Dana BOS Bisa Digunakan Membeli Kuota Internet Siswa

TIPIKORNEWS.COM-
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) Dedi Supandi mengatakan telah melakukan survei pendapat orang tua dan murid terkait pembelajaran online. Hasilnya cukup beragam, namun akhirnya disimpulkan jika anak-anak yang melaksanakan pembelajaran online harus dibantu kuota internet.

"Kami sudah lakukan survei terkait pola belajar lewat daring, orang tuanya dan siswanya," kata Dedi di Gedung Sate.

Menurutnya, dari survei tersebut orang tua mengeluhkan beban biaya internet untuk anak yang menjadi salah satu biaya pengeluaran dalam keluarga. Orang tua juga keberatan harus selalu mendampingi anak saat belajar daring, karena harus bekerja. Sementara anak-anak mengeluhkan banyaknya tugas yang harus diselesaikan dirumah dan materi pembelajaran yang monoton kurang menarik. 

"Atas keluhan-keluhan itu maka kami memutuskan dana BOS untuk SPP gratis tingkat SMA/SMK yang mulai tahun ajaran baru tahun ini sebagian bisa diperuntukan untuk membantu kuota internet siswa, teknisnya sekolah yang menentukan. Tapi dana yang bisa dipakai berkisar antara 140 ribu hingga 150 ribu per bulan," jelasnya.

Selain itu ia juga menemukan adanya wilayah di Jabar yang masih belum bisa melaksanakan pembalajaran daring karena masalah lokasi atau blankspot. Ia menyebutkan ada 1300 titik terutama di Jabar bagian Selatan yang masih banyak ditemukan wilayah blankspot.

Untuk wilayah tersebut, Disdik Jabar akan mengirimkan modul pembelajaran melalui PT Pos. Sebab meski diberikan dana untuk membeli kuota, tidak akan digunakan karena tidak ada sinyal. 

"Selah kita hitung, 80 persen bisa daring, 20 persen ini yang harus dikirim modulnya lewat pos. Jadi selain daring, juga kita laksanakan luring, guru datang ke siswa," tegasnya. 

Sementara terkait penerimaan siswa baru , menurutnya sudah selesai. Namun masih ada sekitar 38 ribu kuota yang tidak terisi. 

Untuk mengisi kekosongan ruang belajar menurutnya sekolah masih bisa menerima siswa baru hingga akhir pekan ini, atau sebelum dimulainya kegiatan belajar.

"Kekosongan itu disebabkan banyak yang mendaftar pada satu titik sekolah sehingga kuotanya penuh, disisi lain masih ada sekolah yang tidak terpenuhi, bahkan ada yang hanya 57 persen. Biasnaya di sekolah agak jauh. Untuk mengantsipasinya, kami lakukan pantauan dilapangan termasuk kerjasama dengan saber pungli," tegas dia. (Tn/prov.jbr)

Posting Komentar

0 Komentar