Pansus 4 DPRD Bandung: Indeks Kepuasan Masyarakat Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

TIPIKORNEWS.COM-
Pansus 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, melakukan rapat kerja membahas lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Tahun Anggaran 2019 terkait realisasi belanja dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), dan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi nomor 30, Kota Bandung, Jumat (12/6/2020).

Ketua Pansus 4, Iwan Hermawan, SE. Ak, mengatakan, rapat lanjutan ini untuk menyampaikan laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam penyempurnaan LKPJ 2019.

“Rapat ini adalah tindak lanjut dari rapat sebelumnya, untuk menyampaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari lima OPD, sebagai penyempurnaan LKPJ 2019, sehingga program pemerintah kota mempunyai dampak bagi masyarakat,” jelas Iwan Hermawan.

Iwan Hermawan melanjutkan, dari lima OPD tersebut, secara poin hasil survei IKM, mempunyai nilai baik. “Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan IKM sebesar 82,19 poin, Dinas Perdagangan dan Industri sebesar 82,55 poin, Dinas Budaya dan Pariwisata mempunyai IKM 84,78 poin, KUKM mempunyai IKM 82 poin, Dinas Pangan dan Pertanian 83,19 poin. Semua pada posisi yang baik, secara keseluruhan membaik dari tahun sebelumnya,” kata Iwan Hermawan.

Menurut Iwan Hermawan, Hasil IKM tersebut dibuat dengan metode yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

“IKM dibuat melalui survei meliputi sembilan aspek, yaitu, pertama, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, kedua sistem, mekanisme, dan prosedur, ketiga waktu penyelesaian pelayanan, keempat biaya atau tarif, kelima produk spesifikasi jenis pelayanan, keenam kompetensi pelaksana, ketujuh perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan, kedelapan penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan terakhir sarana dan prasarana,” tutur Iwan Hermawan.

Wakil Pansus 4, Folmer Siswanto M. Silalahi, ST. mengapresiasi OPD yang telah melakukan penyempurnaan LKPJ. “Saya apresiasi pada OPD atas respons dalam melaksanakan kecocokan data LKPJ. Sudah melakukan berbasis outcomes atau dampak program, bagaimana mengukur tingkat pelayanan SKPD pada masyarakat,” kata Folmer Siswanto.Lanjut Folmer, IKM membantu dalam membuat rekomendasi dewan terhadap pemerintah kota dalam perbaikan RPJMD ke depannya. “IKM ini menjadi acuan kami dalam menyempurnakan rekomendasi kami. Dengan melihat ini, kita bisa proporsional secara anggaran dan juga fasilitas sarana prasarana,” kata Folmer Siswanto. (Tn/dprd.bdg)

Posting Komentar

0 Komentar