seorang Bupati yang melaporkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik, gara- gara berita yang ditulisnya, karena keduanya saling lapor kepolisian akhirnya kasusnya berahir damai.

"Jadi seharusnya wartawan yang terancam dipidana akibat menulis berita karena dilaporkan oleh nara sumbernya yang merasa dirugikan akibat pemberitaan dianggap sebagai pencemaran nama baik, maka wartawan tersebut agar segera melapor ke organisasi pers tempat dia bernaung dan segera melaporkan balik jika dirinya menjadi sebagai terlapor dengan menyerahkan bukti KTA Organisasi dan Kartu Pers serta memperlihatkan pasal 8 dan pasal 18 ayat (1) yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 40 tahun 1999 tentang Pers", paparnya.

Dengan demikian kedepannya Hence Mandagi berharap, tidak akan ada lagi wartawan yang dikriminalisasi, disisi lain Mandagi menyangkan kejadian baru-baru ini yang menimpa empat orang wartawan di Jakarta yang dikriminalisasi oleh nara sumbar yang nota bene adalah sebagai rentenir pelaku gadai Kartu Jakarta Pintar (KJP) ilegal justru mengaku menjadi korban pemerasan wartawan dan melapor ke polisi.

"Sementara keempat wartawan yang ditangkap polisi tersebut tidak melaporkan balik sipelapornya atau tidak menggunakan hak perlindungan hukumnya karena sesungguhnya keempat wartawan tersebut sedang melakukan tugas peliputan dan menjalankankan fungsinya sebagai kontrol sosial." tutup Mandagi(TN/Sai)

Posting Komentar

0 Komentar