Dewan Dorong, Keringanan Bayar PBB di Bandung Harus Lebih Disosialisasikan

TIPIKORNEWS.COM-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) mensosialisasikan pemberian relaksasi atau keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut dikatakan anggota Komisi B, H. Asep Mulyadi dalam rapat kerja bersama BPPD di ruang rapat Komisi B, DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi nomor 30, pada Kamis, (11/6/2020).

Menurut Asep Mulyadi, pemerintah tidak hanya menyosialisasi relaksasi PBB tahun ini, akan tetapi juga sosialisasi status PBB saat pandemi covid-19 membaik.

“Pola komunikasi pada masyarakat juga harus terus dilakukan, baik relaksasi kondisi naiknya nilai jual objek pajak (NJOP) saat pandemi, juga untuk tahun depannya. Apakah 2021 sudah membaik atau normal, PBB akan seperti semula atau tagihan seperti di tahun 2019” kata Asep Mulyadi.

Kepala BPPD Kota Bandung, Arief Prasetya mengungkapkan alasan Pemerintah Kota Bandung melalui BPPD Kota Bandung memberikan relaksasi atau keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan adanya kenaikan NJOP.

“Dasar pemberian stimulus ini adalah SK Walikota nomor 9 tahun 2020 untuk meredam gejolak isu naiknya NJOP, dan diberikannya stimulus besarnya 100 persen, karena covid-19,” jelas Arief.

Arief melanjutkan, meringankan masyarakat dalam membayar PBB di tahun 2020. Pertama adalah, Nilai Ketetapan Tagihan PBB 2020 tidak ada kenaikan atau sama dengan tahun 2019.

“Biasanya kalau NJOP naik, PBB juga ikut naik. Selain karena isu NJOP ini juga bertepatan dengan adanya pandemi covid-19 tahun ini sengaja kita berikan stimulus 100 persen, jadi PBB tahun ini tagihannya sama dengan tahun 2019,” kata Arief.

Arief juga mengatakan, skenario tersebut agar tidak terjadi beban bagi masyarakat. “Ini demi masyarakat, meskipun mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun, tapi tidak apa asal masyarajat tidak dirugikan,” jelas Arief.BPPD juga memberikan keringanan kepada masyarakat yang memiliki Nilai Ketetapan Tagihan rumah tinggal di bawah Rp100.000 pada tahun ini. BPPD juga meringankan bagi veteran, pejuang, dan pembela kemerdekaan serta penerima tanda jasa Bintang Gerilya, bagi mereka yang mengajukan pengurangan, akan dibebaskan 100 persen dari pembayaran. (Tn/dprd.bdg)

Posting Komentar

0 Komentar