Pansus I DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Optimalkan Dalam Pengawasan Perizinan

TIPIKORNEWS.COM-
Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung membahas perizinan berkaitan dengan tata ruang di Kota Bandung. Rapat tersebut digelar bersama Bappelitbang Kota Bandung, Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Hukum & Tim Penyusun Naskah Akademik (NA), di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Bandung, Senin (20/4/2020).

Saat ini, Pansus I tentang membahas Raperda tentang Perubahan Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Seperti diketahui, pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang diatur Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2007, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui empat cara, yaitu peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif & disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Menurut Anggota Pansus 1, Folmer Siswanto, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung perlu data dalam penanganan perizinan. Hal tersebut, dikarenakan perubahan RTRW direncanakan supaya RTRW di Kota Bandung lebih baik lagi.

“Redaksi batang tubuh kebanyakan ke definisi hal-hal yang sifatnya bukan normatif. Karena ke depannya akan muncul Perda RDTR, RTRK dan sebagainya,” kata Polmer.

Folmer Siswanto juga menilai, Pemkot Bandung masih minim dalam melakukan pengawasan perizinan.

“RTRW ini lebih ke membicarakan pada peruntukkan pemanfaatan ruangnya. Tentu dengan cara perizinan, untuk keamanan pengendalian dan sebagainya. Proses pengawasannya masih belum jelas, misal banyak reklame-reklame tanpa izin yang tidak mengindahkan aspek sosial dan estetika. Jarang ada reklame yang tidak dicap atau diberi tulisan reklame tidak berizin. Termasuk bangunan, tidak hanya menuslikan bangunan tidak membayar pajak saja,” ungkapnya.

Melalui fungsi pengawasan, lanjut Polmer, regulasi Pemkot Bandung akan terlihat.

“Dengan pengawasan regulasi Pemkot terlihat, sehingga fungsi pengawasan pengendaliannya bisa dilakukan dalam pengaturan raperda RTRW,” tambahnya.

Hal senada disampaikan anggota Pansus I lainnya, Sandi Muharam. Dia menyebutkan, masih banyak permasalahan mengenai perizinan di Kota Bandung.

“Ketersediaan tata ruang memang banyak masalah, seperti banjir, ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Perubahan RTRW harus menciptakan Bandung lebih baik, bukan hanya memperbaiki hal yang rusak. Tujuan besar perda RTRW ini harus menjadi aturan jelas, tidak hanya membahas teknis saja. RTRW ini penting karena sebagai induk panduan Perda lainnya,” papar Sandi.

Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin menerangkan, selama mewabahnya virus covid-19, perizinan yang dilakukan masyarakat menurun.

“Selama wabah covid, tahun ini perizinan menurun. Jumlah IMB 2017 berjumlah 1,212, pada 2018 sebanyak 3,406 izin, dan tahun 2019 sebanyak 3,348 izin. Sedangkan pada 2020 ini, dikeluarkan 1,042 izin,” tandasnya.

Seperti diketahui, perubahan RTRW yaitu karena telah terjadi perubahan kebijakan tingkat nasional maupun provinsi, yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang (UU), seperti:

1. PP No.13 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

2. PP No. 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

3. PP No. 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Cekungan Kota Bandung.

4. Perda Jawa Barat No.2 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengenadalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi. (Tn/dprd.bdg)

Posting Komentar

0 Komentar