75 Tahun Indonesia Merdeka, Kebebasan Pers Masih Belum Merdeka Dari Ancaman

TIPIKORNEWS.COM-
Dalam situasi negara kita yang sedang dilanda pandemi Covid 19, situasi usaha dan kegiatan serba terbatas sehingga mau tidak mau dapat mempengaruhi lemahnya roda perekonomian Indonesia secara keseluruhan, tentu kita semua berharap pandemi Covid 19 yang kita alami ini segera berahir.

Karena akibat dari pandemi Covid 19 ini sangat dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi hal ini tidaklah pula harus menghentikan seluruh kegiatan dan rutinitas kita sebagai warga negara, untuk memenuhi kebutuhan pokok agar kita dapat bertahan hidup, dalam kondisi new normal kita harus tetap menjalankan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan tugas dan pungsi kita masing - masing sebagai anak bangsa termasuk dalam hal memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tetap melakasanakan protokol kesehatan, jaga jarak, sebelum dan sesudah beraktifitas selalu membiasakan diri untuk mencuci tangan dan kemanapun kita beraktifitas harus selalu memakai masker.

Betapa besarnya arti dari sebuah kemerdekaan bagi suatu bangsa atau negara, sehingga segenap tenaga, pikiran harta benda dan bahkan nyawa sekalipun siap dikorbankan untuk medapatkan kemerdekaan itu sendiri.

Namun diusia kemerdekaan Indonesia yang telah memasuki angka ke 75 tahun kemerdekaannya, apakah Indonesia sudah benar - benar merdeka secara keseluruhan, tentunya jawabannya " Bisa iya bisa juga tidak", karena kalau merdeka dari peperangan melawan penjajah dengan cara bertempur menggunakan senjata secara terbuka memang itu sudah tidak ada lagi.

Tapi perang dengan bangsanya sendiri ini masih saja terjadi dan belum pernah berhenti serta terus saja terjadi di negeri ini sampai hingga ini, itu merupakan fakta yang terjadi dan sulit untuk bisa dibantah bahwa dibeberapa daerah masih ada sekelompok warga negara yang selalu merongrong pemerintahan yang sah dan kemerdekaan yang sudah kita raih, dengan melakukan upaya perlawanan dengan berbagai cara termasuk dengan menggunakan senjata.

Termasuk rong - rongan yang datang dari para " OKNUM ," pejabat publik terhadap para insan pers dalam menjalankan tugas dan profesinya, keberadaan pers atau jurnalis seakan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian kecil oknum pejabat publik
yang tidak menjalankan kebijakan atau tugasnya dengan benar, tindakan yang mereka lakukan terhadap jurnalis melebihi dari kebiadapan penjajah yang sebenarnya.

Masyarakat Indonesia rasanya tidak ada yang bermimpi apa lagi berharap ada penjajah yang merong rong kedaulatan NKRI dan profesi apapun dinegerinya baik itu penjajah yang datang dari negara luar maupun penjajah yang sebagian kecil dari dalam bangsanya sendiri,

Cukup sudah para leluhur dan pendahulu kita berjuang habis - habisan dengan mengorbankan harta benda bahkan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan ini pada 75 tahun yang lalu, karena kemerdekaan itu sendiri adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan , kalimat tersebut termaktup didalam pembukaan UUD 1945.

Tanpa adanya kemerdekaan maka tidaklah mungkin kita rakyat Indonesia dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik aman dan tentram dalam berusaha, bekerja, menempuh pendidikan, melaksanakan kegiatan keagamaan, berserikat dan berkumpul, termasuk didalamnya menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan.

Oleh karenanya kemerdekaan itu sangatlah penting untuk diperjuangkan dan harus dipertahankan dalam kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada seorangpun yang berhak melakukan penjajahan dalam bentuk apapun dinegeri ini, karena kalau itu dilakukan sama saja dengan menghianati isi dari Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, hasil dari perjuangan para pendiri bangsa negeri ini.

Dalam hal melakukan aktifitas, pekerjaan atau profesi dibidang apapun juga termasuk didalamnya profesi sebagai wartawan, di negeri ini tidak ada yang berhak untuk melakukan tekanan, intimidasi, acaman kekerasan atau kekerasan secara verbal maupun fisik apa lagi sampai terjadi pada tindakkan pembunuhan karena itu termasuk dalam katagori pelanggaran Hak Asasi Munusia (HAM) Berat dan pelanggaran hukum pidana.

Wartawan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor : 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa " KEMERDEKAAN PERS ", merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis serta tertib hukum, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat seperti yang dituangkan dalam pasal 28, Undang - Undang Dasar 1945, dijamin oleh undang - undang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, serta taat hukum, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat yang sesuai dengan hati nurani serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, merupakan Hak Asasi Manusia yang sangat hakiki, dan sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wartawan adalah sebagai wadah komunikasi massa, untuk mencari data dan penyebarkan informasi, juga membentuk opini yang dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan perananannya dengan sebaik - baiknya berdasarkan "KEMERDEKAAAN PERS", yang profesional, sehingga bebas dari campur tangan, tekanan, intimidasi, dan paksaan dari pihak manapun juga, dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pada ayat (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara, ayat (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan atau pelarangan penyiaran, ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan infomasi, ayat (4) dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Hak Tolak artinya seseorang wartawan karena profesinya mempunyai hak untuk menolak mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Sementara seseorang atau sekelompok orang atau siapapun yang merasa dirugikan nama baiknya akibat dari pemberitaan oleh wartawan di media maka orang atau sekelompok orang tersebut mempunyai Hak Jawab, atau berhak untuk menyampaikan sanggahan, bantahan atau tanggapannya terhadap pemberitaan berupa fakta yang dianggap telah merugikan nama baiknya, melalui media yang telah menerbitkan beritanya, dan " ( bukan justru melaporkan wartawan yang telah memberitakannya tersebut ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik),"

Dengan kata lain wartawan tidak bisa dituntut karena mempublikasikan hasil karya jurnalistiknya sepanjang apa yang diberitakannya itu berdasarkan data, fakta dan informasi yang benar dan akurat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Wartawan dalam menjalankan tugas dan profesinya sudah diatur secara lengkap dan jelas berdasakan Undang - Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang disahkan secara resmi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, undang - undang ini sah dan mengikat, dalam undang - undang ini tidak hanya diperuntukkan khusus bagi wartawan saja tapi nara sumberpun diberikan ruang juga untuk menggunakan haknya bila dalam pemberitaan itu dianggap merugikan nama baiknya, sehingga wartawan dalam menjalankan tugas dan profesinya legalitasnya jelas dan sah berdasarkan uandang - undang.

Wartawan harus mampu menegakkan nilai - nilai dasar demokrasi serta dapat mendorong tegaknya supermasi hukum, dan Hak Asasi Manusia serta menghormati ke bhenikaan, itu sangat jelas seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang - Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers poin (b), bahkan dalam Undang - Undang ini juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang menghalangi atau menghabat tugas dari wartawan, seperti yang dijelaskan pada pasal dibawah ini :

Bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat (2)dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 ( Lima ratus juta)

Akan tetapi yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan sehari - hari terkadang ancaman "KEBEBASAN PERS," itu sendiri justru datang dari mereka para
"OKNUM," pejabat publik, birokrat, politisi, penegak hukum, penguasa dan pengusaha di negeri ini yang pengekang dan penghambat KEMERDEKAAN PERS dalam menjalankan profesinya , tindakkan itu timbul dari oknum pejabat publik bila adanya kritik atas dugaan penyimpangan atau penyelewengan terhadap tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan, maka mereka secara terang - terangan menunjukkan watak aslinya, dengan melakukan perlawanan diluar mekanisme hukum yang tersedia, dengan cara melakukan tindakkan yang tidak manusiawi berupa kekerasan bahkan berujung pada pembunuhan, padahal secara intlektual keilmuan, martabat dan kedudukan mereka sudah jauh lebih baik dan terhormat dari para preman, tapi prilaku mereka jauh lebih buruk dan lebih jahat lagi dari para preman jalanan.

Peristiwa seperti ini semestinya tidak perlu terjadi kalau para stickholder atau para pejabat publik harus memahami tupoksinya masing - masing dan harus belajar untuk mengetahui undang - undang dan peraturan yang ada, seharusnya segala sesuatunya yang terjadi karena ada pelanggaran hukum harus dikembalikan pada jalur hukum yang ada, agar penyelesaiannya dapat diproses secara elegan dan terhormat oleh hakim dipersidangan dengan putusan pengadilan dan mendapatkan putusan hukum tetap, bukan justru dilakukan dengan cara jalanan atau main hakim sendiri dengan mengabaikan mekanisme proses hukum yang berlaku, bukankah negara kita menganut sistem negara hukum.

Bagi pejabat publik sudah sangat jelas di sebutkan pada Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbuaan Infomasi Publik pada BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 ayat (3) Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legeslatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyeleggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan Masyarakat dan/atau Luar Negeri, wajib hukumnya untuk diketahui publik seperti yang dijelaskan dalam pasal demi pasal dalam Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut diantaranya ,

Di pasal 2, ayat (1) undang - undang ini menyebutkan, Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, pada pasal 3 poin (a) undang - undang ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakkan publik, program kebijakkan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputuasan publik. 

Jadi tidak ada alasan bagi pejabat publik untuk tidak memberikan akses informasi publik apa lagi sampai marah, mengusir dan/atau mengancam wartawan yang mempertanyakan informasi tentang itu, kecuali informasi publik yang dikecualikan bersipat rahasia seperti, Informasi Publik yang apa bila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang didapat 1.menghambat proses penyidikan dan penyelidikan suatu tindak pidana, 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 3. mengungkap data intelejen 4. membahayakan keselamatan penegak hukum dan keluarganya, 5. membahayakan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum, 6.membahayakan keamanan negara, dan lain - lain, itupun harus dijelaskan alasannya agar yang mencari atau menyakan informasi publik tersebut paham apa alasannya informasi publik itu tidak boleh dishere ke publik, 

Tapi kebanyakan dari para oknum pejabat publik itu justru tidak bersedia memberikan akses informasi publik tersebut, karena diduga ada persoalan yang disembunyikan terhadap tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan sehingga oknum pejabat publik tersebut dengan gampangnya berkata pada wartawan yang mengkonfirmasi mereka dengan ucapan " ITU RAHASIA NEGARA " sebenarnya para pejabat publik itu sendiri paham atau tidak, apa saja yang dimaksud dengan rahasia negara itu, dan sudah paham atau belum kreteria informasi publik yang dikecualikan untuk tidak dishere kepublik seperti yang tertuang dalam Undang - Undang nomo 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik itu, seharusnya siapa saja orang yang mengemban tugas sebagai pejabat publik, semestinya memahami betul seluruh undang - undang atau peraturan yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Hal ini penting agar jangan ada wartawan yang tugas dan profesinya untuk mencari, memiliki, menyimpan dan menyebarkan data atau informasi untuk kepentingan publik justru jadi korban dari ketidak pahaman mereka terhadap undang - undang dan peraturan yang ada sehingga melahirkan kebiadapan dan kebrutalan oknum pejabat publik karena kesalahan mereka sendiri, yang dapat menyebabkan wartawan jadi sasaran kekerasan bahkan sampai terbunuh karena ulah dari segelintir oknum pejabat publik tersebut, padahal mereka itu digaji oleh negara dari uang rakyat.

Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari berbagai sumber yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagai bahan renungan dan evaluasi kita semua anak bangsa, sudah cukup banyak wartawan yang meregang nyawa akibat dari kebrutalan dan kebiadapan yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat publik, baik itu dilakukan mereka sendiri maupun melalui orang lain yang dibayar karena mereka merasa terganggu atas pemberitaan telah dipublikasikan para wartawan atau insan pers tersebut kepublik, diantaranya :

1. Fuad M.Syafruddin alias Udin 
Wartawan Harian Bernas Yogyakarta ini meninggal pada 16 Agustus 1996, pembunuhan Udin diyakini kuat karena dia kerap mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul, Udin banyak menulis tentang korupsi dan bobroknya pemerintahan Bantul saat itu.

2. Naimullah
Jurnalis Harian Sinar Pagi ini ditemukan tewas didalam mobilnya yang diparkir di pantai Penimbungan, Kalimantan Barat pada 25 Juli 1997,.kematiannya diduga kuat terkait pemberitaannya tentang hubungan seorang oknum polisi dengan pelaku pembalakan liar di Kalimantan.

3. Agus Mulyawan 
Jurnalis Asia Press meninggal pada 25 September 1999 di Timor Timur tak lama setelah referendum, dia meninggal dalam penembakan di pelabuhan Qom.Los Palos dan ada Tujuh orang lainnya ikut meninggal dalam peristiwa itu.

4. Muhammad Jamaluddin
Juru kamera stasiun televusi TVRI ini bekerja di Aceh dan hilang 20 Mei 2003, ditemukan satu bulan kemudian disebuah sungai dalam kondisi terikat dan tubuh banyak luka, pembunuhan Jamaluddin diduga terkait dengan liputannya soal konflik di Aceh.

5. Ersa Siregar
Jurnalis stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) meninggal 29 Desember 2003, dia terjebak dalam baku tembak pasukan Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Indonesia di Desa Alue Matang Aron Aceh.

6. Herliyanto
Jurnalis Tabloid Delta Post Sidoarjo, meninggal diduga dibunuh pada 29 April 2006, terkalit dengan tulisannya yang memberirakan tentang kasus korupsi penyelewengan beras yang ahirnya menyeret kepala desa kepenjara.

7. Ardiansyah Matra'is Wibisono
Jurnalis stasiun televisi lokal di Marauke ini ditemukan tewas pada 29 Juli 2010, diduga pembunuhan tersebut terkait pemberitaan persaingan politik para pejabat daerah memperebutkan proyek agrobisnis.

8. Alfred Mirulewan
Jurnalis Tabloid Pelangi di Maluku ini tewas pada 18 Desember 2010 diduga pembunuhannya terkait pemberitaannya soal kelangkaan bensin di Pulau Kisar.

9. Ridwan Salamun
Koresponden SUN TV dibunuh massa saat meliput perkelahian di Tual, pada tahun 2010.

10. Anak Agung Narendra Prabangsa
Wartawan dari Radar Bali Padangbai Manggis Karang Asem diduga dibunuh pada 16 Februari 2009 terkait soal pemberitaannya yang mengkritisi penyimpangan proyek pembangunan di Kabupaten Bangli.

11. Maraden Sianipar 
Jurnalis Pindo Merdeka Labuhan Batu Sumatera Utara, diduga tewas pada 30 Oktober 2019, 

12. Martua Siregar
Jurnalis Pindo Merdeka diduga tewas pada 31 Oktober 2019, kematian kedua wartawan dari media Pindo Merdeka diatas diduga terkait pemberitaannya tentang pembebasan lahan sawit yang dijadikan hutan kawasan. 

Baru saja ada kejadian yang sangat keji dan biadap dilakukan orang yang pengecut, terhadap wartawan bernama Demas Laera, musibah ini terjadi dua hari setelah peringatan HUT RI yang ke 75, Junalis Kabar Daerah.com dan Indometro.id ini ditemukan terkapar dipinggir jalan dengan tujuh luka tusukan di tubuhnya, korban ditemukan di Dusun Salu Bijau Desa Tobintu Kecamatan Korassa Mateng Kabupaten Mamuju Tengah Sulawaesi Barat pada hari Rabo 19/08/20, di duga kematiannya terkait pemberitaan yang menyoroti dugaan penyimpangan Dana Desa untuk pembangun infrastruktur dan mengkritik rusaknya jalan kabupaten yang sudah puluhan tahun tidak ada perbaikan.

Itu hanya sebagian kecil saja yang terekpost ke publik, dan masih ada puluhan wartawan lagi yang luput dari sorotan publik belum lagi kasus pengusiran dan kekerasan yang dialami wartawan saat melakukan liputan demontrasi atau unjuk rasa atau liputan investigasi lainnya jumlahnya cukup banyak hingga mencapai ratusan kasus.

Tentu saja penulis dan kita semuasanat berharap kedepannya tidak ada lagi kasus intimidasi, ancaman kekerasan dan/atau kekerasan apa lagi sampai terjadi tindakan pembunuhan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas dan profesinya, kami insan pers hadir anggap saja sebagai rem yang kami lakukan melalui kontrol sosial terhadap kebijakan pejabat buplik yang diduga agak menyimpang pada kebijakan atau pekerjaannya agar segera diluruskan, tujuannya supaya para pejabat publik itu sendiri tidak kebablasan kalau melakukan kesalahan terhadap kepentingan publik, jangan karena kesalahan yang kalian kerjakan lalu wartawan yang kalian dijadikan korban, jangan beranggapan dengan menganiaya atau membunuh wartawan maka urusan kalian diangap aman dan selesai dari masalah, justru itu akan menambah persoalan baru dalam hidup mu, bukankah saling menasehati atau mengingatkan dari kekeliruan itu adalah hal yang lebih baik dan indah agar kita kedepannya bisa berubah kearah yang lebih baik lagi. (Tn/red)

Penulis: Sairudin Kepala Perwakilan Lampung

Posting Komentar

0 Komentar