Ketua Pansus 4 Iwan Hermawan, SE: Minta OPD Kota Bandung Gunakan Single Data Agar Bisa Terintegrasi

TIPIKORNEWS.COM-
Ketua Panitia Khusus 4, Iwan Hermawan, SE., meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung menggunakan single data atau data terpadu sehingga bisa terintegrasi. Hal itu dikatakannya dalam rapat kerja Pansus 4 dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Rapat kerja membahas realisasi kinerja Bidang Sosial dan Kependudukan Kegiatan tahun 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi Nomor 30, Bandung, Kamis, (28/5/2020).

Menurut Iwan Hermawan, single data atau data terpadu masyarakat Kota Bandung akan mengurangi kesalahan atau masalah akurasi dengan masyarakat.

“Yang terpenting itu satu data, semua terpengaruh pengolahan data, ketersediaan data, keakuratan data. Tadi ada 4 OPD yang melakukan akses pengambilan data yang dikelola oleh Disdukcapil. Harapannya semua terkoordinasikan dengan baik, sehingga tidak ada lagi masalah yang muncul di tengah masyarakat ketika kita salah menggunakan data,” jelas Iwan.

Iwan Hermawan mencontohkan beberapa dinas di Kota Bandung yang membutuhkan data terpadu agar bisa terintegrasi satu dengan yang lainnya.

“Dari dinas yang ada ini, memang satu simpul yang sangat mempengaruhi yaitu bank data. Misal dari dinsos, kondisi yang digarap ini salah satu yang menjadi penentu wajah Kota Bandung. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pengamen dan lainnya, jika berkeliaran di jalan itu akan mempengaruhi penilaian kualitas kota,” jelas Iwan Hermawan.

Senada dengan Iwan Hermawan, anggota Pansus 4, Iman Lestariyono, S.Si, mengatakan data terpadu di Kota Bandung harus segera dibuat, melihat Disdukcapil Kota Bandung sebagai Dinas percontohan di Indonesia.

“Terkait data, belum terjadi integrasi, padahal arahan sudah jelas. Leading sector Disdukcapil, atau Disnsos harus sinergi. PR disdukcapil, IKM 82.92 itu jauh dari 76 dengan 88,3 dengan grade B. Jika pertambahannya masih nol koma. Itu masih berat. Jangan sampai nilai ini jadi bias, Seperti diketahui, Disdukcapil sudah menjadi rujukan percontohan di Indonesia”, jelas Iman Lestariyono.

Selain masih minimnya dinas di Kota Bandung yang memakai integritas single data sebagai standar kerja, Iman Lestariyono juga berharap agar pelayanan dipermudah.

“Dari 30 OPD, ada 4 OPD yang menggunakana data tersebut. Kemudian ada DP3APM bank data menjadi salah satu yang dipersoalkan. Saya berharap dengan kejadian ini jangan sampai pansus LKPJ sama lagi persoalan ini. Maka gunakan single data yang terintegrasi. Kalau ada SOP yang bisa ditempuh, atau alternatif dari Disdukcapil, itu bisa disosialisasikan pada masyarakat, karena masih banyak urusan akta kelahiran bagi mereka yang sudah lansia, itu mungkin bisa alternatifnya seperti kita buat paspor, jika tidak ada akta, itu bisa lewat ijazah,” jelas Iman Lestariyono.Rapat yang dipimpin langsung Ketua Pansus 4, Iwan Hermawan, SE., Ak ini dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.(Tn/dprd.bdg)

Posting Komentar

0 Komentar