Kunci Keberhasilan PPDB di Jabar, Peran Aktif Guru dan Orang Tua Siswa

TIPIKORNEWS.COM-
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi berbagai persiapan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Dengan kondisi seperti ini, Abdul Hadi berharap tidak ada lagi persoalan terkait PPDB, terutama menyangkut teknis jaringan teknologi informasi (TI).

Oleh karena itu, ia meminta peran aktif siswa dan orang tua/wali serta guru di sekolah (SMP dan SMA/SMK) agar PPDB berjalan lancar. "Peran guru dan orang tua siswa sangat diperlukan agar PPDB berjalan lancar dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan kejujuran," ujarnya, usai meninjau langsung kesiapan sistem jaringan di Ruang Command Center Tikomdik Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Senin (8/6/2020).

Sebagai contoh, lanjutnya, guru SMP (sekolah asal siswa, red) harus maksimal dalam menyosialisasikan informasi apapun yang diperlukan terkait proses tersebut. "Sosialisasi harus betul-betul dilakukan oleh wali kelas di SMP. Karena, orang tua pasti ada keterbatasan informasi. Apalagi di saat pandemi (Covid-19) ini, mereka harus betul-betul tahu, khususnya masyarakat menengah ke bawah," tuturnya.

Selain jadwal dan tahapan PPDB, tambahnya, wali kelas di SMP pun harus detail menyampaikan berbagai hal yang diperlukan agar siswa bisa memenuhi persyaratan. "Harus jelas. Misalnya, apakah anak itu daftar ke jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orangtua, putra/putri guru atau zonasi," tegasnya.

Menurutnya, guru di sekolah asal pun harus menginformasikan berkas apa saja yang diunggah ke dalam sistem, mengingat PPDB saat ini semuanya dilakukan secara online. "Kalau ada orang tua yang tidak bisa upload, minta bantuan ke sekolah asal. Karena, ada juga masyarakat yang tidak bisa mengakses internet," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan, wali kelas di sekolah asal harus menjelaskan secara komprehensif terkait berbagai hal dalam PPDB ini. "Yang menjadi garis depan informasi ini adalah wali kelas di SMP. Karena, mereka yang bisa berkomunikasi langsung dengan siswa dan orang tua," jelasnya, seraya menyampaikan, guru pun harus menjelaskan tentang kalibrasi penilaian (bagi jalur prestasi akademis) dan kuota siswa baru di setiap jalur.

Begitu pun guru di SMA/SMK (sekolah yang dituju), menurutnya, harus berperan aktif dalam memverifikasi setiap persyaratan yang diunggah siswa. Sebab, setiap pelaksanaan PPDB banyak kecurangan yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa, seperti menyertakan kartu keluarga dan sertifikat keterampilan palsu.

Sebagai contoh, lanjutnya, pendaftar dari jalur prestasi menyertakan sertifikat keterampilan karena tidak adanya tes akademis. "Bisa jadi ada pemalsuan sertifikat perlombaan," ucapnya.

Hal serupa bisa terjadi pada pendaftar dari jalur zonasi dengan menyertakan kartu keluarga palsu atau tidak sesuai dengan batas waktu minimal. "Maka, itu semua jadi tugas guru di SMA/SMK untuk memverifikasinya. Harus jeli. Ini juara apa, guru harus datang langsung ke KONI. Ini KK-nya benar atau tidak, cek langsung," tegasnya.

Ia pun mengingatkan orang tua dan siswa agar memahami betul tata cara dan persyaratan terkait PPDB. Oleh karena itu, politisi ini meminta agar mereka aktif menanyakan berbagai hal kepada guru terkait proses seleksi tersebut.

"Tanyakan sedetail mungkin. Bahkan, kalau tidak bisa akses internet sekalipun, bisa meminta bantuan guru SMP," ujarnya.

Tak kalah penting, ia juga mengingatkan orang tua agar berperilaku jujur dalam mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dituju. "Berkas yang dilampirkan, seperti KK dan sertifikat prestasi harus benar, tanpa rekayasa sedikit pun," tegasnya.

Bahkan, ia meminta SMA/SMK membuat pakta integritas dengan orang tua sebagai upaya mencegah kecurangan tersebut. "Bila diketahui (berkas persyaratan) palsu, anak bisa dikeluarkan. Bahkan, kalau membuat pemalsuan itu kan bisa dipidanakan," ungkapnya.

Jika itu semua sudah dipahami, menurutnya, pelaksanaan PPDB dapat berjalan baik sehingga tidak akan terlalu banyak persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun terjadi kesalahan, ia berharap masyarakat bisa memahami di mana letak persoalannya.

"Karena Dinas Pendidikan kan hanya membuat aturan, sistem, dan melakukan pengawasan. Jadi, yang menentukan lulus tidaknya, ya di SMA/SMK yang pendaftarannya bisa dibantu guru di SMP" pungkasnya. (Tn/prov.jbr)

Posting Komentar

0 Komentar